Wacana pemindahan atau relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan. Wakil Ketua SAPMA Pemuda Pancasila (PP) Wilayah Banten, Haris Setiawan, menilai langkah tersebut terlalu berisiko jika dilakukan tanpa kajian ilmiah yang matang.
Menurut Haris, upaya menyelamatkan salah satu satwa paling langka di dunia itu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan ekologis. Alih-alih memindahkan populasi yang ada, pemerintah semestinya fokus memperkuat perlindungan habitat asli mereka di Ujung Kulon.
“Kami menolak apabila relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon dijadikan solusi utama tanpa kajian ilmiah yang terbuka, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prioritasnya adalah memperkuat perlindungan habitat, meningkatkan mitigasi bencana, serta memastikan keberlangsungan hidup Badak Jawa di kawasan konservasi Ujung Kulon,” ujar Haris dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Haris mengingatkan, proses translokasi satwa liar menyimpan segudang risiko fatal. Mulai dari tingkat stres tinggi, gangguan kesehatan, sulitnya adaptasi di lingkungan baru, ketersediaan pakan, hingga potensi rusaknya keseimbangan ekosistem di lokasi tujuan.
Terkait alasan ancaman bencana alam di kawasan Ujung Kulon yang kerap dijadikan dasar pemindahan,Haris menilai hal itu seharusnya dijawab dengan memperkuat sistem mitigasi dan tata kelola taman nasional,bukan malah memindahkan satwanya.
“Jangan hanya berpikir bagaimana memindahkan badak, tetapi bagaimana memastikan habitatnya tetap aman dan terlindungi. Jika terdapat ancaman bencana, mitigasi harus diperkuat. Jika ada persoalan konservasi, tata kelola dan perlindungan habitat harus dievaluasi,” tegasnya.
Ia pun mendesak Kementerian Kehutanan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Pemerintah pusat diminta membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang, pengelola TNUK, akademisi, pakar konservasi, masyarakat lokal, hingga organisasi kepemudaan.
Haris juga mengingatkan agar rencana pengembangan habitat kedua dibedakan secara tegas dari kebijakan pemindahan populasi Badak Jawa yang saat ini sudah menetap di Ujung Kulon. Dalam pernyataan resminya,SAPMA PP Banten merangkum empat poin tuntutan utama:
- Menolak relokasi Badak Jawa tanpa kajian ilmiah yang komprehensif dan transparan.
- Mendesak penguatan perlindungan habitat asli di Taman Nasional Ujung Kulon.
- Mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dan para ahli dalam setiap pengambilan keputusan.
- Meminta pemerintah mengutamakan keselamatan dan keberlanjutan populasi Badak Jawa.
Haris menekankan, sikap penolakan ini bukan berarti pihaknya abai terhadap ancaman kepunahan satwa endemik kebanggaan Banten tersebut. Sebaliknya, ia ingin memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar terukur dan tidak menjadi bumerang bagi kelestarian Badak Jawa.
“Badak Jawa adalah kekayaan alam Indonesia dan kebanggaan Banten. Menyelamatkan badak bukan sekadar memindahkan satwa dari satu tempat ke tempat lain, melainkan memastikan masa depan kehidupannya tetap terjaga. Kami ingin pemerintah memperkuat perlindungan, bukan mengambil keputusan tanpa kepastian ilmiah,” pungkasnya.
Penulis : Sujatmiko
Editor : Redaktur






