Amnesti Koruptor: Kesadaran atau Kepanikan?

| PENAMARA . ID

Minggu, 22 Desember 2024 - 10:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Santo Nainggolan | Dokumentasi: Pribadi

Foto: Santo Nainggolan | Dokumentasi: Pribadi

Oleh : Santo Nainggolan
Praktisi Hukum dari Poros Intelektual Muda

PENAMARA.ID – Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti “Sadar” adalah Insaf; merasa; tahu dan mengerti. Sementara arti “Panik” adalah bingung, gugup, atau takut dengan mendadak.

Melihat wacana yang berkembang tentang Pemberian Maaf Bagi Koruptor yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa hari yang lewat. Pendapatnya, apabila koruptor diberikan maaf dengan cara mengembalikan uang hasil korupsi akan mengalami turbulensi hukum, dimana hukum yang berlaku saat ini mengatur tentang Transparansi dan Akuntabilitas Negara dan Undang-Undang tentang Korupsi mengenal dengan anturan Pidana bukan Perdata.

Pemberian maaf bagi koruptor dapat dikategorikan bersepakat dalam kegelapan pada peraturan yang terang dan bertentangan dengan Sila kelima Pancasila tentang Keadilan Sosial.

Mesti disambut baik dan dukung wacana tentang pemberantasan korupsi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, namun harus juga jelas dan tegas soal aturan dan penerapannya. Wacana pemberian maaf bagi koruptor jangan sampai hanya sebatas obat penenang sementara bagi masyarakat atau suatu kepanikan dikarenakan negara membutuhkan uang untuk membayar hutang dan merealisasikan janji kampanye makan gratis, ditambah Kabinet Merah Putih—kabinet gemuk.

Jikalau bener dan pemerintah serius ingin memberantas korupsi tentunya Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disahkan sebab tidak ada hambatan yang besar untuk mengesahkan Undang-Undang tersebut, sebab hampir semua partai mendukung Kabinet Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemberian amnesti atau abolisi oleh presiden nantinya sebagaimana yang disampaikan Prof. Yusrin Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, tidaklah tepat sebab tujuan dari dampak pemberian amnesti atau abolisi merupakan untuk mencegah ketegangan politik atau konflik yang lebih besar, sementara perbuatan korupsi tidaklah konflik atau ketegangan politik. Oleh karenanya akan lebih baik serta transparan apabila Undang-Undang Perampasan Aset disahkan ketimbang memberikan Amnesti atau Abolisi.

“Semoga Bangsa ini Cepat Kembali pada Jati Dirinya”


Artikel Lain : Polemik Seleksi PPPK Mandailing Natal: Suap Berombongan, Refleksi Integritas

Penulis : Santo Nainggolan

Editor : Topan Bagaskara

Berita Terkait

Koruptor Layak Dihukum Berat, Tetapi Layakkah Dihukum Mati?
Ramai Pajak Pertambahan Nilai atas Pembalut; Bukti Negara Selalu Gagal tentang Perempuan
Manipulasi Politik ‘Kerja Nyata’ ala Sherly Tjoanda dibalik Kekuasaan dan Tambangnya
Hutan Terbakar, Masa Depan Terancam
Dialektika Perlawanan Anak Muda dalam Sejarah dan Filsafat
Bencana Jangan Dilupakan Ketika Langit Membiru
Kita Pandai Menghitung Keuntungan, tapi Lupa Menghitung Harga Kerusakan Alam
Akselerasi Kebijakan Prabowo dan Beban Politik yang Disiapkan untuk Penggantinya

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 03:00 WIB

Ramai Pajak Pertambahan Nilai atas Pembalut; Bukti Negara Selalu Gagal tentang Perempuan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:21 WIB

Manipulasi Politik ‘Kerja Nyata’ ala Sherly Tjoanda dibalik Kekuasaan dan Tambangnya

Selasa, 20 Oktober 2026 - 23:23 WIB

Hutan Terbakar, Masa Depan Terancam

Selasa, 6 Oktober 2026 - 02:14 WIB

Dialektika Perlawanan Anak Muda dalam Sejarah dan Filsafat

Jumat, 2 Oktober 2026 - 00:08 WIB

Bencana Jangan Dilupakan Ketika Langit Membiru

Berita Terbaru

Banten

Ansor Kota Tangerang Ikut Dorong Dasco Jadi Wapres

Jumat, 20 Nov 2026 - 14:03 WIB

Ilustrasi : Kumparan

Esai

Pergulatan Islamisme dan Marxisme di Indonesia

Rabu, 18 Nov 2026 - 21:38 WIB