Bioetanol untuk Kurangi Polusi dan Hemat Anggaran Kesehatan

| PENAMARA . ID

Rabu, 10 Juli 2024 - 19:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sumber Gambar : https://maritim.go.id/category/foto

Sumber Gambar : https://maritim.go.id/category/foto

PENAMARA.ID – Pemerintah akan mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa penggunaan bioetanol bertujuan untuk mengurangi polusi. Selain itu, bahan bakar alternatif ini memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih rendah.

“Kandungan sulfur pada bensin mencapai 500 ppm. Kami ingin menguranginya menjadi 50 ppm. Saat ini, Pertamina sedang memprosesnya,” kata Luhut melalui unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan pada Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Luhut, dengan kadar sulfur yang rendah, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dapat berkurang. Selain itu, hal ini juga berdampak pada efisiensi anggaran. “Pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa dihemat hingga Rp38 triliun,” tambahnya.

Ilustrasi pengisian bahan bakar | Sumber: Disway.id

Terkait penggunaan bioetanol, sebelumnya Presiden Jokowi telah membentuk Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Presiden juga menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai ketua. Salah satu tugas satgas ini adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Atas kepercayaan dari Presiden Jokowi, Bahlil berjanji akan mempercepat fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Bahlil mengatakan bahwa ada empat klaster wilayah seluas lebih dari 2 juta hektare yang akan menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol. Luas klaster satu dan dua, kata dia, sekitar 1 juta hektare. Sementara klaster tiga memiliki luas sekitar 504.373 hektare dan klaster empat seluas kurang lebih 400 ribu hektare.


Artikel Tekait : Wantimpres jadi DPA, Upaya Sesuaikan Pendukung Prabowo?

Penulis : Ari Sujatmiko

Editor : Redaktur

Berita Terkait

KM Virgo Transport 8 Terbalik, GMNI Desak Audit Total Armada Tua
Purbaya Copot dari Menkeu, SEMMI Tangerang Soroti Nasib Anggaran MBG Rp240 Triliun
Bursa Ketua DPRD Kota Tangerang Memanas! Golkar Borongkan 6 Nama Kader Terbaik Ke Pusat
Bambang Pacul: Kader GMNI Jangan Ikut Arus, Pelajari Cara Berpikir Bung Karno
Mengenal Kabinet Bayangan: Oposisi Baru dari Masyarakat Sipil di Era Prabowo
Pertanyakan Anggaran Makan Bergizi Gratis, SEMMI Tangerang Minta Aparat Turun Tangan
SEMMI Tangerang Kritik Pergantian Kepala BGN, Dinilai Politik Promosi Bukan Evaluasi
Ogah ke Monas, Ribuan Buruh Banten Pilih Kepung Senayan

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 17:34 WIB

KM Virgo Transport 8 Terbalik, GMNI Desak Audit Total Armada Tua

Senin, 14 September 2026 - 22:15 WIB

Purbaya Copot dari Menkeu, SEMMI Tangerang Soroti Nasib Anggaran MBG Rp240 Triliun

Minggu, 23 Agustus 2026 - 19:51 WIB

Bursa Ketua DPRD Kota Tangerang Memanas! Golkar Borongkan 6 Nama Kader Terbaik Ke Pusat

Rabu, 19 Agustus 2026 - 23:03 WIB

Bambang Pacul: Kader GMNI Jangan Ikut Arus, Pelajari Cara Berpikir Bung Karno

Kamis, 6 Agustus 2026 - 02:29 WIB

Mengenal Kabinet Bayangan: Oposisi Baru dari Masyarakat Sipil di Era Prabowo

Berita Terbaru