Setiap pekan linimasa media sosial hadirkan “topik hangat” baru. Entah sebuah kebijakan dikritik habis-habisan, produk tertentu dipuji atau dihujat, seorang mendadak menjadi pusat perbincangan. Dalam hitungan jam bisa melesat ke puncak. Dalam hitungan hari, ia tenggelam, tergantikan isu lain yang tak kalah berisik. Pola ini sudah begitu lazim sehingga kita nyaris tidak lagi menganggapnya aneh.

Padahal yang patut dicermati bukan hanya betapa cepat sebuah isu meledak, tetapi juga betapa cepat ia dilupakan. Perhatian publik menyala terang di awal, lalu padam sebelum persoalannya selesai. Kebijakan yang dikecam belum tentu dicabut atau diperbaiki.

Janji yang dilontarkan belum tentu terwujud. Namun, ketika kenyataannya akhirnya muncul berbulan-bulan kemudian, sebagian besar publik sudah berpindah ke perkara lain. Isu itu baru kembali disebut ketika ada pemantik baru, itu pun sering tanpa ingatan utuh tentang bagaimana semuanya bermula.

Di sinilah letak paradoksnya, masyarakat digital kerap tampak progresif, cepat bersuara, peka terhadap ketidakadilan, tak segan menagih akuntabilitas. Kepekaan itu patut dihargai. Tetapi kepekaan tanpa keberlanjutan mudah berubah menjadi reaksi refleks. Begitu sebuah isu terasa “sudah dibahas”, publik ingin segera beranjak, bukan karena persoalannya tuntas, melainkan karena perhatian adalah sumber daya yang cepat habis.

Akibatnya, diskusi di ruang digital sering berhenti di permukaan. Isu sekadar seliweran, dikutip dalam satu-dua unggahan, diringkas menjadi slogan atau meme, lalu dipakai sebagai amunisi kubu yang sudah punya pendirian.

Jarang ada yang sabar menguraikan duduk perkara, membedakan penyebab dari akibat, atau memisahkan fakta dari tafsir. Kritik pun kerap menyasar gejala yang paling kasatmata, sementara akar masalahnya luput dari perhatian. Kita ramai menghakimi akibat, tetapi sedikit yang bertanya apa sebabnya dan siapa yang semestinya bertanggung jawab.

Kondisi ini tidak sepenuhnya salah warganet. Arsitektur platform digital memang dirancang untuk memberi imbalan pada kecepatan dan kehebohan, bukan pada kedalaman. Algoritma menyorong apa yang paling memancing reaksi, bukan apa yang paling penting untuk dipahami.

Media pun tak sepenuhnya bersih, sebab tekanan klik mendorong redaksi mengejar yang sedang ramai dan meninggalkan tindak lanjut yang sunyi tetapi bermakna. Bagi para pembuat kebijakan dan pelaku usaha, siklus perhatian yang pendek justru memberi ruang: cukup menunggu badai reda, dan tuntutan publik akan menguap dengan sendirinya.

Karena itu, persoalan ini menyangkut kualitas demokrasi, bukan sekadar soal selera dalam bermedia sosial. Pengawasan publik hanya bermakna jika konsisten. Kritik yang berhenti sebelum kebijakan dievaluasi sama saja dengan tidak pernah dilakukan. Ingatan kolektif yang pendek membuat akuntabilitas menjadi mahal dan mudah dihindari.

Maka perlu ada upaya bersama untuk memperpanjang napas. Warganet dapat membiasakan diri menelusuri sebuah isu hingga ujungnya, menyimpan catatan atau rujukan, dan menagih perkembangan secara berkala, bukan hanya saat isu sedang ramai.

Media dituntut menghadirkan liputan lanjutan yang menjelaskan apa yang terjadi setelah sorotan padam. Penyelenggara platform sepatutnya mempertimbangkan desain yang tidak semata memuja kecepatan. Sementara itu, pemangku kebijakan perlu menyadari bahwa diamnya publik bukan berarti persoalan selesai.

Artikel Lain :

Bencana Jangan Dilupakan Ketika Langit Membiru

Integritas Pers di Era Digital: FORWAT Kukuhkan Pengurus Periode 2026–2029

Gak Ikut Demo tapi Nikmati Hasilnya: Membedah Free-Rider Problem di Indonesia

Penulis : Devis Mamesah

Editor : Ari Sujatmiko, Agnes Monica