Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Tangerang, Topan Bagaskara, menilai pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tidak seharusnya mengalihkan fokus masyarakat dari berbagai persoalan mendasar yang saat ini membayangi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, perubahan kepemimpinan di BGN hanya berkaitan dengan aspek organisasi. Sementara itu, beragam persoalan yang muncul selama implementasi MBG mengindikasikan adanya masalah yang lebih kompleks pada tataran kebijakan maupun tata kelola program.
“Publik jangan terjebak pada pergantian figur. Persoalan utama yang harus dibahas adalah apakah Program Makan Bergizi Gratis masih layak untuk terus dijalankan. Sebab yang dihadapi hari ini bukan sekadar persoalan kepemimpinan, melainkan persoalan tata kelola, efektivitas program, pengawasan, dan penggunaan anggaran negara,” ujar Topan.
Ia berpandangan bahwa banyaknya polemik yang muncul selama pelaksanaan MBG semestinya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih komprehensif dibanding sekadar melakukan evaluasi berkala.
“Menurut kami, MBG sudah tidak cukup hanya dievaluasi. Program ini perlu dihentikan sebagai langkah paling rasional agar pemerintah dapat melakukan audit dan peninjauan secara menyeluruh. Jangan sampai program terus dipaksakan berjalan sementara berbagai persoalan mendasar belum terselesaikan,” tegasnya.
Selain itu, Topan turut menyoroti adanya dugaan keterlibatan sedikitnya 26 tokoh yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, hingga sejumlah organisasi yang disebut turut memengaruhi jalannya program nasional tersebut.
Menurut Topan, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum serta lembaga pengawas guna memastikan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
“Negara tidak boleh membiarkan program dengan anggaran besar tetap berjalan di tengah banyaknya pertanyaan yang belum terjawab. Penghentian justru memberikan ruang untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tanpa tekanan target pelaksanaan program,” ungkap Topan.
Lebih jauh, ia juga mempertanyakan sejauh mana efektivitas pemanfaatan anggaran negara yang dialokasikan untuk membiayai program MBG. Ia menilai setiap kebijakan yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar harus dapat membuktikan manfaat yang terukur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang perlu dijawab pemerintah bukan siapa Kepala BGN yang baru, tetapi apakah triliunan rupiah yang digelontorkan untuk MBG benar-benar menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kualitas gizi, produktivitas masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia,” ucapnya.
Topan kembali menegaskan bahwa pergantian Kepala BGN tidak boleh dijadikan pengalihan isu yang menutupi substansi persoalan yang masih mengemuka dalam pelaksanaan MBG.
“Jangan sampai publik hanya disuguhi pergantian pejabat, sementara persoalan mendasar dalam pelaksanaan program tetap dibiarkan. Uang rakyat harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan dipertahankan demi menjaga citra sebuah program,” pungkasnya.
Artikel Lain :
Mahasiswa UNIS Turut Semarakkan Hari Pancasila
Izin 50 Hektare Tapi Operasi 196 Hektare, IMW Desak Usut PT Mineral Trobos
