Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang, Topan Bagaskara, mengkritik pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang belakangan terjadi.
Menurutnya, perubahan tersebut sulit dipahami sebagai bentuk evaluasi kinerja karena pejabat yang digantikan justru memperoleh posisi yang lebih tinggi, sementara penggantinya juga merupakan pejabat yang mendapat promosi jabatan.
Topan menilai situasi ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukanlah pergantian kepemimpinan yang berangkat dari kebutuhan perbaikan institusi, melainkan sekadar penataan elite birokrasi di lingkaran kekuasaan.
“Ini bukan sekadar pergantian Kepala BGN, melainkan politik promosi. Yang diganti naik jabatan, dan yang menggantikan juga naik jabatan. Publik akhirnya sulit melihat di mana letak evaluasi dan akuntabilitas dalam proses ini,” ujar Topan, Selasa (2/6).
Menurutnya, pergantian pejabat publik seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan dan menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi lembaga tersebut. Namun, ketika pergantian hanya berujung pada redistribusi jabatan di antara elite yang sama, maka substansi perubahan menjadi dipertanyakan.
Topan menegaskan bahwa publik tidak membutuhkan sekadar perpindahan kursi kekuasaan, melainkan kepastian bahwa setiap pergantian dilakukan berdasarkan ukuran kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika yang terjadi hanya saling tukar posisi dan saling naik jabatan, maka publik berhak mempertanyakan apakah ini benar-benar reformasi kelembagaan atau hanya konsolidasi kekuasaan dalam kemasan birokrasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa program strategis seperti yang dijalankan BGN membutuhkan kepemimpinan yang mampu menunjukkan hasil nyata, bukan sekadar pergantian figur yang tidak disertai penjelasan terbuka mengenai capaian, evaluasi, dan arah kebijakan ke depan.
“Negara harus menunjukkan bahwa setiap pergantian pejabat memiliki dasar yang jelas dan terukur. Jangan sampai yang terlihat oleh publik hanyalah rotasi elite, sementara pertanggungjawaban terhadap kinerja justru tidak pernah dijelaskan secara terbuka,” pungkasnya.
Artikel Lain :
Pendidikan, Outsourcing, dan MBG Jadi Sorotan dimimbar Bebas GMNI Kota Tangerang
Website DPRD Lebak Diretas, Muncul Pesan “Hentikan MBG”
Orang Tua Berhak Protes Soal Menu MBG, Teja Kusuma: Itu Uang Pajak Rakyat
Penulis : Nurawaliah Ramadhani [Alda]
Editor : Redaktur
