Tajuk Rencana | PENAMARA.ID – Awal pembentukan Kabinet Merah Putih (KMP), Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran hendak membentuk kabinet zaken, sebuah konsep untuk mengisi jajaran menteri dengan kalangan ahli atau profesional, bukan hanya dari partai politik koalisi atau dari tim sukses sebagai bentuk “politik balas budi”.
Zaken kabinet sendiri merupakan tradisi pemerintahan Kerajaan Belanda yang telah terasimilasi dengan gaya pemerintahan Indonesia di awal kemerdekaan. Namun sejauh ini, konsep tersebut hanya jadi jargon untuk menjaga elektabilitas, ketimbang wujud nyata susunan yang zaken.
Transisi zaken kabinet mestinya disederhanakan lebih awal sebagai kacamata untuk memperjelas siapa pemimpin yang didukung sosok-sosok kompeten, dan jangan sampai sebaliknya. Penyederhanaan yang dimaksud, sudah sejak awal kampanye agar jelas bagi masyarakat dalam melihat siapa yang nanti akan mengemban jabatan-jabatan krusial.
Dalam jurnal ilmu dan budaya (volume 45, nomor 2, 2024) dari Universitas Pamulang, yang membahas dinamika koalisi partai jelang Pilpres 2024, menyebutkan, koalisi dari tiga paslon, terbentuk bukan atas dasar ideologi atau kebijakan publik. Melainkan pragmatisme dan perebutan kekuasaan semata.
Mundur ke belakang, rilis survei dari Pol-Tracking Institute (dilaksanakan desember 2013) melihat kecenderungan peta politik jelang Pemilu 2014, ditentukan kekuatan figur daripada mengandalkan visi-misi partai politik — “pengidolaan” membuka kemudahan bagi figur dan menutupi figur inkompeten yang mendukungnya.
Kedua publikasi itu menunjukkan mayoritas masyarakat masih fokus pada figur tanpa melihat dengan partai politik mana mereka berkoalisi, dan siapa kekuatan pragmatis dibelakangnya. Siklus politik yang dibangun elit dan tokoh-tokoh kita memanghal-hal demikian, fenomena itu dikenal figure ID diatas Party ID (figur diatas partai).
Ini juga berlanjut ke cara pemerintah berkomunikasi. Riset Sintesa Strategi Indonesia (SSI) yang ditulis Ikrama Masloman selaku Direktur SSI di Kompas (5/7/2026), menemukan citra Presiden Prabowo relatif baik. Dari 231 juta paparan konten, sentimen positif mencapai 41,9 persen, sentimen negatif berada di angka 17,9 persen, sisanya 40,2 persen merupakan percakapan netral.
Namun dari 231 juta paparan konten tersebut hampir sepenuhnya bertumpu pada figur Presiden Prabowo, kurang dari 20 persen paparan yang berkaitan dengan nama anggota kabinet. Padahal, dari kabinet yang beranggotakan cukup banyak menteri itu, mayoritas nyaris tak terdengan di ruang digital.
Lalu, selain Presiden Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, masih ada empat ketua umum partai yang lolos parlemen dalam Koalisi Merah Putih (Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN). Meski sudah sama-sama dalam koalisi, dan mendapat kesempatan duduk dalam kabinet, kekuatan organisasi politik mereka tidak sepenuhnya mendukung kekuatan komunikasi massa pemerintah.
Situasi ini adalah alarm lain bagi tata kelola pemerintahan ke depan. Kabinet yang dibentuk atas pertimbangan akomodasi politik, bukan kompetensi, pada akhirnya rentan menjadi kabinet pasif. Jika presiden terus jadi satu-satunya wajah dan suara pemerintah, maka sistem presidensial kita sesungguhnya berjalan timpang, dan kolektivitas kabinet hanya di atas kertas.
Janji zaken kabinet dan realitas hari ini bertemu pada kekuasaan figur, bukan sistem. Kabinet semestinya menjadi representasi kolektif negara dalam bekerja dan bekomunikasi. Jangan malah jadi panggung tunggal bagi satu orang, sekaligus titik persiapan bagi figur penantang di kontestasi berikutnya.
Masyarakat harus jeli melihat calon ke depan, tidak terpaku pada satu figur semata, namun turut mencermati siapa pendukung-pendukung yang kelak akan mengisi tubuh kabinet. Sikap acuh hanya akan mengorbankan cita-cita masa depan negera.
Selama figure ID terus unggul di atas gagasan; selama itu juga kabinet bahkan parlemen kita diisi oleh sosok-sosok inkompeten; selama itu juga politik kita hanya membicarakan bibit bebet, dan lupa soal bobot — selama itu juga, masyarakat akan terus mempertanyakan kenapa negara ini sulit maju setara bangsa lain.
Artikel Lain :
Indonesia, Sampah, dan Ancaman Emisi Metana
Bahaya Tersembunyi di Balik Revisi UU Polri bagi Demokrasi
Dekat Presiden Belum Tentu Sejahtera : Buruh Pilih Mayday di Jalanan
Penulis : Devis Mamesah
Editor : Ari Sujatmiko, Agnes Monica
