Pernah membayangkan bahwa Golkar, partai berwarna kuning, ada gambar pohon beringin, yang identik dengan kekuasaan Soeharto, justru berakar dari gagasan Presiden Sukarno? Ironisnya, konsep yang semula ditawarkan untuk mengatasi dominasi partai politik itu kemudian berubah menjadi mesin politik penguasa Orde Baru.
Guys, sejarah politik Indonesia punya banyak plot twist. Salah satunya adalah perjalanan Golongan Karya alias Golkar. Hari ini, Golkar dikenal sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Namun, sebelum menjadi kendaraan politik Soeharto, gagasan yang melatarbelakanginya justru datang dari Bung Karno, presiden pertama Republik Indonesia.
Kisah ini bukan sekadar soal pergantian nama organisasi atau perpindahan kekuasaan. Di baliknya, ada pertanyaan yang menarik: bagaimana sebuah gagasan yang awalnya ingin mengubah sistem politik justru berkembang menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan?
Sukarno dan Keinginan Mengubur Partai Politik
Untuk memahami asal-usul Golkar, kita perlu kembali ke era 1950-an. Saat itu, Indonesia sedang menjalankan demokrasi parlementer. Partai-partai politik memainkan peran penting dalam pemerintahan, tetapi persaingan di antara mereka juga kerap memicu konflik dan pergantian kabinet.
Sukarno menilai sistem kepartaian ketika itu membuat elite politik terlalu sibuk berebut kekuasaan. Menurutnya, revolusi Indonesia belum selesai, sementara energi politik justru habis untuk pertarungan antarkelompok.
Pada 28 Oktober 1956, Sukarno melontarkan seruan agar partai-partai politik dikubur. Ia menginginkan sistem yang tidak semata-mata bertumpu pada partai berdasarkan ideologi, melainkan juga memberikan ruang bagi berbagai golongan fungsional dalam masyarakat.
Gagasan itu dikenal melalui konsep golongan fungsionil atau golongan karya.
Bayangkan, misalnya, petani, buruh, nelayan, pengusaha, dan kelompok profesi lainnya memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingan mereka dalam kehidupan politik. Identitas dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat menjadi dasar representasi, bukan sekadar afiliasi kepada partai tertentu.
Secara sederhana, Sukarno ingin politik tidak hanya menjadi arena persaingan elite partai. Ia membayangkan golongan-golongan dalam masyarakat dapat ikut menentukan arah negara melalui perwakilan mereka.
Namun, gagasan tersebut juga menyimpan persoalan. Jika partai politik hendak disingkirkan, siapa yang menjamin perwakilan golongan tetap independen? Siapa yang mengawasi orang-orang yang berbicara atas nama rakyat? Dan bagaimana mencegah kekuasaan negara mengendalikan organisasi-organisasi itu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting ketika gagasan golongan karya mulai dikembangkan oleh militer.
Ketika Angkatan Darat Mengambil Alih Gagasan
Menurut sejarawan David Reeve dalam buku Golkar: Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika, Angkatan Darat telah lebih dahulu mengembangkan organisasi-organisasi golongan karya ketika konsep tersebut mulai memperoleh tempat dalam politik Indonesia.
Pada akhir 1950-an, militer membentuk berbagai wadah yang menghimpun kelompok masyarakat. Salah satunya adalah Badan Kerja Sama (BKS), yang didirikan pada 17 Juni 1957.
Namun, ada perbedaan penting antara gagasan awal Sukarno dan kepentingan politik Angkatan Darat. Jika Sukarno membayangkan golongan fungsional sebagai alternatif terhadap sistem kepartaian, militer melihat organisasi-organisasi tersebut sebagai kekuatan untuk mengimbangi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Persaingan politik pada masa itu memang semakin tajam. PKI memiliki basis massa yang besar, terutama melalui organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Salah satunya adalah SOBSI, organisasi buruh yang berpengaruh. Di sisi lain, SOKSI berkembang sebagai salah satu organisasi yang menandingi pengaruh tersebut.
Artinya, gagasan golongan karya mulai bergerak menjauh dari cita-cita representasi sosial yang semula dibayangkan Sukarno. Organisasi-organisasi yang menghimpun masyarakat tidak lagi hanya dipandang sebagai saluran aspirasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghadapi lawan politik.
Pada 20 Oktober 1964, berbagai organisasi tersebut berhimpun dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari jadi Golkar.
Dari sinilah fondasi organisasi yang kelak menjadi kekuatan politik utama Orde Baru semakin terbentuk.
Soeharto Mengubah Golkar Menjadi Mesin Kekuasaan
Perubahan besar terjadi setelah krisis politik 1965 dan peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Soeharto. Dalam perkembangan menuju Orde Baru, Golkar semakin berada di bawah kendali kekuatan politik yang mendukung pemerintahan baru.
Pada 1967, Soeharto mengambil alih kendali Sekber Golkar. Kepemimpinan lama disingkirkan dan digantikan oleh orang-orang yang mendukung rezimnya.
Setahun berikutnya, Golkar mulai bersiap menghadapi pemilihan umum. Hasilnya terlihat pada Pemilu 1971, ketika Golkar meraih sekitar 62,8 persen suara.
Kemenangan tersebut bukan sekadar keberhasilan sebuah organisasi menghimpun dukungan masyarakat. Menurut Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor, sebagaimana dikutip Tempo pada 2021, dominasi Golkar pada masa Orde Baru ditopang sejumlah faktor: pendanaan, ketokohan, struktur organisasi, dukungan tentara, serta pelemahan terhadap partai-partai pesaing.
Birokrasi juga menjadi bagian penting dalam mesin politik tersebut. Narasi pembangunan terus didengungkan, sementara aparatur pemerintahan hingga tingkat bawah ikut terlibat dalam upaya memenangkan Golkar.
Di sinilah letak ironi sejarahnya.
Gagasan yang berawal dari keinginan mencari alternatif terhadap sistem kepartaian justru berkembang menjadi kekuatan politik yang mendominasi pemilu. Golkar bukan hanya menjadi peserta kompetisi politik, melainkan organisasi yang memperoleh keuntungan besar dari struktur kekuasaan negara.
Pada masa Orde Baru, Golkar memenangi pemilu secara berturut-turut. Sementara itu, ruang gerak partai-partai lain dibatasi melalui berbagai kebijakan dan intervensi politik.
Dengan kata lain, dominasi Golkar tidak bisa dipahami hanya melalui popularitas atau kemampuan organisasinya. Kita juga perlu melihat bagaimana sistem politik ketika itu dibentuk untuk mempertahankan posisi penguasa.
Reformasi Datang, Golkar Tidak Ikut Tenggelam
Ketika Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998, banyak orang mengira Golkar akan ikut runtuh bersama rezim yang membesarkannya.
Anggapan itu masuk akal. Selama puluhan tahun, Golkar menjadi kendaraan politik utama Orde Baru. Karena itu, organisasi tersebut turut menghadapi kritik dan tuntutan pertanggungjawaban atas praktik kekuasaan pada masa Soeharto.
Namun, sejarah ternyata berjalan berbeda.
Pada Pemilu 1999, perolehan suara Golkar turun tajam menjadi 22,44 persen, jauh di bawah sekitar 74,51 persen yang diraihnya pada Pemilu 1997. Meski demikian, Golkar tetap bertahan sebagai kekuatan politik besar.
Bahkan pada Pemilu 2004, Golkar kembali menjadi partai dengan perolehan suara terbesar, yakni 21,58 persen. Angka tersebut mengungguli PDI Perjuangan yang meraih 18,53 persen.
Menurut Arya Fernandes dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang diwawancarai Tempo pada 20 Mei 2021, Golkar mampu beradaptasi dengan perubahan politik di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung. Partai itu mengembangkan paradigma baru dan menyesuaikan diri dengan situasi pasca-Reformasi.
Kemampuan beradaptasi tersebut menjadi salah satu kunci keberlangsungan Golkar. Organisasi yang sebelumnya bertumpu pada kekuasaan Orde Baru mulai membangun identitas sebagai partai politik dalam sistem demokrasi yang lebih terbuka.
Meski begitu, perubahan nama, kepemimpinan, dan strategi tidak otomatis menghapus seluruh warisan politik masa lalu. Pertanyaan mengenai hubungan antara kekuasaan, birokrasi, kepentingan elite, dan representasi rakyat tetap relevan untuk menilai perjalanan partai mana pun.
Dari Mewakili Rakyat Menjadi Berebut Kekuasaan?
Ada satu bagian dari sejarah Golkar yang layak direnungkan generasi muda. Menurut David Reeve, gagasan awal golongan fungsional yang hendak mewakili kelompok-kelompok masyarakat semakin kehilangan tempat ketika Golkar berkembang menjadi organisasi politik yang berorientasi pada kekuasaan.
Perubahan itu terlihat semakin jelas ketika Munas IV pada Oktober 1988 memutuskan perubahan nama organisasi menjadi GOLKAR. Representasi golongan seperti petani, buruh, pengusaha nasional, dan pemuda tidak lagi menjadi inti gagasan sebagaimana dibayangkan pada masa awal.
Reeve bahkan menggambarkan Golkar kemudian berkembang menjadi partai pengusaha dan mesin patronase.
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
