PENAMARA.ID — Demokrasi lahir dari satu kesadaran sederhana, yaitu tentang bagaimana kekuasaan tak boleh dibiarkan tumbuh tanpa batas. Sejarah peradaban manusia telah berulang kali menunjukkan bahwa ketika kekuasaan dihegemoni oleh segelintir orang tanpa pengawasan yang memadai, kebebasan perlahan akan menyusut dan kepentingan publik akan tunduk pada kepentingan para penguasa.
Berangkat dari situlah semangat demokrasi dibangun di atas prinsip pembatasan kekuasaan, distribusi kewenangan, serta hak rakyat untuk mengawasi mereka yang memerintah.
Namun, demokrasi tidak selalu runtuh melalui revolusi, kudeta, atau kekerasan politik yang terbuka. Dalam banyak kasus, demokrasi justru melemah secara perlahan melalui proses yang tampak sah, legal, dan konstitusional dimana Pemilu tetap berlangsung sampai parlemen yang ‘terlihat‘ tetap bekerja.
Akan tetapi, substansi demokrasi sedikit demi sedikit terkikis karena fungsi pengawasan terhadap kekuasaan mulai kehilangan daya dan di titik inilah, pemikiran Niccolò Machiavelli menemukan relevansinya.
Dalam karya monumentalnya, The Prince, Machiavelli menempatkan kekuasaan sebagai tujuan utama politik. Bagi filsuf Italia abad ke-16 tersebut, seorang penguasa tidak diukur dari kemuliaan moralnya, melainkan dari kemampuannya memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan.
Stabilitas negara menjadi prioritas tertinggi, bahkan jika untuk mencapainya seorang penguasa harus mengabaikan prinsip-prinsip yang selama ini dianggap ideal.
Lima abad setelah kematiannya, gagasan Machiavelli masih hidup dalam berbagai praktik politik modern. Bahkan dalam sistem yang mengaku demokratis sekalipun. Logika Machiavelli sering kali hadir dalam bentuk yang lebih halus dan sulit dikenali, dan Indonesia hari ini, telah memberikan gambaran yang menarik mengenai fenomena tersebut.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, publik menyaksikan terbentuknya konsolidasi kekuasaan yang sangat besar. Partai-partai politik yang sebelumnya terlibat dalam persaingan keras justru berkumpul dalam satu lingkaran pemerintahan.
Lawan politik berubah menjadi mitra politik, perbedaan yang dahulu tampak tajam perlahan menghilang atas dasar semangat rekonsiliasi dan persatuan nasional.
Bagi sebagian masyarakat, kondisi ini seringkali dianggap sebagai pencapaian politik yang positif. Konflik elite berkurang, pemerintahan terlihat lebih stabil, serta agenda pembangunan dapat dijalankan tanpa hambatan politik yang berarti.
Namun dari perspektif demokrasi, tidak hanya membutuhkan stabilitas. Demokrasi juga membutuhkan kompetisi politik yang sehat seperti oposisi yang kuat, dimana kekuatan mengkritik, mengoreksi, dan mengawasi pemerintah secara independen.
Ketika hampir seluruh kekuatan politik utama berada dalam satu orbit kekuasaan, maka fungsi pengawasan tersebut pasti kehilangan efektivitasnya. Parlemen yang seharusnya menjadi instrumen kontrol terhadap pemerintah, bisa berpotensi berubah menjadi sekadar legitimator kebijakan pemerintah.
Dalam konteks ini, kita melihat bagaimana logika Machiavelli bekerja dengan sangat efektif. Machiavelli pernah berpendapat bahwa seorang penguasa yang cerdas tidak hanya mengalahkan lawannya, tetapi juga merangkul mereka.
Lawan yang berada di luar sistem dianggap ancaman dan lawan yang telah masuk ke dalam sistem dianggap sebagai kawan. Melalui perspektif tersebut, terbentuknya koalisi politik yang sangat besar dapat dibaca sebagai keberhasilan strategi konsolidasi kekuasaan.
Padahal, disaat yang bersamaan, ancaman politik diantisipasi untuk mengubur potensi perlawanan sehingga stabilitas elite terjaga. Tetapi pertanyaannya, apakah strategi itu sehat bagi kehidupan demokrasi?
Demokrasi sejatinya tidak hanya soal efektivitas pemerintahan tetapi juga tentang sistem yang sengaja dirancang untuk membatasi kekuasaan. Ketika seluruh kekuatan politik berkumpul dalam satu poros, yang lahir adalah klaim stabilitas politik diatas pembungkaman demokrasi.
Dalam konteks Indonesia hari ini, narasi tentang persatuan nasional, hilirisasi industri, kemandirian pangan, pembangunan ekonomi, dan kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan dunia menjadi fondasi legitimasi politik yang terus dikembangkan.
Tidak ada yang salah dengan optimisme tentang pembangunan, namun demokrasi menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar keberhasilan narasi. Masalah mulai muncul ketika stabilitas politik ditempatkan sebagai tujuan yang lebih tinggi daripada kebebasan politik.
Ketika kritik dianggap ancaman, gangguan, dan keseragaman pandangan lebih dihargai daripada perbedaan pendapat, saat itulah demokrasi mulai bergerak menjauh dari ruh aslinya.
Demi stabilitas, ruang kritik dipersempit. Atas nama persatuan, oposisi dilemahkan, dan klaim efektivitas pemerintahan, kekuasaan dikonsolidasikan.
Sebab ancaman terbesar bagi demokrasi bukanlah kekacauan politik, tetapi ketika kekuasaan terlalu nyaman, dominan, dan terlalu sedikit mendapatkan koreksi.
Pada akhirnya, persoalan yang harus dipikirkan bangsa ini bukanlah apakah Prabowo berhasil mengonsolidasikan kekuasaan, tetapi ketika kekuasaan yang semakin terkonsentrasi tersebut masih tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Sebab sejarah selalu mengajarkan satu pelajaran yang sama, yaitu ketika stabilitas menjadi tujuan utama politik, sementara pengawasan terhadap kekuasaan semakin melemah, maka yang sedang tumbuh bukanlah demokrasi yang matang, tetapi kemenangan logika Machiavelli atas demokrasi itu sendiri.
Soekarno dan Seni Menjelaskan Indonesia dengan Bahasa yang Dipahami Rakyat
Penulis : Boy Dowi
Editor : Redaktur
