Vetokrasi di Kota Tangerang : Kekuasaan Vs Moralitas

| PENAMARA . ID

Kamis, 23 Januari 2025 - 16:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Santo Nainggolan

Pendapat – Dinamika politik dan kekuasaan semakin jelas dipertontonkan oleh para pejabat negara, termasuk di Kota Tangerang. Dalam satu tahun terakhir, sejak kehadiran Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, tampak ada upaya terstruktur dan masif dari para pejabat Kota Tangerang untuk membangun kekuatan politik demi kepentingan kelompok mereka.

Sayangnya, upaya ini terlihat tidak sejalan dengan penegakan aturan dan integritas, mengingat tidak adanya tindakan tegas (punishment) dari Pj Wali Kota terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala dinas di Kota Tangerang.

Sejumlah kasus yang melibatkan kepala dinas menjadi sorotan publik. Contohnya, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kelalaian pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Begitu pula dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang viral di media sosial karena diduga memberikan uang untuk mendukung salah satu pasangan calon wali kota. Selain itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, serta Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) Kota Tangerang juga diduga terlibat dalam penyelewengan dana pembangunan RSUD Kota Tangerang.

Dalam konteks ini, teori “vetokrasi” yang disampaikan oleh Fukuyama (2018) relevan untuk menggambarkan situasi ini. Vetokrasi adalah kemampuan kelompok kepentingan untuk memblokir tindakan kolektif masyarakat. Di Kota Tangerang, aspirasi kolektif masyarakat, khususnya dari para aktivis dan mahasiswa, kerap dibungkam oleh segelintir elit.

Berbagai cara digunakan untuk meredam kritik, termasuk merangkul aktivis dan mahasiswa ke dalam lingkaran konspirasi proyek atau kegiatan. Vetokrasi juga terlihat dalam praktik legislasi yang semrawut dan penggunaan narasi kekuasaan untuk membangun konspirasi.

Ketidakmampuan atau keengganan Pj Wali Kota Tangerang untuk menjatuhkan sanksi disiplin kepada ASN yang melanggar aturan semakin memperkuat iklim korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Padahal, Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022 yang diteken oleh Mendagri Tito Karnavian memberikan kewenangan kepada Pj kepala daerah untuk memberikan sanksi disiplin, menindaklanjuti proses hukum, serta melakukan mutasi antar daerah dan instansi.

Tanpa penegakan hukum yang tegas, praktik penyalahgunaan jabatan akan terus tumbuh subur di Kota Tangerang. Harapannya, wali kota yang terpilih di masa mendatang dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh warga Kota Tangerang.

Mereka diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola pemerintahan, tetapi juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kota Tangerang membutuhkan pemimpin yang berani, transparan, dan memiliki integritas untuk membawa perubahan nyata.


Artikel Lain : Amnesti Koruptor, Kesadaran atau Kepanikan?

Penulis : Santo Nainggolan

Editor : Ari Sujatmiko

Berita Terkait

Koruptor Layak Dihukum Berat, Tetapi Layakkah Dihukum Mati?
Ramai Pajak Pertambahan Nilai atas Pembalut; Bukti Negara Selalu Gagal tentang Perempuan
Manipulasi Politik ‘Kerja Nyata’ ala Sherly Tjoanda dibalik Kekuasaan dan Tambangnya
Hutan Terbakar, Masa Depan Terancam
Dialektika Perlawanan Anak Muda dalam Sejarah dan Filsafat
Bencana Jangan Dilupakan Ketika Langit Membiru
Kita Pandai Menghitung Keuntungan, tapi Lupa Menghitung Harga Kerusakan Alam
Akselerasi Kebijakan Prabowo dan Beban Politik yang Disiapkan untuk Penggantinya

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 01:33 WIB

Koruptor Layak Dihukum Berat, Tetapi Layakkah Dihukum Mati?

Minggu, 1 November 2026 - 03:00 WIB

Ramai Pajak Pertambahan Nilai atas Pembalut; Bukti Negara Selalu Gagal tentang Perempuan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:21 WIB

Manipulasi Politik ‘Kerja Nyata’ ala Sherly Tjoanda dibalik Kekuasaan dan Tambangnya

Selasa, 20 Oktober 2026 - 23:23 WIB

Hutan Terbakar, Masa Depan Terancam

Selasa, 6 Oktober 2026 - 02:14 WIB

Dialektika Perlawanan Anak Muda dalam Sejarah dan Filsafat

Berita Terbaru

Banten

Ansor Kota Tangerang Ikut Dorong Dasco Jadi Wapres

Jumat, 20 Nov 2026 - 14:03 WIB

Ilustrasi : Kumparan

Esai

Pergulatan Islamisme dan Marxisme di Indonesia

Rabu, 18 Nov 2026 - 21:38 WIB