Peringati September Hitam, Sua.ra Logika Mengkritisi Pemerintah Melalui Diskusi HAM

| PENAMARA . ID

Kamis, 19 September 2024 - 14:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

PENAMARA.ID | Tangerang – Komunitas Sua.ra Logika menggelar diskusi yang bertajuk Pengantar Hak Asasi Manusia (HAM). Bertempat di Sekolah Tingga Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (Stisnu) Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Rabu, (18/9) 2024.

Diskusi ini membahas diantaranya tentang sejarah Hak Asasi Manusia, Teori Hukum Kodrat serta hubungan negara dan HAM. Kegiatan ini dilaksanakan masih dalam mengenang peristiwa September Hitam, bahwa banyak tragedi di Indonesia tentang pelanggaran HAM di bulan September.

Hal ini disampaikan oleh Topan Bagaskara selaku pemantik diskusi tersebut bahwa hak asasi manusia adalah martabat yang telah melekat pada diri manusia sejak lahir.

“Iya merujuk pada hukum alamiah bahwa alam sudah memberikan kodrat (manusia) sebagai makhluk yang melekat atas hak asasi,” ungkap Topan dalam penyampaiannya.

Ia juga melanjutkan bahwa hak asasi manusia tidak boleh dirampas oleh situasi dan keadaan apapun. Setiap orang berhak atas hidup dan merdekakan dirinya setiap hari.

Topan dalam materinya juga menyinggung tentang peran negara harus melindungi hak asasi manusia dan setiap pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang merampas hak asasi manusia.

“Iyaa negara harus peduli tentang (HAM) itu, dan memandang manusia sebagai manusia,” lanjut Topan.

Menurutnya, negara Indonesia masih jauh dari praktik-praktik peduli tentang HAM. Ia pun mengkritisi pada pemerintahan Jokowi beragam kebijakan yang berujung pada perampasan hak asasi manusia.

“Pemerintahan Jokowi masih belum berdekatan pada persoalan HAM, kalau memang (Jokowi) peduli tentu tidak ada tragedi kanjuruhan, program Food Estate, pembabatan hutan untuk Ibu Kota Baru (IKN) yang itu semua berdampak pada masyarakat adat,” kata Topan.

Di akhir diskusi Topan menegaskan bahwa seyogyanya negara hanya boleh memberikan fasilitas kepada masyarakat demi melindungi hak asasi manusia.

“Jika negara tidak mampu melindungi HAM, ya konsekuensi alamiahnya pemerintahannya harus digulingkan,” tutup Topan.

Penulis : Alda

Editor : Redaktur

Berita Terkait

“Anak Zaman Sekarang Kalau Bodoh Itu Pilihan”, Tamparan Sabrang untuk Pemuda Tangerang
Ketua DPRD Kota Tangerang Desak Satpol PP Segera Tindak Dugaan Kos Prostitusi di Sukasari
Pedagang Desak Pemkab Tangerang Evaluasi Pasar Modern Sentiong
Teknik Sidang Jadi Bekal Mahasiswa UCA, Forum Organisasi Diminta Jaga Demokrasi
Mahasiswa Soroti Dugaan Prostitusi di Sukasari, Camat Siap Koordinasi dengan Satpol PP
Usai Jadi Polemik, Camat Pasar Kemis Benarkan Anggaran Mamin Rp1,7 Miliar
OLS Grup Santuni Anak Yatim, Berikan Bantuan Tunai dan Perlengkapan Sekolah
Groupthink, Fenomena Ketika Kekompakan Malah Mengaburkan Pikiran Kritis dan Keberanian

Berita Terkait

Sabtu, 11 Juli 2026 - 00:20 WIB

“Anak Zaman Sekarang Kalau Bodoh Itu Pilihan”, Tamparan Sabrang untuk Pemuda Tangerang

Kamis, 2 Juli 2026 - 18:14 WIB

Pedagang Desak Pemkab Tangerang Evaluasi Pasar Modern Sentiong

Sabtu, 27 Juni 2026 - 00:27 WIB

Teknik Sidang Jadi Bekal Mahasiswa UCA, Forum Organisasi Diminta Jaga Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 - 21:10 WIB

Mahasiswa Soroti Dugaan Prostitusi di Sukasari, Camat Siap Koordinasi dengan Satpol PP

Kamis, 25 Juni 2026 - 20:09 WIB

Usai Jadi Polemik, Camat Pasar Kemis Benarkan Anggaran Mamin Rp1,7 Miliar

Berita Terbaru