Ada yang janggal ketika urusan jaga kampung dan ketertiban warga mulai terasa ditarik-tarik ke orbit komando Kejaksaan Agung. Di lapangan, kepala daerah dan para pegawai negeri sipil (ASN) ikut masuk dalam barisan skema perlindungan masyarakat itu. Sekilas tampak seperti gotong royong menjaga keamanan. Namun, di balik niat baik tersebut, tersimpan perdebatan serius soal batas kuasa,otonomi daerah, sampai bayang-bayang tarikan politik menjelang Pemilu 2029.
Pembukaan UUD 1945 memang menitipkan kewajiban besar bagi negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi mandat mulia itu bukan cek kosong yang bisa dipakai satu lembaga untuk memperlebar bayangannya ke rumah tangga institusi lain tanpa pijakan hukum yang jelas. Selama ini, urusan keamanan dalam negeri punya rumah resminya sendiri: Polri, lewat UU Nomor 2 Tahun 2002.
Bagi Ketua DPC GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrofa, pelibatan kepala daerah dan ASN dalam struktur perlindungan masyarakat yang bersinggungan dengan kejaksaan tidak bisa dibaca sekadar urusan teknis ketertiban. Ada soal garis komando yang kabur, tanggung jawab yang bisa saling lempar, hingga konsekuensi ketatanegaraan yang ikut dipertaruhkan.
“Kepala daerah itu pemegang mandat otonomi, bukan kepanjangan tangan lembaga penegak hukum. Kalau skema perlindungan masyarakat yang digerakkan kejaksaan justru memaksa pemerintah daerah tunduk dalam garis komando di luar kewenangannya, ini bukan lagi koordinasi, melainkan pelebaran pengaruh yang menabrak batas konstitusi,” tegas Elwin saat ditemui Penamara.id di gedung pemuda, Sabtu (21/11/2026).
Meja Kerja Daerah Mulai Tumpang Tindih
Padahal, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sudah punya alamat yang jelas di pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menaruh tanggung jawab itu di pundak daerah, dipertegas lagi lewat Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 yang mengatur Satgas Linmas dibentuk lewat keputusan gubernur atau bupati/wali kota.
Di titik yang sama, para ASN juga punya rambu tegas lewat UU Nomor 20 Tahun 2023: bekerja profesional,objektif, dan jauh dari tarikan politik. Masalahnya muncul ketika pejabat daerah dan ASN mulai bergerak mengikuti arahan dari luar jalur kewenangan resminya tanpa payung aturan yang terang. Jika itu dibiarkan,bukan cuma komando yang bingung arah, tapi konflik kepentingan juga mengintai di depan mata.
“Birokrasi daerah tidak boleh ditarik-tarik ke dalam struktur yang mengaburkan loyalitas konstitusionalnya.Begitu pejabat daerah dan ASN bekerja di bawah bayang-bayang arahan lembaga penegak hukum tanpa dasar hukum yang terang, ruang konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang terbuka lebar,” ujar Elwin.
Jangan Sampai Berujung Manuver Jelang 2029
Kekhawatiran ini makin terasa relevan karena kalender politik menuju Pemilu 2029 terus bergerak maju.Dalam demokrasi konstitusional, wibawa sebuah lembaga negara tidak diukur dari seberapa jauh ia bisa menyetir atau merangkul institusi lain, melainkan dari seberapa teguh ia menjaga profesionalitas dan tunduk pada hukum.
“Jangan pakai label perlindungan masyarakat untuk mengunci birokrasi daerah dalam ketergantungan terhadap aparat penegak hukum. Menjelang Pemilu 2029, pola relasi kuasa semacam ini sangat berbahaya karena berpotensi menjadi mesin konsolidasi politik yang menyandera netralitas ASN dan merusak demokrasi kita,” tandas Elwin.






