Salah Kampus atau Salah Industri?

| PENAMARA . ID

Sabtu, 30 Mei 2026 - 23:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: Debi Larasati/PENAMARA

Ilustrasi: Debi Larasati/PENAMARA

Tajuk Rencana | PENAMARA.ID – Banyak pengangguran telah menjadikan nilai sarjanawan Indonesia hancur. Pernyataan ini mengkhawatirkan dan belum ada penjelasan sosial yang menyeluruh — dan mendatangkan pro-kontra bagi lulusan akademis itu sendiri.

Data BPS 5 Mei 2026 menyebut, dari 154,91 juta orang [angkatan kerja nasional] sekitar 1,12 juta jiwa orang berpendidikan tinggi (DI-S3) merupakan pengangguran. Angkanya mengalami penurunan, meski BPS menerangkan polanya sama sejak 2024.

Tabel: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenjang pendidikan | Data: BPS 5 Mei 2026

Di saat bersamaan, pengangguran di kalangan lulusan SD dan SMA/SMK menurun. Fenomena ini bukan sekadar anomali statistik. Apabila dilihat ini adalah alarm keras bahwa ada yang salah antara sistem pendidikan dengan dunia kerja kita.

Perlu dilihat alasan dari kondisi yang dialami anak muda sekarang yang memang jarang bekerja di lingkungan kerja konvensional atau komuter [rumah ke kantor]. Data SMERU menyebutkan, sekitar 35 juta pemuda yang bekerja, 44,3 persen adalah pekerja informal.

Lebih jauh, fenomena work-life balance terus bertebaran oleh individu-individu yang disebut ghost rich — merujuk pada orang-orang yang terlihat kaya dan memiliki daya beli, tetapi kondisi keuangan dan sosialnya justru rapuh.

Masih menujuk data SMERU, nyata terlihat ada 52 persen pemuda yang bekerja masuk dalam kategori pekerja tidak tetap seperti bekerja bebas, musiman, atau berkontrak jangka pendek yang dapat diputus sewaktu-waktu.

Ketika sistem kerja formal hanya menawarkan ketidakpastian dan tekanan berlebih, pilihan untuk membangun penghasilan alternatif, dari konten digital, jasa lepas, hingga perdagangan daring telah menjadi respons yang rasional, bukan sekadar kemalasan.

Beban ini terasa jauh lebih berat bagi mereka yang berlatar ilmu sosial dan humaniora: kelompok yang dibekali kemampuan berpikir kritis dan analisis budaya, namun justru menghadapi pasar kerja yang bergerak ke arah sebaliknya.

Lapangan kerja yang tersedia hari ini justru didominasi sektor manufaktur, logistik, dan teknologi berbasis keterampilan teknis. Laporan World Economic Forum edisi 2023 memproyeksikan ada 44 persen kompetensi inti pekerjaan akan berubah dalam lima tahun kedepan. Ironinya, soft skill seperti pemikiran analitis atau kreatif masuk dalam daftar yang paling dibutuhkan.

Sederet dengan data BPS tahun 2025 (Vol.2/No.10) yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 64,64 persen pekerja muda telah bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Sisanya, 22,36 persen mengalami overeducated dan 13 pesen undereducated.

Status mismatch ini berpengaruh besar terhadap lama waktu mencari pekerjaan atau transisi kerja/karir. Pemuda yang overeducated akan lebih cepat mendapat pekerjaan, sedangkan pemuda undereducated cenderung lebih lambat. Jelas lapangan kerja hari ini belum menjembatani banyak kompetensi.

Pemerintah pun berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan program magang temporer demi kesiapan para lulusan baru dengan dunia industri — berdasar keluhan pelaku industri mengeluhkan lulusan saat ini tidak siap dengan tantangan dunia kerja yang tersedia.

Dapat dilihat juga sejak era Jokowi, pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan vokasi, misalnya, secara implisit menempatkan pendidikan liberal sebagai pilihan kedua; seolah kecerdasan hanya berharga bila bisa segera dikonversi menjadi produk atau jasa terukur.

Angka pengangguran sarjana yang tidak turun signifikan adalah gejala — bukan penyakitnya. Penyakitnya ada pada ketidakselarasan antara apa yang diajarkan kampus, apa yang dibutuhkan industri, dan apa yang sebenarnya diimpikan oleh generasi yang tumbuh di tengah ketidakpastian ini.

Membangun ekosistem kerja yang lebih luas dan mendorong perusahaan untuk merancang ulang sistem rekrutmen agar lebih inklusif terhadap kompetensi lintas disiplin, serta mendorong kampus untuk menjadi jembatan, bukan sekadar pencetak ijazah.

Pada akhirnya, bangsa yang hanya menghargai gelar sarjananya ketika mereka bisa langsung dipakai seperti suku cadang, sedang dalam perjalanan yang keliru.

Artikel Lain :

Capek Mikir Sendiri, Overthinking Memang Hal yang Jarang Diakui

Dialektika Ketimpangan: Antara Akumulasi Modal Marxian dan Pengkhianatan Amanat Marhaenisme

Peran Guru di Era Kecerdasan Buatan: Antara Relevansi dan Tantangan Adaptasi

Sering Resign Sebuah Paradoks Gen Z di Dunia Kerja

Penulis : Devis Mamesah

Editor : Agnes Monica

Berita Terkait

Hoaks makin Halus, Literasi saja tidak Cukup
Operasi Klandestin Kepada Aktivis
Indonesia Emas, masih Harapan atau Konsep nyata?
Kebisingan Media Sosial
Perampasan Aset, Jerat atau Alat Penyalahgunaan Hukum?
Segregasi Aktivis di Indonesia
Melawan Kekerasan Seksual dan Budaya Diam di Indonesia
Stagnansi Pemberantasan Korupsi

Berita Terkait

Sabtu, 30 Mei 2026 - 23:07 WIB

Salah Kampus atau Salah Industri?

Rabu, 29 April 2026 - 23:51 WIB

Hoaks makin Halus, Literasi saja tidak Cukup

Rabu, 18 Maret 2026 - 11:56 WIB

Operasi Klandestin Kepada Aktivis

Jumat, 27 Februari 2026 - 03:47 WIB

Indonesia Emas, masih Harapan atau Konsep nyata?

Senin, 26 Januari 2026 - 20:19 WIB

Kebisingan Media Sosial

Berita Terbaru