Di Kota Tangerang, ternyata yang paling sulit di rapihkan juga ditertibkan bukan cuma kabel semerawut dan kemacetan, tapi juga parkir liar yang tumbuh nyaman persis di depan pusat pemerintahan. DPRD menyebut praktik pungli parkir di kawasan Taman Elektrik sebagai sesuatu yang “memalukan”, sementara Dinas Perhubungan sendiri mengaku belum mampu menangani persoalan itu secara maksimal. Di tengah situasi tersebut, publik mulai melihat ironi besar: pemerintah berbicara soal kota modern dan pelayanan tertib, tetapi praktik parkir liar justru terus hidup di kawasan yang semestinya menjadi wajah disiplin dan wibawa pemerintahan daerah.
Mau hari weekday, atau weekend kawasan Taman Elektrik tepat depan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang selalu punya “petugas” sendiri. Orang berpakaian bebas berdiri di pinggir jalan, kendaraan berjajar di bahu jalan, lalu uang parkir berpindah tangan dengan santai—seolah semuanya resmi dan baik-baik saja.
Lucunya, semua itu terjadi persis di depan kantor pemerintahan. Tempat yang seharusnya jadi simbol aturan, keteraturan, dan wibawa negara.
Kali ini pengamat kebijakan publik sekaligus dosen STISNU Nusantara Kota Tangerang, Abdul Hakim buka suara, ia menilai persoalan ini sebenarnya bukan cuma urusan kendaraan berhenti sembarangan. Ada problem tata kelola kota yang lebih besar di balik rompi parkir dan peluit itu.
“Fenomena parkir liar di kawasan Taman Elektrik, terlebih di depan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, bukan sekadar persoalan ketertiban lalu lintas, melainkan cerminan lemahnya tata kelola ruang publik dan inkonsistensi kebijakan publik di tingkat lokal,” kata Abdul Hakim, Rabu (20/5/2026).
Kalau dipikir-pikir, memang agak ajaib. Pemerintah bisa bikin baliho besar soal kota modern, smart city, sampai pelayanan publik digital. Tapi urusan parkir liar di depan kantor pemerintah sendiri masih terasa seperti persoalan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Menurut Abdul Hakim, kondisi itu menunjukkan ada jarak yang lumayan lebar antara aturan di atas kertas dengan kenyataan di lapangan. Regulasi ada, tapi praktik di jalan punya logika sendiri.
“Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan problem pengawasan, minimnya desain transportasi yang responsif, hingga potensi normalisasi ekonomi informal yang tumbuh akibat lemahnya penegakan aturan,” ujarnya.
Dan kalimat “potensi normalisasi ekonomi informal” itu sebenarnya halus banget. Sebab dalam bahasa warga biasa, praktik parkir liar yang terus dibiarkan lama-lama dianggap ya sudah, memang begitu kotanya.
Yang bikin lucu sekaligus miris, kawasan pusat pemerintahan seharusnya jadi simbol keteraturan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Orang bisa saja berpikir: kalau depan kantor pemerintah saja semrawut, apalagi wilayah lain yang jauh dari sorotan.
Abdul Hakim bilang, pemerintah nggak bisa cuma mengandalkan razia musiman yang biasanya muncul setelah viral di media sosial. Sebab pola seperti itu cuma menyelesaikan gejala, bukan akar masalah.
“Jika pemerintah daerah ingin membangun citra kota modern dan ramah warga, maka penanganan parkir liar tidak cukup hanya melalui razia sesaat, tetapi membutuhkan pendekatan sistemik,” katanya.
Ia menjelaskan, pendekatan sistemik itu bukan sekadar menurunkan petugas ke jalan saat ramai diperbincangkan publik. Pemerintah, menurut dia, perlu memikirkan ulang desain tata kota dan sistem parkir secara menyeluruh.
“Abdul Hakim menyebut langkah sistemik tersebut harus meliputi penyediaan kantong parkir yang memadai, digitalisasi sistem parkir, pengawasan berkelanjutan, hingga keberanian politik untuk menertibkan praktik-praktik yang selama ini mengakar dalam budaya urban.”
Masalahnya memang lebih rumit dari sekadar menertibkan motor dan mobil. Ada urusan desain transportasi kota, minimnya kantong parkir yang benar-benar nyaman, lemahnya koordinasi antarinstansi, sampai dugaan pembiaran yang bikin praktik ini terus hidup.
“Dalam perspektif kebijakan publik, persoalan parkir liar di kawasan pusat pemerintahan menunjukkan adanya kegagalan koordinasi tata kelola antarinstansi yang selama ini berjalan parsial dan cenderung saling melempar tanggung jawab,” ujarnya.
Artinya sederhana: terlalu banyak pihak terlibat, tapi kadang nggak jelas siapa yang benar-benar mau menyelesaikan.
“Ketika Dinas Perhubungan menyebut masalah ini bukan sektoral, justru itu mengonfirmasi bahwa persoalan parkir liar menyangkut irisan antara penataan ruang, pengawasan aparat, pengelolaan aset daerah, hingga penegakan hukum terhadap pungutan ilegal,” katanya.
Padahal pemerintah sebenarnya mengklaim sudah menyediakan kantong parkir resmi. Hanya saja, menurut Abdul Hakim, persoalannya bukan sekadar “ada tempat parkir atau tidak”. Pertanyaan pentingnya: apakah tempat itu mudah diakses, aman, dan cukup nyaman buat masyarakat?
“Pertanyaannya kemudian bukan sekadar ada atau tidaknya kantong parkir resmi, tetapi apakah fasilitas tersebut benar-benar mudah diakses, terjangkau, aman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sebab warga biasanya memilih yang paling praktis. Dan di situlah parkir liar menemukan habitat terbaiknya.
“Dalam banyak kasus, praktik parkir liar tumbuh bukan hanya karena lemahnya infrastruktur, tetapi juga karena adanya pembiaran sistemik yang membuka ruang ekonomi informal bahkan dugaan relasi rente dengan oknum tertentu,” katanya.
Kalimat “dugaan relasi rente” itu jelas bukan tuduhan sembarangan. Tapi publik tentu bisa membaca satu hal: praktik liar yang bertahan lama biasanya tidak hidup sendirian.
Yang lebih serius, kata Abdul Hakim, praktik seperti ini bisa memunculkan kesan bahwa pemerintah kalah oleh sistem informal yang tumbuh di ruang publiknya sendiri. Negara terlihat hadir lewat papan larangan, tapi absen dalam penegakan.
“Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa langkah tegas dan terukur, dampaknya jauh lebih serius daripada sekadar kemacetan atau ketidaktertiban: publik akan melihat pemerintah daerah kehilangan kapasitas untuk mengelola ruang publik secara adil dan profesional,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, lanjut dia, situasi ini bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah daerah.
“Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas birokrasi. Karena itu, kawasan pusat pemerintahan seharusnya ditata dengan pendekatan urban governance modern: menyediakan sistem parkir digital dan transparan, memperkuat integrasi antarinstansi, menghadirkan ruang publik yang ramah warga namun disiplin, serta memastikan tidak ada lagi ruang kompromi terhadap pungutan liar yang selama ini dianggap ‘normal’ dalam kehidupan kota,” pungkasnya.
Pada akhirnya, persoalan parkir liar bukan lagi cuma tentang uang receh Rp2 ribu atau Rp10 ribu. Ini soal siapa yang sebenarnya paling berkuasa di ruang publik kota: aturan pemerintah, atau kebiasaan liar yang dibiarkan terlalu lama hidup nyaman.
baca juga : Kepala Dishub Kota Tangerang Akui Belum Mampu Menangani Maksimal Parkir Liar
baca juga : DPRD Soroti Pungli Parkir Di Kota Tangerang, Teja Kusuma: Ini Memalukan.
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
