PENAMARA.ID — Siapa yang tak mengenal sosok Gubernur Maluku Utara bernama Sherly Tjoanda Laos? Mungkin sebagian kita mengenal Sherly Tjoanda melalui kerja politik yang dilakukan oleh mendiang suaminya, Benny Laos, karena Sherly sering ikut mendampingi nya dan pada saat itu sedang gempar-gemparnya kampanye untuk pertarungan di Pilkada 2024 lalu.
Jika kita lihat dari aktivitas yang terangkum dalam media sosial di akun pribadinya, Sherly terlihat sering mengikuti mendiang suami nya untuk safari politik di berbagai daerah di Maluku Utara.
Sebelum mendiang suaminya mencalonkan diri sebagai Gubernur pada Pilkada tahun 2024, perjalanan politik Benny Laos dimulai dari mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara berpasangan dengan Syamsir Andili pada tahun 2013.
Politikus besutan Partai Demokrat ini kemudian menjajakan karir politiknya perlahan dengan terpilih dan menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai Periode 2017 – 2022 berpasangan dengan Asrun Padoma yang didukung sejumlah koalisi partai seperti PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, dan NasDem.
Selama masa jabatannya sebagai Bupati, sosok Benny Laos dikenal sebagai pemimpin yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2023 – 2024, ia pernah menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan dibawah masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai pada akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara berpasangan dengan Sarbin Sehe, yang hari ini juga menjadi Wakil Gubernur Maluku Utara.
Namun siapa sangka, menjelang pertarungan politik besar untuk menduduki kursi nomor satu di Maluku Utara, Benny Laos mengalami kecelakaan speedboat yang dikendarai pada saat hendak melakukan kampanye di Kepulauan Taliabu, Maluku Utara pada 12 Oktober 2024 silam. Posisi ini kemudian digantikan oleh isterinya, Sherly Tjoanda untuk maju dalam Pilkada tahun 2024 dengan pasangan yang masih sama, Sarbin Sehe.
Ketika Sherly menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara pada 2024, ia menjadi Gubernur paling kaya di Indonesia dengan total kekayaan mecapai 967 Miliar, ditambah dengan nilai daya tarik yang hampir bisa dikatakan banyak masyarakat Indonesia secara umum menyukai cara kerja Sherly Tjoanda yang dianggap tegas dan lugas.
Sherly sukses menjadi perbincangan publik karena citra pemimpin perempuan dan berbagai media yang tiada henti rajin menyoroti pencapaiannya pada berbagai panggung politik maupun sosial. Padahal, jika kita mundur sedikit ke belakang, salah satu isu kontroversial ketika ia mulai menjabat sebagai Gubernur adalah responnya terhadap sebelas warga Maba Sangaji.
Gubernur perempuan pertama Maluku Utara itu menyebutkan bahwa warga tersebut terbukti membawa senjata tajam, melakukan perampasan, dan membaka mobil polisi. Ini menunjukkan bahwa Sherly melalui sikapnya cenderung sesat dan membela korporasi tambang untuk kenyamanan investasi pertumbuhan ekonomi bagi kelas tertentu, yang sebenarnya berdampak pada kerusakan lingkungan dan hancurnya produksi ekonomi masyarakat lokal.
Laporan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM pada tahun 2025 menyebutkan beberapa jejak bisnis keluarga Laos – Tjoanda tercatat di PT Karya Wijaya, dimana hingga akhir tahun 2024 mayoritas saham masih dimiliki oleh Benny Laos dengan presentase sebanyak 65 persen.
Dokumen AHU Kemenkumham terbaru menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, dimana Sherly menjadi pemegang saham terbesar dengan presentase sebanyak 71 persen, sementara ketiga anaknya mendapat bagian sebanyak 8 persen.
Tidak hanya itu, Sherly juga tercatat sebagai direktur sekaligus pemegang saham sebanyak 25,5 persen pada PT Bela Group, yang merupakan perusahaan induk dimana ia menaungi berbagai lini bisnis keluarga Laos.
Jejak kepemilikan suaminya juga masih tercatat di PT Bela Kencana (40 persen saham), PT Bela Sarana Permai (98 persen saham), dan PT Amazing Tabara (90 persen). Pada PT Bela Co yang bergerak di bidang konstruksi, Benny Laos tercatat menguasai 30 persen saham, dimana perusahaan ini menjadi pemegang mayoritas di PT Indonesia Mas Mulia dengan porsi sebanyak 85 persen. PT Bela Co masih dibawah naungan PT Bela Group dengan kepemilikan 70 persen.
Perusahaan sebagaimana yang dimaksud tersebar di berbagai Kawasan strategis di Maluku Utara yang juga mencerminkan betapa oligarkis nya keluarga Laos – Tjoanda ini. Jejak kerusakan alam yang dengan sadar dibangun oleh keluarga oligarki ini adalah dengan hadirnya konsensi nikel di Pulau Gebe dengan luas 500 hektare yang izinnya terbit pada 2020 dan di Halmahera, tepatnya di perbatasan Halmahera Tengah dan Timur dengan luas 1.145 hektare yang izin terbitnya pada Januari 2025.
Kerusakan lingkungan yang ditinggalkan oleh keluarga oligarki ini berasal dari pembukaan lahan yang secara masif menyebabkan deforestasi, dugaan pencemaran air, sampai dengan kerusakan kawasan mangrove. Laporan terkait dengan perubahan warna air laut menjadi kecoklatan dilaporkan oleh warga setempat karena limpasan lumpur tambang. Pertanian dan hasil laut berakibat juga pada penurunan yang drastic sehingga ekonomi masyarakat pesisir terdampak.
Salah satu contohnya adalah PT Karya Wijaya yang diduga tidak memiliki kelengkapan izin penting seperti izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan jaminan reklamasi pascatambang. Lebih parahnya lagi, terdapat dugaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang masuk dalam sistem MODI tanpa melalui proses lelang yang benar.
Manipulasi Politik ‘Kerja Nyata’ ala Sherly Tjoanda mungkin dibangun untuk menutupi potensi konflik kepentingan tambang yang ada dibalik Gubernur Sherly Tjoanda. Jaringan bisnis milik keluarga besarnya memperlihatkan potensi korupsi politik dan konflik tentang pengelolaan sumber daya alam yang direnggut oleh tangan para oligarki.
Ketika kekuasaan diambil hanya untuk kepentingan bisnis sang pemilik modal, akan menjadi banyak ruang bagi penyalahgunaan wewenang, manipulasi terkait kebijakan yang pasti hanya menguntungkan bisnisnya, dan dampak yang diterima oleh masyarakat Maluku Utara adalah ketidakadilan ekonomi dan ekologis yang dibangun oleh pemimpinnya sendiri.
Citra yang dibangun atas dasar manipulasi politik oleh Sherly dan tim kampanye nya tidak akan pernah menutupi wajah kebengisan dirinya terhadap kerusakan alam dan kerakusan bisnis keluarganya terhadap sumber daya alam yang ada di Maluku Utara.
Sherly tahu betul posisi strategis untuk mengamankan kepentingan ekonomi keluarganya, yaitu dengan merebut kursi eksekutif nomor satu di Provinsi. Pengawasan publik kian menjadi sulit ketika para pendukung fanatik Sherly yang terus ‘melindungi’ citra Sherly agar tetap konsisten dengan kata ‘baik’ dan ‘kerja nyata‘.
Padahal, ada kepentingan ekonomi Sherly Tjoanda melaui gurita bisnis yang dibangun keluarganya, semata-mata hanya untuk terus memperbesar nilai lebih yang direnggut dari masyarakat Maluku Utara.
Sementara itu, disaat yang bersamaan, Sherly menggunakan kekuasaan nya untuk menutupi sesuatu yang lebih besar, yaitu kepentingan akumulasi kapital yang dikeruk dari hasil sumber daya alam dan masyarakat.
Lagi-lagi, selalu masyarakat yang menjadi korban kebengisan oligarki buncit yang kenyang dari hasil mengeruk dan merampas hajat hidup masyarakat setempat.
Laporan JATAM tentang Gurita Bisnis Sherly Tjoanda
Pulau Gebe di Titik Kritis; Gubernur Malut Wajib Bertanggungjawab
Penulis : Agnes Monica
Editor : Redaktur
