Amerika Serikat Dibentuk Jadi Pengusaha, Singapura Dibentuk Jadi Professional, Jerman Dibentuk Jadi Engineer, China Dibentuk Jadi Ahli Teknologi. Di negara-negara itu, pendidikan menjadi salah satu cara menyiapkan manusia untuk menghadapi kebutuhan ekonomi dan perubahan zaman. Lantas Indonesia? Setelah 81 tahun merdeka, jutaan anak masih belum bersekolah, sementara pertanyaan tentang arah pendidikan nasional belum benar-benar selesai.
Di Amerika Serikat, mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk melamar pekerjaan. Sejumlah kampus, seperti MIT, Stanford, Harvard, dan Babson, menyediakan ekosistem kewirausahaan yang mempertemukan mahasiswa dengan mentor, investor, inkubator bisnis, dan alumni pendiri perusahaan.
Mendirikan bisnis menjadi salah satu kemungkinan yang diperkenalkan sejak bangku kuliah. Gagasan mahasiswa bisa diuji, dikembangkan menjadi produk, lalu ditawarkan kepada pasar. Tentu, tidak semua mahasiswa menjadi pengusaha. Namun, kesempatan untuk menciptakan pekerjaan sendiri tumbuh bersama ekosistem yang mendukungnya.
Menurut data PitchBook 2026 yang dirujuk dalam bahan tulisan ini, sekitar 62 persen perusahaan rintisan dunia yang memperoleh pendanaan modal ventura memiliki pendiri berlatar kampus Amerika Serikat. Angka ini perlu dibaca berdasarkan cakupan data PitchBook, tetapi menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara perguruan tinggi, modal, dan inovasi.
Singapura: Kuliah Tidak Berhenti di Ruang Kelas
Singapura memilih pendekatan yang menekankan hubungan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Melalui berbagai program work-study, mahasiswa memperoleh kesempatan belajar sekaligus menjalani pengalaman kerja di perusahaan.
Model seperti ini membuat dunia kerja tidak lagi menjadi kejutan setelah wisuda. Mahasiswa berhadapan dengan persoalan nyata, mengenal standar profesional, dan menguji keterampilan yang dipelajari di kampus.
Data Kementerian Pendidikan Singapura yang dicantumkan dalam bahan tulisan ini menyebutkan 83,4 persen lulusan baru perguruan tinggi negeri telah bekerja dalam enam bulan setelah lulus pada 2025.
Angka tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa satu sistem pendidikan lebih unggul daripada sistem lainnya. Namun, ada pelajaran yang bisa dipetik: hubungan antara kampus dan dunia kerja perlu dirancang, bukan sekadar berharap lulusan mampu menemukan jalannya sendiri.
Jerman dan China: Dari Mesin Industri hingga Kecerdasan Buatan
Jerman mempunyai tradisi industri yang panjang. BMW, Mercedes-Benz, dan Bosch membutuhkan tenaga teknik yang memahami teori sekaligus praktik. Salah satu jalur yang menghubungkan pendidikan tinggi dengan dunia industri adalah Duales Studium, yang memadukan perkuliahan dan pengalaman bekerja di perusahaan.
Sementara itu, China terus menyesuaikan pendidikan tinggi dengan perkembangan teknologi. Negara tersebut mengembangkan bidang-bidang baru, termasuk kecerdasan buatan dan teknologi robotika. Pada 2026, bidang seperti embodied intelligence dan low-altitude economy turut masuk dalam pengembangan program studi baru, menurut bahan yang menjadi dasar tulisan ini.
Kedua negara memperlihatkan pendekatan berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan: pendidikan tidak dipisahkan dari pertanyaan tentang kemampuan apa yang ingin dibangun dan persoalan apa yang hendak diselesaikan.
Indonesia: Empat Juta Anak Belum Bersekolah
Di Indonesia, persoalannya jauh lebih mendasar. Berdasarkan dasbor Anak Tidak Sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, terdapat 3.966.858 anak yang masuk kategori tidak sekolah. Rinciannya terdiri atas 1.913.633 anak yang belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Sumber data Kemendikdasmen.
Angka itu bukan sekadar statistik administrasi. Di baliknya ada anak yang kehilangan kesempatan belajar, keluarga yang menghadapi keterbatasan, dan masa depan yang berisiko menyempit sebelum sempat dimulai.
Setelah delapan dekade lebih merdeka, memastikan semua anak memperoleh akses pendidikan masih menjadi pekerjaan besar. Kita tentu tidak bisa menyalahkan kebijakan pemerataan hanya karena persoalan itu belum selesai. Pemerataan merupakan hak dasar, bukan hambatan bagi kemajuan.
Namun, justru di sinilah pertanyaan kritisnya: mengapa persoalan akses yang mendasar masih begitu besar, sementara Indonesia juga dituntut menyiapkan tenaga profesional, insinyur, pengusaha, peneliti, dan ahli teknologi untuk menghadapi persaingan global?
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 menempatkan Pendidikan Berkualitas yang Merata sebagai salah satu arah pembangunan. Dokumen itu juga memuat agenda peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, pengembangan keterampilan, serta adaptasi terhadap tuntutan global. Dokumen RPJPN.
Artinya, persoalannya bukan karena pemerintah sama sekali tidak memiliki arah tertulis. Yang perlu diuji adalah seberapa konsisten arah itu diterjemahkan menjadi kebijakan yang serius, anggaran belanja, dan hasil yang bisa dirasakan masyarakat.
Lalu yang sangat di sayangkan pergantian Presiden dan pergantian kepala daerah kerap diikuti penyesuaian program dan kebijakan pendidikan. Perubahan tentu tidak selalu buruk. Kurikulum dan metode belajar memang harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi, jika setiap pemerintahan terlalu sibuk memperkenalkan agenda baru tanpa memastikan kesinambungan program sebelumnya, sekolah dan guru berisiko terus menjadi pelaksana perubahan, bukan bagian dari pembangunan pendidikan jangka panjang yang stabil.
Pemerataan pun tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pembicaraan tentang kualitas pendidikan. Sebaliknya, ambisi mencetak tenaga ahli tidak boleh membuat anak-anak yang belum bersekolah terlupakan. Keduanya harus berjalan bersamaan.
Indonesia tidak harus menjadi Amerika, Singapura, Jerman, atau China. Kita membutuhkan sistem pendidikan yang sesuai dengan persoalan dan potensi sendiri: melahirkan manusia yang mampu berpikir kritis, menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan teknologi, menguasai keahlian, sekaligus memahami persoalan masyarakatnya.
Tetapi, semua itu membutuhkan arah yang konsisten, bukan sekadar pergantian istilah dan program setiap kali kekuasaan berganti.
Sebab, pertanyaan terbesar pendidikan Indonesia bukan hanya bagaimana membuat semua anak masuk sekolah, melainkan juga apa yang akan mereka dapatkan setelah bertahun-tahun belajar dibangku sekolah.
Setelah 81 tahun merdeka, Indonesia masih berjuang memastikan anak-anak bisa bersekolah. Lantas, ketika mereka akhirnya lulus, bangsa ini sebenarnya ingin mencetak apa ?
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
