Lemahnya Komunikasi Pemerintah Soal MBG Membuat Opini Publik Terbelah

| PENAMARA . ID

Jumat, 19 Juni 2026 - 02:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pelajar di Wamena, Papua Pengunungan, berkumpul di halaman kantor bupati Jayawijaya. Mereka menyatakan penolakan terhadap Program MBG dan lebih memilih pendidikan gratis | Foto: Tempo/Ronny

Pelajar di Wamena, Papua Pengunungan, berkumpul di halaman kantor bupati Jayawijaya. Mereka menyatakan penolakan terhadap Program MBG dan lebih memilih pendidikan gratis | Foto: Tempo/Ronny

Program makanan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling banyak mendapat perhatian publik. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis di sekolah.

Namun di tengah pelaksanaannya, muncul berbagai perdebatan mengenai efektivitas program, besarnya anggaran yang digunakan, serta prioritas kebijakan negara. Pemerintah meyakini kebijakan ini dapat menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan Generasi Emas Indonesia 2045.

Dalam konteks ini, teori komunikasi publik menjadi penting untuk memahami bagaimana pemerintah menyampaikan kebijakan dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Komunikasi yang efektif menjadi kunci agar tujuan program dapat dipahami secara luas.

Dalam program MBG, pemerintah berperan sebagai komunikator yang harus mampu menjelaskan tujuan serta mekanisme pelaksanaan kepada masyarakat. Komunikasi publik bertujuan memberikan pemahaman, memengaruhi sikap, dan membangun dukungan terhadap suatu kebijakan.

Pemerintah berusaha membangun narasi bahwa pemenuhan gizi anak merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Jika masyarakat memahami tujuan tersebut, tingkat dukungan terhadap program akan meningkat secara signifikan.

Pesan yang disampaikan bertujuan membentuk perspektif positif bahwa anggaran yang dikeluarkan saat ini akan menghasilkan manfaat jangka panjang. Manfaat tersebut berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

Di era digital, masyarakat memperoleh informasi dari berbagai sumber termasuk media massa dan media sosial. Beragam opini pun bermunculan mengenai program MBG dari berbagai kalangan masyarakat.

Sebagian masyarakat mendukung program ini karena melihat manfaatnya bagi kesehatan dan pendidikan anak. Di sisi lain, ada pula yang mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara yang sangat besar.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa komunikasi publik bersifat dua arah. Masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Ketika media terus memberitakan MBG baik dari sisi manfaat maupun polemik anggarannya, masyarakat menjadikan isu tersebut sebagai topik utama diskusi publik. Perhatian publik terhadap MBG tidak lepas dari peran media dalam membentuk agenda publik.

Teori opini publik menjelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap suatu kebijakan terbentuk melalui proses komunikasi yang berlangsung terus-menerus. Informasi yang dominan beredar akan sangat memengaruhi persepsi publik terhadap program tersebut.

Apabila yang lebih banyak muncul adalah informasi mengenai polemik anggaran atau kendala pelaksanaan, opini publik dapat berubah menjadi negatif. Jelas pemerintah perlu menjaga keterbukaan informasi agar masyarakat mendapat gambaran yang seimbang.

Program MBG juga menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun legitimasi kebijakan. Legitimasi terbentuk ketika masyarakat memahami alasan di balik kebijakan dan melihat kesesuaian antara janji dengan realitas.

Jika pemerintah mampu menunjukkan data penurunan angka kekurangan gizi atau peningkatan prestasi belajar sebagai dampak MBG, dukungan masyarakat akan semakin kuat. Data nyata menjadi bukti paling persuasif dalam komunikasi publik.

Dari sudut pandang teori kepercayaan publik, masyarakat cenderung mendukung kebijakan yang dianggap transparan dan memberikan manfaat nyata. Karena itu, pemerintah perlu membangun komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga partisipatif.

Masyarakat, orang tua, guru, dan pihak sekolah perlu dilibatkan dalam proses pengawasan program. Ketika masyarakat diberi ruang menyampaikan aspirasi dan kritik, hubungan antara pemerintah dan publik akan semakin kuat.

Program yang baik tidak hanya memerlukan perencanaan matang, tetapi juga pengawasan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama memastikan makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Apabila ditemukan kendala dalam distribusi atau kualitas makanan, evaluasi harus segera dilakukan agar tujuan utama program tetap tercapai. Penyampaian hasil evaluasi secara terbuka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Perdebatan mengenai apakah MBG merupakan investasi Generasi Emas atau beban anggaran tidak dapat dilihat hanya dari besarnya dana yang dikeluarkan. Program ini perlu dinilai dari manfaat jangka panjang yang dihasilkan.

Melalui komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, pemerintah dapat membangun pemahaman bahwa investasi pada gizi anak adalah langkah strategis. MBG dapat menjadi investasi penting bagi Indonesia apabila dilaksanakan secara efektif dan didukung komunikasi publik yang baik.

Artikel Lain :

Orang Tua Berhak Protes Soal Menu MBG, Teja Kusuma: Itu Uang Pajak Rakyat

Website DPRD Lebak Diretas, Muncul Pesan “Hentikan MBG”

Bisakah Program MBG jadi Solusi Stunting dan Krisis Gizi Anak?

 

Penulis : Nadilah Aisya Fitri

Editor : Agsel Jesisca

Berita Terkait

“Eat The Rich” Sebab yang Dimakan Selama Ini Justru Orang Miskin
Logika Machiavelli Menguasai Demokrasi Indonesia
Bahaya Tersembunyi di Balik Revisi UU Polri bagi Demokrasi
Kolam Keruh Kebohongan dan Masyarakat yang Berhenti Peduli pada Kebenaran
Soekarno dan Seni Menjelaskan Indonesia dengan Bahasa yang Dipahami Rakyat
Jangan Gaduh Karena Banpres, Ibadah Kurban Seharusnya Membawa Kebahagiaan
Dialektika Ketimpangan: Antara Akumulasi Modal Marxian dan Pengkhianatan Amanat Marhaenisme
Spanduk Minta Maaf UGM Sebagai Simbol Keberanian atau Romantisme Perlawanan yang Steril?

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 02:33 WIB

Lemahnya Komunikasi Pemerintah Soal MBG Membuat Opini Publik Terbelah

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:50 WIB

“Eat The Rich” Sebab yang Dimakan Selama Ini Justru Orang Miskin

Rabu, 10 Juni 2026 - 23:45 WIB

Logika Machiavelli Menguasai Demokrasi Indonesia

Rabu, 10 Juni 2026 - 03:23 WIB

Bahaya Tersembunyi di Balik Revisi UU Polri bagi Demokrasi

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:38 WIB

Kolam Keruh Kebohongan dan Masyarakat yang Berhenti Peduli pada Kebenaran

Berita Terbaru