Bobrok pendidikan, Outsourcing, dan MBG Menjadi Sorotan dimimbar Bebas GMNI Kota Tangerang
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang menggelar Mimbar Bebas memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di kawasan Tugu Adipura, Kota Tangerang, Kamis (7/5/2026). Dalam Mimbar tersebut, GMNI menyoroti ketimpangan di sektor pendidikan, kesejahteraan buruh, hingga perlindungan pekerja informal dan pengemudi ojek online.
Puluhan massa aksi membawa poster dan spanduk tuntutan sambil menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menilai berbagai kebijakan pemerintah saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya kalangan buruh, tenaga honorer, dan mahasiswa.
Ketua DPC GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrofa, mengatakan Mimbar Bebas tersebut menjadi momentum untuk menyuarakan berbagai persoalan sosial yang dinilai semakin membebani masyarakat.
“Jadi kita melaksanakan sebuah aksi sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang ada di dalam ranah buruh dan juga yang ada di dalam ranah dunia pendidikan,” ujar Elwin kepada wartawan di lokasi.
Dalam aksinya, menyoroti kebijakan anggaran pendidikan nasional yang dinilai belum tepat sasaran. Mereka mempersoalkan penghitungan alokasi pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut turut memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Elwin, program MBG seharusnya tidak dimasukkan dalam komponen anggaran pendidikan karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan pendidikan nasional. Ia menilai pemerintah sebaiknya memprioritaskan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan peningkatan kesejahteraan guru honorer.
“Jadi kita lebih memohon atau menyuarakan ini kepada pemerintah pusat agar anggaran MBG ini lebih bagus untuk mensubsidi BBM dan mensubsidi gaji guru honorer di setiap sekolah di berbagai wilayah,” katanya.
GMNI juga menilai pelaksanaan program MBG dalam skala nasional belum tepat diterapkan, terutama di wilayah perkotaan. Menurut mereka, program tersebut lebih relevan difokuskan pada daerah tertinggal yang masih mengalami persoalan gizi dan keterbatasan akses ekonomi.
“Lebih baik MBG difokuskan kepada daerah-daerah tertinggal saja, jangan dalam skala nasional. Karena melihat anggaran yang sangat besar dan melihat juga kondisi dinamika perputaran ekonomi di Indonesia saat ini,” ujar Elwin.
Selain itu, GMNI menolak wacana implementasi MBG di lingkungan perguruan tinggi. Mereka menilai kebutuhan utama kampus saat ini bukan program makan gratis, melainkan peningkatan kualitas riset dan penelitian akademik.
Elwin mengatakan minimnya dukungan anggaran penelitian membuat kualitas riset perguruan tinggi di Indonesia sulit berkembang. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengalihkan fokus kebijakan pada penguatan dunia akademik dan inovasi.
“Harusnya yang masuk di dalam ranah kampus itu bukan MBG, tapi bagaimana anggaran dibesarkan kepada pihak perguruan tinggi untuk khusus penelitian dan riset,” katanya.
Ia bahkan menilai wacana MBG di kampus sebagai bentuk kebijakan yang tidak memahami kebutuhan kaum intelektual. Karena itu, GMNI berencana melakukan konsolidasi lanjutan di berbagai perguruan tinggi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat.
“MBG adalah penghinaan bagi kaum intelektual, oleh sebab itu akan ada nanti aksi-aksi besar untuk disampaikan langsung terhadap pemerintah pusat nantinya,” ujar Elwin.
Selain isu pendidikan, GMNI juga menyoroti sistem outsourcing yang dinilai masih merugikan pekerja. Mereka menilai praktik alih daya menciptakan ketidakpastian kerja dan ketimpangan pengupahan, terutama bagi pekerja harian lepas.
Menurut Elwin, masih banyak pekerja di luar enam sektor yang diatur pemerintah belum memperoleh perlindungan kerja yang layak. Ia menilai sistem pengupahan yang diserahkan kepada perusahaan membuat pekerja rentan mengalami ketidakadilan.
“Oleh sebab itu teman-teman itu lebih memilih untuk hapus saja yang namanya outsourcing, karena outsourcing ini tidak berpihak,” tegasnya.
GMNI juga menanggapi keresahan pengemudi ojek online terkait besaran potongan dari perusahaan aplikator. Mereka meminta pemerintah pusat memperkuat regulasi hubungan kerja antara aplikator dan pengemudi agar lebih adil.
Menurut Elwin, besarnya potongan aplikator membuat pendapatan pengemudi ojol semakin kecil di tengah meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat perkotaan.
“Harapan kita itu kepada pemerintah pusat agar mencoba hubungan yang baik dengan aplikator agar pemotongan-pemotongan ini bisa lebih rendah lagi,” pungkasnya.
Aksi berlangsung sekitar dua jam dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Massa aksi membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan tuntutan dan melakukan refleksi bersama di kawasan Tugu Adipura.
Penulis : Pujiawan
Editor : Redaktur
