Pada hari pemilihan umum, Yasika, 25 tahun, memilih tetap rebahan di kamarnya. Baginya, politik adalah panggung yang terlalu berisik untuk menghasilkan perubahan. Politikus datang dengan janji, memasang senyum di baliho, lalu menghilang setelah memperoleh kursi. Siapa pun yang menang, menurutnya, hidup akan tetap begitu-begitu saja.
HPnya lebih menarik daripada surat suara. Video lucu di TikTok terasa lebih menghibur ketimbang pidato kampanye Presiden sampai DPR. Sementara itu, perdebatan politik di media sosial ia lewati seperti iklan yang mengganggu sebelum video dimulai.
Lalu Enam bulan kemudian, harga kebutuhan pokok naik dari harga beras, cabe-cabean, minyak dll. Ongkos transportasi bertambah, biaya kuliah adiknya semakin berat, dan kabar pemutusan hubungan kerja mulai menghantui kantor tempatnya mencari nafkah. Jalan berlubang di depan rumahnya pun tak kunjung diperbaiki, meski anggaran pembangunan pernah diumumkan. Belakangan, ia membaca berita tentang dugaan penyelewengan dana proyek pemerintah.
Yasika kesal. Ia mengeluh di grup WhatsApp keluarga, menyalahkan keadaan, bahkan sesekali memaki pemerintah. Namun, ada satu persoalan: ia tidak pernah benar-benar mengikuti siapa yang membuat keputusan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana uang publik dibelanjakan.
Ia baru menyadari bahwa kehidupan yang dianggapnya jauh dari politik ternyata ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Harga beras, upah pekerja, biaya pendidikan, sampai aspal di depan rumahnya tidak muncul begitu saja. Semuanya berkaitan dengan kebijakan, anggaran, dan orang-orang yang diberi kewenangan untuk mengaturnya.
Politik Tak Pernah Benar-Benar Jauh
Ada sebuah kutipan yang kerap dinisbatkan kepada Bertolt Brecht, dramawan Jerman yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan ketimpangan sosial. Kalimat itu menyebut kebutaan politik sebagai kebutaan paling berbahaya karena orang yang mengalaminya tidak memahami hubungan antara kehidupan sehari-hari dan keputusan penguasa.
Dalam versi yang beredar luas, kebutaan politik bahkan disebut melahirkan pelacur, anak terlantar, dan pencuri paling buruk: politikus korup yang merusak negeri.
gagasannya layak direnungkan. Kemiskinan tidak selalu lahir dari kemalasan individu. Anak terlantar tidak semata-mata muncul karena orang tuanya gagal. Korupsi pun bukan hanya persoalan moral seseorang yang kebetulan memegang jabatan. Di balik semua itu, terdapat struktur ekonomi, akses pendidikan, kesempatan kerja, dan sistem pengawasan yang ikut menentukan nasib masyarakat.
Tentu, politik bukan satu-satunya penyebab. Tetapi, politik menentukan bagaimana negara merespons persoalan tersebut: apakah menyediakan perlindungan sosial, memperluas akses pendidikan, menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang adil, atau justru membiarkan kelompok rentan menanggung beban sendirian.
Di sinilah politik menjadi urusan semua orang, termasuk mereka yang mengaku muak sama politik.
Siapa Mendapat Apa?
Ilmuwan politik Amerika Serikat Harold D. Lasswell pernah merumuskan politik sebagai persoalan who gets what, when, and how—siapa mendapat apa, kapan, dan dengan cara bagaimana.
Definisi itu terdengar sederhana, tetapi cukup untuk menjelaskan mengapa politik begitu dekat dengan dompet kita.
Ketika pemerintah menetapkan subsidi, ada kelompok yang menerima manfaat. Ketika pajak berubah, ada pihak yang menanggung tambahan beban. Ketika anggaran pembangunan disusun, ada wilayah yang lebih dahulu memperoleh jalan mulus, sementara wilayah lain harus bersabar menghadapi lubang yang semakin lebar.
Ketika upah minimum ditetapkan, kepentingan pekerja dan pengusaha bertemu dalam satu keputusan. Ketika biaya pendidikan meningkat, kebijakan pembiayaan sekolah dan perguruan tinggi ikut menentukan apakah sebuah keluarga mampu mempertahankan anaknya di bangku pendidikan.
Semua itu bukan sekadar urusan teknis birokrasi. Ada pilihan politik di dalamnya. Pemerintah bisa memprioritaskan pembangunan gedung, memperbesar anggaran pelayanan publik, memperkuat bantuan sosial, atau memilih kombinasi dari berbagai kebutuhan tersebut. Setiap pilihan mempunyai konsekuensi dan pihak yang diuntungkan maupun dirugikan.
Karena itu, menganggap diri netral dengan tidak mengikuti politik tidak otomatis membuat seseorang terbebas dari dampaknya. Kita boleh tidak membaca berita politik, tetapi keputusan politik tetap datang melalui tagihan, harga barang, biaya perjalanan, dan peluang mendapatkan pekerjaan.
Negara tidak berhenti bekerja hanya karena warganya berhenti memperhatikan.
Mengapa Orang Memilih Tidak Peduli?
Sikap apatis tidak selalu berarti seseorang bodoh atau malas berpikir. Ada alasan yang lebih rumit. Politik sering terasa melelahkan, penuh pertengkaran, dan jauh dari perubahan yang dijanjikan. Sebagian orang juga sudah berkali-kali kecewa sehingga memilih menarik diri.
Ekonom Anthony Downs, dalam An Economic Theory of Democracy (1957), membahas persoalan yang dikenal sebagai rational ignorance. Seseorang mungkin merasa biaya untuk mempelajari politik lebih besar daripada manfaat yang bisa diperoleh. Mengapa harus menghabiskan waktu membaca program kandidat jika satu suara terasa tidak akan mengubah hasil pemilu?
Dalam hitungan individual, alasan itu tampak masuk akal. Satu orang sulit memengaruhi keputusan besar sendirian. Namun, persoalannya berubah ketika jutaan orang mengambil kesimpulan serupa.
Jika warga tidak memeriksa rekam jejak calon, tidak mengikuti pembahasan anggaran, dan tidak menagih janji setelah pemilihan, ruang pengawasan publik menyempit. Politikus yang bekerja dengan baik kehilangan apresiasi, sedangkan politikus yang buruk tidak selalu menghadapi konsekuensi yang setimpal.
Dalam bukunya The Myth of the Rational Voter (2007), ekonom Bryan Caplan membahas bagaimana bias pemilih dapat mendorong masyarakat mendukung kebijakan yang buruk. Pemilih tidak selalu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lengkap. Mereka juga dipengaruhi prasangka, identitas kelompok, dan keyakinan yang menyenangkan diri sendiri.
Misalnya, seseorang bisa terus membela kandidat pilihannya meski kebijakannya merugikan kepentingan ekonomi orang tersebut. Kritik dianggap serangan terhadap kelompok, bukan kesempatan untuk memeriksa kesalahan. Politik akhirnya berubah menjadi urusan membela tokoh, bukan menilai pekerjaan.
Dalam keadaan seperti itu, demokrasi masih berjalan secara prosedural. Pemilu tetap diselenggarakan, kampanye tetap ramai, dan baliho tetap memenuhi jalan. Namun, kualitas pengawasan publik dapat melemah ketika warga lebih sibuk membela orang yang berkuasa daripada memeriksa apa yang dikerjakannya.
Ketika Segelintir Orang Menguasai Keputusan
Masalah berikutnya adalah ketimpangan kemampuan untuk memengaruhi kebijakan.
Dalam The Logic of Collective Action (1965), Mancur Olson menjelaskan mengapa kelompok kecil dengan kepentingan bersama sering lebih mudah mengorganisasi diri daripada kelompok besar yang kepentingannya tersebar. Kelompok kecil dapat memperoleh manfaat besar dari suatu keputusan sehingga mereka memiliki insentif kuat untuk melobi dan mengawalnya.
Sebaliknya, masyarakat luas mungkin hanya menanggung kerugian kecil secara individual, meskipun jika dijumlahkan nilainya sangat besar. Akibatnya, kelompok berkepentingan dapat lebih terorganisasi dalam memperjuangkan kepentingannya daripada jutaan warga yang seharusnya menikmati manfaat kebijakan publik.
Bayangkan sebuah proyek yang anggarannya diduga diselewengkan. Bagi seorang warga, kehilangan beberapa rupiah dari pajak yang dibayarkannya mungkin tidak terasa langsung. Namun, jika penyelewengan terjadi berulang kali, dampaknya bisa berupa fasilitas publik yang buruk, layanan kesehatan yang terbatas, atau pembangunan yang tak kunjung selesai.
Kerugian masyarakat tersebar. Keuntungan dari penyimpangan, jika terbukti terjadi, dapat terkonsentrasi pada segelintir orang.
Di sinilah pengawasan menjadi penting. Bukan karena setiap pejabat pasti korup, melainkan karena kekuasaan yang tidak diawasi membuka peluang bagi penyalahgunaan. Transparansi anggaran, kebebasan pers, lembaga pengawas yang bekerja, dan warga yang berani bertanya merupakan bagian dari mekanisme untuk membatasi peluang tersebut.
Kemiskinan dan ketidakadilan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengajak masyarakat memilih. Namun, membiarkan keputusan publik berlangsung tanpa pengawasan juga bukan jalan keluar.
Melek Politik Tak Harus Jadi Politikus
Lantas, apakah menjadi warga yang melek politik berarti harus bergabung dengan partai, mengikuti demonstrasi setiap pekan, atau berdebat sampai tengah malam di kolom komentar?
Tidak juga.
Melek politik bisa dimulai dari kebiasaan sederhana: membaca berita dari sumber yang dapat dipercaya, membandingkan janji kampanye dengan rekam jejak, memahami persoalan di lingkungan sendiri, dan memeriksa bagaimana pemerintah menggunakan uang publik.
Di tingkat daerah, misalnya, warga dapat memantau APBD, mempertanyakan proyek yang mangkrak, menghadiri forum musyawarah perencanaan pembangunan, atau meminta penjelasan mengenai layanan publik yang buruk. Mereka juga bisa mengawasi wakil rakyat setelah pemilu selesai, bukan hanya mengingat namanya ketika baliho kembali dipasang.
Yang tak kalah penting adalah membedakan kritik terhadap kebijakan dari kebencian terhadap orang. Seorang pejabat tidak otomatis benar hanya karena berasal dari partai yang kita dukung. Sebaliknya, kebijakan yang bermanfaat tidak perlu ditolak hanya karena datang dari lawan politik.
Demokrasi membutuhkan warga yang mampu menilai, bukan sekadar memilih. Sebab, suara di bilik pemungutan suara hanyalah permulaan dari hubungan antara rakyat dan penguasa. Setelah pemilu, pengawasan justru menjadi semakin penting.
Kita tidak harus mengetahui setiap pasal undang-undang atau menghafal seluruh angka anggaran negara. Namun, kita perlu memahami persoalan yang memengaruhi kehidupan sendiri dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
Secangkir Kopi dan Urusan Negara
Kembali kepada Yasika. Seandainya ia mengikuti perkembangan kebijakan sejak awal, apakah ia pasti terhindar dari PHK, kenaikan harga, atau jalan berlubang? Belum tentu. Politik yang baik tidak menjamin semua persoalan selesai, dan satu orang yang melek politik tidak otomatis mampu mengubah keadaan.
Namun, ia setidaknya memiliki kesempatan untuk memahami mengapa sesuatu terjadi, membedakan kegagalan kebijakan dari keadaan yang tidak bisa dihindari, serta menentukan kepada siapa tuntutan harus diarahkan.
Ia juga tidak harus menerima setiap penjelasan pemerintah sebagai kebenaran. Ia bisa memeriksa data, membandingkan janji dengan kenyataan, dan menilai apakah pejabat bekerja sesuai mandat yang diberikan.
Mungkin itulah makna paling praktis dari melek politik: tidak menyerahkan seluruh urusan hidup kepada orang lain tanpa pernah bertanya bagaimana urusan itu dikelola.
Jadi, lain kali ketika seseorang berkata, “Aku tidak peduli politik,” barangkali kita perlu bertanya: apakah ia benar-benar tidak peduli, atau hanya belum menyadari bahwa politik sudah lebih dahulu ikut campur dalam hidupnya?
Sebab, ketika kita memilih tidak memperhatikan kekuasaan, kekuasaan tidak ikut berhenti bekerja. Ia tetap menentukan anggaran, menyusun aturan, membagi sumber daya, dan mengambil keputusan yang dampaknya bisa kita rasakan bertahun-tahun kemudian.
Kopi boleh diminum tanpa membicarakan politik. Namun, jangan sampai setelah cangkir kosong, kita baru sadar bahwa urusan yang selama ini dianggap bukan urusan kita ternyata ikut menentukan isi dompet, masa depan keluarga, dan kualitas kehidupan bersama.
Referensi
- Caplan, Bryan. 2007. The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies. Princeton University Press.
- Downs, Anthony. 1957. An Economic Theory of Democracy. Harper & Row.
- Lasswell, Harold D. 1936. Politics: Who Gets What, When, How. Whittlesey House.
- Olson, Mancur. 1965. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press.
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
