Ekofeminisme dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keadilan Ekologis Indonesia

| PENAMARA . ID

Senin, 10 Agustus 2026 - 02:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi : WeAct.org / Growing the Roots of Ecofeminism

Ilustrasi : WeAct.org / Growing the Roots of Ecofeminism

Krisis ekologis Indonesia bukan sekadar persoalan kerusakan alam, melainkan juga persoalan kekuasaan, tata ruang, ekonomi, dan ketidakadilan sosial. Defor­estasi, alih fungsi lahan, konflik agraria, krisis air, dan ekspansi industri ekstraktif menunjukkan bagaimana ruang hidup sering dikorbankan demi kepentingan pembangunan dan akumulasi modal.

Ekofeminisme menawarkan cara pandang bahwa eksploitasi alam dan penindasan perempuan memiliki akar struktural yang sama: patriarki dan kapitalisme ekstraktif. Logika dominasi terhadap perempuan berjalan beriringan dengan cara pandang yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi. Karena itu, keadilan sosial tidak mungkin dipisahkan dari keadilan ekologis.

Industrialisasi tanpa kendali ekologis memperbesar dampak tersebut. Kerusakan sumber air, lahan pertanian, dan pesisir tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga memperberat beban sosial dan ekonomi perempuan serta kelompok rentan. Karena itu, paradigma pembangunan perlu bergeser dari maskulinitas industri yang berorientasi pada investasi dan profit menuju tata kelola yang inklusif, kolaboratif, berkelanjutan, dan berkeadilan ekologis.

Dalam perubahan tersebut, perempuan bukan sekadar korban, melainkan *aktor utama penyelamatan ruang hidup*. Kepemimpinan perempuan perlu diperkuat dalam legislasi, pengawasan industri ekstraktif, advokasi masyarakat, diplomasi lingkungan, dan pengambilan keputusan politik.

Transformasi ekologis membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan. Ia memerlukan pendidikan kritis, pengorganisasian masyarakat, advokasi hukum, data partisipatif, serta kolaborasi antara kampus, masyarakat sipil, media, dan gerakan sosial. Dalam konteks HMI dan Kohati, agenda politik ekologi dapat menjadi ruang strategis untuk mengintegrasikan nilai keislaman, keadilan sosial, kepemimpinan perempuan, dan keberlanjutan ekologis.

Pada akhirnya, pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pembangunan mampu menjaga ruang hidup, melindungi kelompok rentan, dan memastikan keadilan bagi generasi mendatang. Politik ekologi harus bergerak dari paradigma mengeksploitasi menuju paradigma merawat—karena menjaga alam pada hakikatnya adalah menjaga martabat dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Artikel Lain :

Melawan Kekerasan Seksual dan Budaya Diam di Indonesia

Agama, Kuasa, dan Tubuh yang Dibungkam; Menelisik Kekerasan Seksual di Pesantren

Menolak Penggantian ‘Emansipasi Gender’ menjadi ‘Harmonisasi Gender’ ala Aliya Zahra

 

Penulis : Robi Priyatna

Editor : Ginanjar Putro Wicaksono

Berita Terkait

Koruptor Layak Dihukum Berat, Tetapi Layakkah Dihukum Mati?
Ramai Pajak Pertambahan Nilai atas Pembalut; Bukti Negara Selalu Gagal tentang Perempuan
Manipulasi Politik ‘Kerja Nyata’ ala Sherly Tjoanda dibalik Kekuasaan dan Tambangnya
Hutan Terbakar, Masa Depan Terancam
Dialektika Perlawanan Anak Muda dalam Sejarah dan Filsafat
Bencana Jangan Dilupakan Ketika Langit Membiru
Kita Pandai Menghitung Keuntungan, tapi Lupa Menghitung Harga Kerusakan Alam
Akselerasi Kebijakan Prabowo dan Beban Politik yang Disiapkan untuk Penggantinya

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 03:00 WIB

Ramai Pajak Pertambahan Nilai atas Pembalut; Bukti Negara Selalu Gagal tentang Perempuan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:21 WIB

Manipulasi Politik ‘Kerja Nyata’ ala Sherly Tjoanda dibalik Kekuasaan dan Tambangnya

Selasa, 20 Oktober 2026 - 23:23 WIB

Hutan Terbakar, Masa Depan Terancam

Selasa, 6 Oktober 2026 - 02:14 WIB

Dialektika Perlawanan Anak Muda dalam Sejarah dan Filsafat

Jumat, 2 Oktober 2026 - 00:08 WIB

Bencana Jangan Dilupakan Ketika Langit Membiru

Berita Terbaru

Banten

Ansor Kota Tangerang Ikut Dorong Dasco Jadi Wapres

Jumat, 20 Nov 2026 - 14:03 WIB

Ilustrasi : Kumparan

Esai

Pergulatan Islamisme dan Marxisme di Indonesia

Rabu, 18 Nov 2026 - 21:38 WIB