SEMMI Malut Desak Menteri PU Copot PLT BWS Malut atas Penambangan Ilegal Material Sungai

| PENAMARA . ID

Rabu, 30 September 2026 - 12:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar: MajalahLintas.com/Menteri PU Dody Hanggodo

Gambar: MajalahLintas.com/Menteri PU Dody Hanggodo

PENAMARA.ID — SEMMI Malut desak keras kepada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PU RI), Dody Hanggodo, untuk segera mencopot Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Budi Prasetyo, S.T., M.T.

Desakan ini dipicu oleh pembiaran nyata terhadap aksi pengerukan dan pengambilan material tambang galian C (sirtu/batuan sungai) secara tidak sah di kawasan sungai wilayah Maluku Utara untuk penyuplai material pada Proyek Jembatan Ake Dolik serta Proyek Jalan Ekor–SP4 Kobe.

PW SEMMI melalui ketua bidang lingkungan hidup, M. Lutfi, menilai Plt. Kepala BWS Maluku Utara, Budi Prasetyo, gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan daerah aliran sungai (DAS), serta terkesan membiarkan praktik perusakan ekosistem sungai demi keuntungan kontraktor pelaksana proyek infrastruktur.

Tindakan pengerukan material sungai secara ilegal serta pembiaran oleh BWS Maluku Utara secara eksplisit melanggar sejumlah regulasi nasional diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pada Pasal 25 & Pasal 70 secara tegas menyebutkan bahwa terdapat kewajiban pengelolaan dan perlindungan kawasan sumber daya air. Setiap orang/badan hukum yang melakukan pemanfaatan sumber daya air (termasuk pengambilan material sungai) tanpa izin formal dari Menteri atau instansi berwenang diancam sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp12 Miliar.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pada Pasal 158 menyebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK (termasuk material batuan/galian C untuk proyek pemerintah) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 Miliar. Proyek infrastruktur publik tidak memberikan kekebalan hukum untuk mengambil material alam secara ilegal.

Berikutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang pada Pasal 98 & Pasal 109 menyebutkan bahwa pengerukan DAS tanpa dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) serta izin pemanfaatan lingkungan yang sah yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai merupakan tindak pidana lingkungan hidup.

Tak kalah penting juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang mengatur secara tegas larangan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak struktur tanggul, merubah alur sungai, atau memicu erosi DAS tanpa rekomendasi teknis (Rekomtek) resmi dari BWS.

SEMMI Maluku Utara menilai bahwa guna menyelamatkan ekosistem lingkungan dan menindak tegas praktik melanggar hukum dalam proyek publik di Maluku Utara, harus terdapat sikap tegas diantaranya mendesak Menteri PU-RI, Dody Hanggodo untuk segera melayangkan surat pemberhentian dan mencopot Plt. Kepala BWS Maluku Utara (Budi Prasetyo, S.T., M.T.) atas kelalaian fatal, lemahnya pengawasan, serta dugaan pembiaran terhadap perusakan DAS pada Proyek Jembatan Ake Dolik dan Proyek Jalan Ekor–SP4 Kobe.

Selain itu, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Maluku Utara untuk turun tangan mengusut tuntas keterlibatan oknum kontraktor pelaksana dan oknum pejabat BWS Maluku Utara dalam penggunaan material galian C ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara dan merusak lingkungan.

Terakhir dan yang paling utama adalah SEMMI Malut desak Kementerian PU dan menuntut BWS Maluku Utara untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pengambilan material di lokasi sungai terkait sampai seluruh kelengkapan izin, Amdal, dan Rekomtek dipenuhi secara legal formal.

Apabila desakan ini tidak direspons secara konkret oleh Kementerian PU RI dalam kurun waktu tertentu, PW SEMMI Maluku Utara siap mengkonsolidasikan massa aksi serta melayangkan laporan resmi ke Inspektorat Jenderal Kementerian PU RI dan Penegak Hukum di Jakarta untuk segera mengusut tuntas kerusakan lingkungan atas hajat hidup lingkungan yang baik.


PETIR Tangerang Kota Punya Nahkoda Baru, Nelson Nova Siap Konsolidasi Total!

Sisi Kelam Cipondoh: Kali Sipon Jadi Lautan Sampah Hitam, Banyak Warga Resah

 

Penulis : Edi Rahman

Editor : Boy Dowi

Berita Terkait

Desak Kapolda Usut Tambang Galian C Ilegal di Sofifi, PW SEMMI Malut Duga ada Pembiaran
Pengurus Cabang SEMMI Ternate Apresiasi Aksi Cepat Kapolres Ternate Tangani Karhutla
Dugaan Kriminalisasi PT NHM; SEMMI Malut Desak Kemnaker RI dan Mabes Polri Turun Tangan
Aksi Kejagung SEMMI Malut; Minta Kejagung Prioritas Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Ternate
Kepulan Asap Pembakaran Ban Bekas PT IWIP Racuni Udara dan Menindas Warga Maluku Utara
Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Maluku Utara Rp187 M, SEMMI Malut Desak Kejati Bertindak
Izin 50 Hektare Tapi Operasi 196 Hektare, IMW Desak Usut PT Mineral Trobos
Vila Lago Montana Diduga Melanggar RTRW dan RDTR di Kawasan Lindung, PP FORMAPAS MALUT Angkat Bicara

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 17:41 WIB

Desak Kapolda Usut Tambang Galian C Ilegal di Sofifi, PW SEMMI Malut Duga ada Pembiaran

Senin, 5 Oktober 2026 - 00:50 WIB

Pengurus Cabang SEMMI Ternate Apresiasi Aksi Cepat Kapolres Ternate Tangani Karhutla

Rabu, 30 September 2026 - 12:13 WIB

SEMMI Malut Desak Menteri PU Copot PLT BWS Malut atas Penambangan Ilegal Material Sungai

Rabu, 23 September 2026 - 00:26 WIB

Dugaan Kriminalisasi PT NHM; SEMMI Malut Desak Kemnaker RI dan Mabes Polri Turun Tangan

Jumat, 4 September 2026 - 20:49 WIB

Aksi Kejagung SEMMI Malut; Minta Kejagung Prioritas Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Ternate

Berita Terbaru

Banten

Ansor Kota Tangerang Ikut Dorong Dasco Jadi Wapres

Jumat, 20 Nov 2026 - 14:03 WIB

Ilustrasi : Kumparan

Esai

Pergulatan Islamisme dan Marxisme di Indonesia

Rabu, 18 Nov 2026 - 21:38 WIB