Setiap kali membaca kabar uang negara triliunan rupiah lenyap di tangan segelintir orang, kemarahan publik bermuara pada satu seruan, yaitu “hukum mati” saja koruptornya. Seruan itu mudah dipahami. Di balik angka kerugian negara ada puskesmas yang tak kunjung berdiri dan bantuan yang tidak sampai ke tangan yang berhak.
Corruption Perceptions Index 2025 yang dirilis Transparency International pada 10 Februari 2026 menempatkan Indonesia pada skor 34, turun tiga poin, dengan peringkat merosot dari 99 ke 109 di antara 182 negara. Namun hukum pidana tidak boleh digerakkan oleh “kemarahan” semata.
Pertanyaannya bukan apakah koruptor pantas dihukum berat, melainkan apakah negara berwenang mencabut nyawa atas kejahatan yang unsur-unsurnya “tidak mensyaratkan” hilangnya satu nyawa pun —
Jawabannya tidak, jika melihat tiga hal ini: asas proporsionalitas, standar hukum internasional yang secara eksplisit menyebut korupsi sebagai kejahatan yang tidak dapat dijatuhi pidana mati, dan bukti bahwa negara-negara terbersih membangun kebersihan lewat perbaikan sistem
Perdebatan ini juga tidak berlangsung di ruang kosong. KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026, dan Pasal 603 yang menggantikan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak memuat ancaman pidana mati sebagaimana yang dulu dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2).
Menolak pidana mati bagi koruptor hari ini berarti menjaga agar ancaman itu tidak dihidupkan kembali oleh desakan emosi. Tulisan ini menelaah cara proporsionalitas bekerja dalam pemidanaan, batas hukum internasional, data terbaru negara-negara terbersih, dan perbaikan sistem yang semestinya menjadi arah kita.
Timbangan Hukuman Mati
Mari mulai dari “untuk apa negara menghukum”. Pasal 51 KUHP menyebut tujuan pemidanaan tentu untuk mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, serta menumbuhkan penyesalan. Pasal 52 menambahkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan merendah martabat manusia, dan Pasal 54 ayat (1) menyuruh hakim menimbang bentuk kesalahan, sikap batin, dampak bagi korban, hingga pandangan masyarakat.
Pidana diposisikan menjadi sarana, dan bukan pembalasan, lalu dari sanalah proporsionalitas lahir sebagai timbangan yang kedua sisinya bisa dilihat. Pidana mati adalah beban terberat, sebab meniadakan hidup yang tidak dapat dikembalikan bila ternyata keliru, sehingga hanya seimbang bila sisi lainnya berisi sesuatu yang setara.
Maka kita harus jujur bertanya, ketika seorang pejabat menggelembungkan anggaran atau menerima suap, adalah nyawa yang hilang secara langsung akibat perbuatan tersebut, dan dapatkan hal itu dibuktikan di ruang sidang?
Hukum acara pidana tidak mengenal kemarahan sebagai alat bukti. Pasal 603 KUHP berpusat pada perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Kematian bukan unsurnya, dan sulit dijadikan unsur, sebagai rantai dari uang yang dikorupsi ke seseorang yang meninggal panjang dan bercabang, dengan banyak sebab sekaligus.
Para pendukung pidana mati bagi koruptor biasanya tidak membuktikan rantai itu, melainkan mengadaikannya. Ungkapan bahwa korupsi itu membunuh tepat sebagai kritik moral, tapi sebagai dasar pemidanaan ia hanya analogi. Pasal 1 ayat (2) KUHP melarang analogi dalam menetapkan tindak pidana.
Larangan itu memang menyangkut penetapan delik, bukan berat pidana, tetapi nalasnya berlaku lebih kuat ketika nyawa dipertaruhkan: kuasa menghukum harus terikat pada yang tertulis dan terbukti, bukan pada kemiripan yang diyakini. Bila tidak, pencemaran lingkungan atau penggelapan pajak pun bisa ditarik ke ancaman yang sama.
Pembentuk undang-undang tampak menyadari beratnya beban itu. Pasal 98 KUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dan sebagai upaya terakhir, dan Pasal 100 ayat (1) menjatuhkannya dengan masa percobaan sepuluh tahun.
Arah ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan pidana mati konstitusional karena Pasal 28I ayat (1) dibaca bersama Pasal 28J ayat (2), tetapi sekaligus menganjurkan moderasi. Putusan itu lahir dari pengujian UU Narkotika dan tidak pernah menyatakan korupsi sepadan dengan pidana mati. Catatan penegakan hukum kita pun berbicara.
Ancaman pidana mati bagi korupsi dalam keadaan tertentu tertulis di Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 selama lebih dari dua puluh lima tahun, dan menurut Hukumonline belum ada satu putusan pun yang menjatuhkannya.
Dalam perkara Benny Tjokrosaputro, hakim menyatakan jaksa sejak awal tidak mendakwakan pasal itu. Saya tidak mengatakan ancaman tersebut penyebab skor kita 34, sebab korelasi bukan kausalitas, tetapi catatan ini menolak anggapan bahwa makin keras ancaman di atas kertas, makin bersih sebuah negara.
Indonesia terikat Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 6 ayat (2) membolehkan pidana mati hanya bagi kejahatan yang paling serius. Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum Nomor 36 Tahun 2018 menegaskan frasa itu harus dibaca restriktif dan terbatas pada kejahatan yang melibatkan pembunuhan dengan sengaja, serta menyebut korupsi dan kejahatan ekonomi dan politik lainnya sebagai kejahatan yang, betapapun seriusnya, tidak pernah dapat menjadi dasar pidana mati (paragraf 35).
Komite juga menyatakan bahwa perampasan nyawa yang diizinkan hukum nasional tetap bisa sewenang-wenang karena kesewenang-wenangan mencakup unsur kewajaran, keperluan, dan proporsionalitas (paragraf 12). Saya perlu jujur soal bobotnya.
Komentar Umum adalah tafsir otoritatif, bukan traktat yang mengikat dengan sendirinya, dan pihak lawan dapat menunjuk Prinsip Pengamanan ECOSOC 1984 yang berbicara tentang akibat mematikan atau sangat berat lainnya. Namun Komentar Umum Nomor 36 datang kemudian dan menyebut korupsi secara eksplisit, dan putusan MK 2007 sendiri bersandar pada frasa kejahatan yang paling serius, yang kini telah dijelaskan batas-batasnya.
Arah dunia pun bergerak ke sana. Menurut Amnesty International, pada akhir 2025 sebanyak 113 negara menghapus pidana mati untuk semua kejahatan dan 145 menghapusnya dalam hukum atau praktik, sementara hanya 17 negara melaksanakan eksekusi. Indonesia tidak mengeksekusi sejak Juli 2016.
Yang paling dekat adalah Vietnam: pada 25 Juni 2025 Majelis Nasional mengesahkan UU Nomor 86/2025/QH15 yang menghapus pidana mati untuk delapan tindak pidana, termasuk penggelapan dan penerimaan suap, berlaku 1 Juli 2025. Vietnam tidak melunak terhadap korupsi, sebab perubahan itu disertai syarat pengurangan hukuman yang lebih ketat dan penekanan pada pengembalian aset.
Tiongkok menjadi pembanding yang jujur. Negara itu masih menjatuhkan vonis mati kepada pejabat korup, termasuk mantan Menteri Pertanian Tang Renjian pada September 2025, tetapi umumnya berupa pidana mati dengan penangguhan dua tahun yang lazim diubah menjadi penjara seumur hidup, walau sejumlah kecil perkara berakhir dengan eksekusi.
Lalu bagaimana negara-negara terbersih? Menurut CPI 2025, Denmark memimpin dengan skor 89, disusul Finlandia 88 dan Singapura 84, kemudian Selandia Baru dan Norwegia 81, Swedia dan Swiss 80, Luksemburg dan Belanda 78, serta Jerman dan Islandia 77, sebelas negara karena ada skor kembar.
Sepuluh di antaranya menghapus pidana mati untuk semua kejahatan. Singapura satu-satunya yang mempertahankannya, tetapi untuk narkotika dan pembunuhan, sedangkan undang-undang antikorupsinya hanya mengancam denda hingga 100.000 dolar Singapura dan penjara hingga lima tahun, atau tujuh tahun bila terkait kontrak pemerintah.
Jadi tidak satu pun dari negara itu mengandalkan pidana mati untuk melawan korupsi. CPI mengukur persepsi, bukan jumlah kasus, dan pola ini tidak membuktikan sebab akibat, tetapi cukup untuk membantah klaim bahwa kebersihan hanya bisa dicapai dengan ancaman paling kejam.
Transparency International sendiri merekomendasikan lembaga peradilan yang independen dan mudah diakses, pencegahan pengaruh tidak semestinya terhadap keputusan politik, ruang masyarakat sipil, serta transparansi pengelolaan keuangan negara. Menurut Euronews, skor negara Baltik naik berkat strategi antikorupsi yang efektif dan keterbukaan data lobi dan kepemilikan manfaat perusahaan. Tidak satu pun resep itu menyebut eksekusi.
Pendukung pidana mati akan berkata bahwa ancaman terberat menimbulkan efek jera. Argumen ini perlu diuji, bukan diterima. National Research Council Amerika Serikat pada 2012 menyimpulkan bahwa tiga dekade penelitian tidak informatif tentang pengaruh pidana mati terhadap angka pembunuhan dan tidak layak menjadi dasar kebijakan.
Kajian itu tidak menyangkut korupsi, tetapi justru karena itu ia mengajarkan bahwa pada kejahatan yang paling banyak diteliti pun klaim efek jera tidak punya dasar yang dapat dipegang. Beban pembuktian ada pada pihak yang hendak mencabut nyawa.
Untuk korupsi dana bencana atau bantuan sosial, kemarahan itu sah dan negara harus menghukumnya sangat berat, tetapi penjara panjang, denda, pidana tambahan, dan perampasan hasil kejahatan tetap tersedia dan sering lebih berguna, sebab terpidana yang hidup dapat diminta membuka jaringan dan mengembalikan aset, sedangkan yang telah dieksekusi tidak. UNCAC yang kita sahkan melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 meminta sanksi yang memperhitungkan beratnya kejahatan, bukan pidana mati, dan perhatiannya justru tertuju pada pengembalian aset.
Karena itu energi kita sebaiknya diarahkan ke empat hal. Pertama, penegakan yang pasti dan independen, sebab Transparency International Indonesia mengaitkan merosotnya skor kita dengan melemahnya pemberantasan korupsi, termasuk independensi KPK.
Kedua, keterbukaan pengadaan, anggaran, dan kepemilikan manfaat korporasi. Ketiga, kepastian hukum, karena setelah KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana norma korupsi tersebar di dua undang-undang dan aparat harus memutuskan norma mana yang dipakai, sehingga harmonisasi lebih mendesak daripada menambah ancaman.
Keempat, penyelarasan dengan UNCAC, yang menurut Menko Yusril Ihza Mahendra pada akhir 2024 belum ditindaklanjuti dengan penyesuaian regulasi nasional. Semua ini kurang menggetarkan dibanding seruan hukuman mati, tetapi di sinilah korupsi dikalahkan atau dipelihara.
Koruptor Layak?
Jadi, apakah koruptor layak dihukum mati? Tidak, dan bukan karena mereka layak dikasihani. Mereka layak dihukum berat, dimiskinkan, dan dicabut hak-haknya. Alasannya, pidana harus setimpal dan nyawa hanya dapat ditimbang dengan sesuatu yang setara.
Korupsi adalah kejahatan yang sangat serius, tetapi tidak mensyaratkan matinya seorang pun, tidak dapat dibuktikan merenggut nyawa tertentu di ruang sidang, dan menurut tafsir otoritatif hukum internasional tidak termasuk kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati.
Data terbaru menunjukkan negara-negara terbersih mengalahkan korupsi dengan sistem yang membuatnya sulit dilakukan, mudah dibuktikan, dan pasti dihukum. Ukuran keberhasilan kita bukan seberapa keras ancaman yang tertulis, melainkan seberapa pasti ia dijalankan dengan adil.
Artikel Lain :
Hukum Taklum pada Pemilik Kekuasaan
Demokrasi di bungkam, hukum di kubur & ketika pelindung berubah menjadi penindas
Penulis : Zero Putradinata
Editor : Devis Mamesah
