Retaknya komunikasi di pucuk kepemimpinan Kabupaten Lebak kini menjelma menjadi perhatian publik yang kian serius. Ketegangan antara Bupati dan Wakil Bupati tidak lagi terbaca sebagai dinamika biasa dalam pemerintahan, melainkan mengarah pada krisis etika dan ancaman terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Pernyataan Bupati Lebak yang menyinggung latar belakang Wakil Bupati memantik polemik yang meluas. Kritik pun bermunculan, menilai bahwa pernyataan tersebut telah melampaui batas profesionalisme dan berpotensi merusak fondasi kerja sama yang seharusnya menjadi tulang punggung pemerintahan daerah.
Di tengah situasi itu, suara peringatan datang dari kalangan mahasiswa. Sekretaris DPC GMNI Lebak, Fatur Rizal Nuralif, menegaskan bahwa konflik personal di lingkaran elite kekuasaan berisiko langsung pada kepentingan publik.
“Roda pemerintahan membutuhkan kerja tim, bukan panggung sindir-menyindir. Setiap detik yang terbuang untuk konflik personal adalah kerugian bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, prinsip effectiveness and efficiency dalam tata kelola pemerintahan mensyaratkan adanya sinergi mutlak antara kepala daerah dan wakilnya. Ketika relasi itu terganggu oleh sentimen masa lalu, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar citra, melainkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.
Dalam kerangka good governance, keharmonisan di tingkat pimpinan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mendasar. Ketidakharmonisan akan berujung pada stagnasi—terutama dalam pengambilan keputusan strategis yang menuntut kesepahaman dan koordinasi erat.
Lebih jauh, polemik yang berkembang juga menyeret isu etika publik. Penggunaan diksi yang menyerang ranah personal di ruang terbuka dinilai mencederai nilai-nilai kepemimpinan yang seharusnya menjunjung profesionalisme dan integritas.
“Rakyat tidak membayar pajak untuk menyaksikan drama politik. Mereka menuntut pelayanan yang efektif dan solusi nyata,” kata Fatur.
GMNI Lebak pun mendesak kedua pemimpin daerah untuk segera mengakhiri polemik yang dinilai tidak produktif. Energi pemerintahan, kata mereka, seharusnya diarahkan pada inovasi dan percepatan pembangunan, bukan habis dalam konflik komunikasi yang kontraproduktif.
Dalam pernyataan yang lebih tajam, Fatur mengingatkan bahwa good governance tidak mungkin terwujud tanpa komitmen kuat dari para pemimpin untuk menempatkan kepentingan publik di atas ego pribadi.
“Hentikan akrobat kata-kata yang memuakkan. Kembali bekerja secara sinergis, atau akui secara terbuka bahwa Anda berdua sudah tidak mampu memimpin Lebak dengan martabat,” tegasnya.
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
