Ruang fiskal Pemerintah Kota Tangerang mendadak menyempit. Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat senilai Rp402 miliar memaksa daerah ini menata ulang strategi pembiayaan pembangunan.
Komisi III DPRD Kota Tangerang menilai, kondisi tersebut bukan sekadar koreksi angka, melainkan ujian kemandirian keuangan daerah. Ketua Komisi lll DPRD Kota Tangerang Sumarti menyebut, kebijakan itu berlaku nasional dan tidak hanya menyasar Kota Tangerang.
“Karena tidak ada transfer ini memang sudah keputusan dari Pusat dan tidak hanya Kota Tangerang, ini seluruh Indonesia. Nah, khususnya Kota Tangerang kan memang 402 miliar,” jelasnya.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah daerah didorong mengandalkan sumber pendapatan sendiri. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tumpuan utama untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan.
Komisi III menilai, sejumlah sektor masih menyimpan potensi yang belum tergarap maksimal. Pajak dan retribusi daerah menjadi fokus utama, termasuk optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai masih bisa ditingkatkan melalui konsolidasi lintas lembaga.
“Yang contohnya BPHTB terkait dengan PLN, ini harus berkonsolidasi, terus memang harus ada upaya,” paparnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan kolaborasi antarinstansi guna memperluas basis pendapatan. Sektor usaha seperti restoran, hotel, hingga aktivitas ekonomi perkotaan lainnya dipandang sebagai ladang potensial yang belum sepenuhnya dioptimalkan.
“Kemudian juga dari potensi-potensi yang lain, baik itu restoran, kemudian juga kita terus bergerak bersama, berkolaborasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Komisi III mulai melirik sektor non-konvensional sebagai mesin penggerak ekonomi. Event olahraga seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dinilai mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.
Aktivitas tersebut tak hanya menghadirkan keramaian, tetapi juga menggerakkan sektor riil seperti UMKM, perhotelan, dan kuliner.
“Ini juga salah satu untuk menggali potensi sehingga dengan ada event tersebut, terutama UMKM, kemudian juga hotel, restoran, ini kan juga akan bertambah pendapatannya,” katanya.
Perputaran uang dari kegiatan itu diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling cepat merasakan manfaat dari meningkatnya mobilitas ekonomi.
Sementara itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mulai menunjukkan peran strategisnya. PDAM Tirta Benteng, misalnya, mencatatkan peningkatan kontribusi terhadap PAD melalui dividen.
“Ini tadi juga sudah kita lihat di LKPJ 2025 mengalami kenaikan, yaitu dividennya mencapai 8 miliar,” ungkap Sumarti.
Komisi III memandang, tren positif tersebut harus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan manajemen serta ekspansi aset. Peralihan dan pengembangan struktur usaha disebut menjadi salah satu faktor pendorong kinerja BUMD ke depan.
“Pastinya harus optimis. Apalagi sekarang kan juga sudah ditambah peralihan dari TKR ke TB (Tirta Benteng),” ujarnya.
Meski dituntut meningkatkan pendapatan, DPRD memastikan kebijakan yang diambil tidak akan membebani masyarakat, terutama kelompok ekonomi kecil.
“Oh tidak. Khususnya yang memang untuk masyarakat, kita tidak memberatkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pendekatan yang diambil adalah menggali potensi dari sektor yang memiliki dampak minimal terhadap beban warga. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar target pendapatan tetap tercapai tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.
Di tengah tekanan fiskal yang kian terasa, optimisme masih dijaga. DPRD meyakini, dengan kolaborasi dan kerja keras, stabilitas keuangan daerah tetap bisa dipertahankan.
“Ya kami Kota Tangerang pasti harus juga positif, harus juga terus berjuang. Kita tidak boleh menyerah,” ujarnya.
