Tajuk Rencana | PENAMARA.ID – Isu renggangnya hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo bukan hal baru. Kabar ini sudah muncul berkali-kali sejak awal Pemerintahan Prabowo-Gibran. Yang berubah adalah intensitasnya. Akhir pekan ini, perbincangan tentang jarak keduanya kembali dibahas publik.

Sebagian membaca tanda keretakan dari jarangnya Prabowo melibatkan Wapres Gibran dalam sejumlah agenda pemerintahan. Sebagian lagi melihat sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih yang dikaitkan dengan kelompok politik Jokowi atau “Geng Solo”, telah dicopot Prabowo.

Namun, kubu Prabowo menepisnya, melalui Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong menegaskan “relasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak pernah retak.” Seperti 2024, isu keretakan ini dianggap sebagai upaya adu domba yang hendak mengganggu agenda keberlanjutan pemerintah.

Kita perlu menimbang secara jujur. Perombakan kabinet tidak berarti putusnya hubungan politik. Dan, ada bacaan pergantian pejabat yang dekat dengan Jokowi adalah bagian dari konsolidasi pemerintahan, bukan juga menjadi bukti perpecahan.

Sebaliknya, keakraban di depan kamera saat Upacara Peringatan HUT ke-81 RI tidak juga membuktikan tak ada persoalan dibelakangnya. Apapun klaim politik maupun gestur yang ditafsirkan pengamat, tetapkan tafsir.

Pastinya pertanyaan yang paling penting bagi publik bukanlah siapa di antara dua tokoh ini yang lebih dulu menjauh. Tapi akibat apa yang mungkin terjadi bagi pemerintahan berjalan serta rakyatnya.

Pemerintah yang efektif menuntut solidaritas. Jangan persaingan politik 2029 yang masih jauh dibiarkan mengganggu kebijakan-kebijakan hari ini. Pejabat yang kapabel menjadi sandera atau program yang menyangkut hajat hidup orang banyak sengaja digunakan untuk galang simpatik masyarakat.

Reshuffle, penempatan pejabat, atau manuver politik yang menyita perhatian sebaiknya dijelaskan dengan alasan yang terang, bukan dibiarkan menjadi bahan tebak-tebakan. Bantahan berulang tanpa penjelasan substantif justru menyuburkan spekulasi.

Memang wajar adanya perbedaan kepentingan antara presiden dan mantan presiden dalam dinamika demokrasi. Yang tak wajar jika perbedaan itu selesai lewat cara yang menyulut emosi serta mengorbankan kepentingan publik. Elite nasional — tak terkecuali — punya tanggung jawab menjaga persaingan dalam ruang demokrasi yang sehat.

Sejarah politik kita mengajarkan bahwa kongsi kekuasaan jarang bertahan tanpa gesekan. Selama pihak-pihak selalu terbuka, gesekan tidak akan menjadi dasar polarisasi massa.

Sekali lagi, elite nasional harus mengutamakan kerja daripada kasak-kusuk. Masyarakat demokrasi di era modern menilai hasil dan dampak jangka panjang, bukan fantasi yang diklaim dalam pidato, bukan juga seberapa rapat dalam bingkai foto.

Artikel Lain :

Long March ke DPR: WALHI dan Korban Geothermal Banten Suarakan Keadilan Ekologis

Purbaya Copot dari Menkeu, SEMMI Tangerang Soroti Nasib Anggaran MBG Rp240 Triliun

Akselerasi Kebijakan Prabowo dan Beban Politik yang Disiapkan untuk Penggantinya

Penulis : Devis Mamesah

Editor : Redaktur