Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, menjadi pemicu panasnya ruang publik baru-baru ini. Pernyataannya di forum diskusi “Terus Terang” (ditayangkan di kanal Youtube Mahfud MD Official) menyangkut sikap Universitas Islam Indonesia (UII) yang menolak untuk mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai pro-kontra di ruang publik.
Dia menyatakan bahwa sikap UII yang menolak mengelola SPPG merupakan tindakan yang bagus dan heroik. Akan tetapi, yang semakin memicu panasnya tensi publik ialah pernyataannya mengenai istilah SPPG yang menurut versinya adalah “Satuan Penjilat Prabowo Gibran.” Atas pernyataan tersebut, sebagian pihak memuji karena tindakannya dianggap sebagai bentuk keberanian berpendapat dan berekspresi dari seorang mahasiswa. Namun, sebagian pihak lainnya menganggap pernyataan tersebut tidak etis dan terlalu provokatif.
Pada dasarnya yang lebih esensial untuk menanggapi pernyataan Tiyo, bukanlah mengenai keberanian maupun etis atau tidaknya. Akan tetapi, analisa terhadap apakah pernyataan tersebut sebagai pendapat telah dibangun oleh dasar berlogika yang tepat atau tidak?
William Alston melalui keilmuannya dalam filosofi berlogika menerangkan bahwa logika sebagai studi mengenai penyimpulan, yang secara spesifik sebagai usaha untuk menentukan kriteria-kriteria yang mampu membedakan penyimpulan yang valid dan yang tidak valid.
Dasar berlogika tersebut tidak termuat sama sekali dalam pendapat Tiyo, karena dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube Mahfud MD Official, tidak ada penjelasan lanjutan darinya mengenai mengapa tindakan UII menolak mengelola SPPG sebagai tindakan yang bagus dan heroik. Tetapi, yang termuat hanyalah penjelasan mengenai istilah SPPG yang dia ciptakan sendiri.
Tentu pernyataan Tiyo dalam forum tersebut menuai tepuk tangan hingga gelak tawa, tetapi jika hendak dianalisis lebih dalam, tidak ada logika rasional darinya yang dapat memvalidasi sikap UII menolak mengelola SPPG sebagai suatu hal yang tepat.
Maka, hasilnya hanyalah timbulnya tensi panas di ruang publik. Pendapat yang dinyatakan oleh Tiyo sama sekali tidak menghasilkan edukasi bagi publik, tetapi hanya memicu pertengkaran tanpa substansi. Hal tersebut sangat disayangkan terlontar dari seorang yang terpelajar, bahkan juga sebagai tokoh publik yang dikagumi di kalangan mahasiswa.
Suatu pendapat yang dinyatakan tanpa dasar logika yang rasional hanya akan terkesan sebagai pernyataan emosional, serta dapat juga dinilai sebagai tindakan mencari sensasi. Pendapat yang emosional adalah pendapat yang dipengaruhi oleh perasaan, baik itu rasa suka maupun tidak suka.
Pendapat Tiyo dapat diidentifikasi sebagai pendapat emosional yang cenderung menunjukkan ketidaksukaan pada SPPG, yaitu dengan menyatakan bahwa SPPG sebagai satuan penjilat prabowo gibran. Tidak ada rasionalitas logika yang dibangun atas pendapat semacam itu dan tidak menunjukkan sebagai pendapat yang hadir dari latar belakang akademis.
Adapun pendapat yang dinilai untuk mencari sensasi ialah pendapat yang dinyatakan demi menuai perhatian publik atau demi mendapatkan popularitas diri. Pendapat Tiyo dapat dinilai demikian, karena apa yang dilontarkannya terlihat berorientasi hanya untuk memicu perhatian publik kepadanya.
Meskipun perhatian tersebut bersifat positif dan negatif, tetapi tetap saja dapat meningkatkan popularitas dirinya di mata publik. Untuk populer atau diingat publik, pada dasarnya tidak hanya dengan suatu ucapan atau tindakan positif saja. Justru, suatu yang negatif dapat lebih mudah membuat seseorang menjadi lebih populer.
Karena apabila mengacu pada konsep negativity bias, suatu hal yang negatif memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap psikologis manusia dibanding hal yang positif. Sehingga, pernyataan kontroversi yang terlihat memuat unsur negatif pada dasarnya cenderung lebih mudah mempengaruhi psikologi publik dibandingkan sebuah edukasi yang memberi pencerahan.
Tentu pernyataan Tiyo memang menjadi bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Tetapi, tidaklah tepat seorang tokoh publik yang hadir atas latar belakang akademis tidak mengemukakan pendapat berdasarkan logika yang rasional di ruang publik.
Oleh karena itu, disarankan bagi siapapun yang hendak mengemukakan pendapat, khususnya bagi para tokoh publik, haruslah didasari dengan logika yang rasional, supaya pendapat tersebut dapat menjadi suatu penyimpulan yang valid. Sehingga, publik yang menerimanya dapat teredukasi dan tidak justru saling ribut sendiri.
Artikel Lain :
Spanduk Minta Maaf UGM Sebagai Simbol Keberanian atau Romantisme Perlawanan yang Steril?
Vila Lago Montana Diduga Melanggar RTRW dan RDTR di Kawasan Lindung, PP FORMAPAS MALUT Angkat Bicara
Penulis : Yofi Wahyu Febrian Satria Sejati
Editor : Agnes Monica
