Demokrasi di bungkam, hukum di kubur & ketika pelindung berubah menjadi penindas

| PENAMARA . ID

Jumat, 29 Agustus 2025 - 11:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar: Istimewa

Gambar: Istimewa

Oleh : Wilda Cahyani

Kamis 28 Agustus seharusnya jadi panggung demokrasi, tempat rakyat menyuarakan keresahan. Mereka turun ke jalan bukan untuk merusak, tapi untuk menyampaikan pendapat. Namun yang datang bukan dialog, melainkan gas air mata, water canon, dan intimidasi.

Padahal, Pasal 28E UUD 1945, UU No. 9/1998, UU HAM, hingga Kovenan Internasional yang diratifikasi Indonesia menjamin kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Semua itu seolah lenyap di jalanan, tertutup kabut gas air mata.

Polisi seharusnya pelindung rakyat, bukan algojo. Mereka digaji rakyat, berseragam atas nama negara, dan bersumpah melayani. Tapi di jalanan, yang tampak justru wajah kekerasan.

Kekerasan aparat bukan sekadar pelanggaran prosedur, tapi pengkhianatan terhadap demokrasi. Demokrasi tumbuh dari dialog, bukan intimidasi.

Lalu, untuk siapa polisi bekerja? Untuk rakyat yang berharap perlindungan, atau untuk kekuasaan yang takut kehilangan tahta? Jika aparat hanya jadi benteng penguasa, maka hukum mati dan keadilan terkubur.

Sejarah mencatat: tak ada kekuasaan yang langgeng dengan membungkam rakyat. Hentikan kekerasan. Hentikan impunitas. Karena ketika polisi menjadi musuh rakyat, kepercayaan runtuh, dan bangsa ini meluncur ke jurang otoritarianisme.

Penulis : Wilda Cahyani

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Koruptor Layak Dihukum Berat, Tetapi Layakkah Dihukum Mati?
Ramai Pajak Pertambahan Nilai atas Pembalut; Bukti Negara Selalu Gagal tentang Perempuan
Manipulasi Politik ‘Kerja Nyata’ ala Sherly Tjoanda dibalik Kekuasaan dan Tambangnya
Hutan Terbakar, Masa Depan Terancam
Dialektika Perlawanan Anak Muda dalam Sejarah dan Filsafat
Bencana Jangan Dilupakan Ketika Langit Membiru
Kita Pandai Menghitung Keuntungan, tapi Lupa Menghitung Harga Kerusakan Alam
Akselerasi Kebijakan Prabowo dan Beban Politik yang Disiapkan untuk Penggantinya

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 03:00 WIB

Ramai Pajak Pertambahan Nilai atas Pembalut; Bukti Negara Selalu Gagal tentang Perempuan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:21 WIB

Manipulasi Politik ‘Kerja Nyata’ ala Sherly Tjoanda dibalik Kekuasaan dan Tambangnya

Selasa, 20 Oktober 2026 - 23:23 WIB

Hutan Terbakar, Masa Depan Terancam

Selasa, 6 Oktober 2026 - 02:14 WIB

Dialektika Perlawanan Anak Muda dalam Sejarah dan Filsafat

Jumat, 2 Oktober 2026 - 00:08 WIB

Bencana Jangan Dilupakan Ketika Langit Membiru

Berita Terbaru

Banten

Ansor Kota Tangerang Ikut Dorong Dasco Jadi Wapres

Jumat, 20 Nov 2026 - 14:03 WIB

Ilustrasi : Kumparan

Esai

Pergulatan Islamisme dan Marxisme di Indonesia

Rabu, 18 Nov 2026 - 21:38 WIB