PENAMARA.id — Indonesia setiap tahunnya ‘merayakan’ hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Banyak cara ‘template’ yang dilakukan sebagai bentuk dari perayaan hari Ibu tersebut. Tapi, apakah sebenarnya hari Ibu yang seringkali kita rayakan mengandung semangat perjuangan atau hanya tipuan hari ibu ala Orde Baru yang sebenernya kita terjebak selama bertahun-tahun lamanya oleh framing kekuasaan (baca; Orde Baru) dalam melihat konteks Hari Ibu? Mari kita kulik.
Sejarah menunjukkan bahwa penetapan Hari Ibu sudah dilakukan oleh rezim Orde Lama dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno, walaupun sebenarnya penetapan 22 Desember sebagai peringatan Hari Ibu sudah jauh terjadi dan mengacu pada pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada tanggal 22-25 Desember 1928, atau hanya selang beberapa pekan setelah pelaksanaan Kongres Pemuda kedua yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda.
Melalui sejarah itu, kita ternyata memiliki memori perjuangan yang sangat kental terhadap cita-cita revolusi nasional. Sejatinya, perempuan Indonesia memiliki nadi perlawanan yang begitu kuat yang dapat kita lihat dari terselenggaranya Kongres Perempuan dan bagaimana gerakan organisasi perempuan (setidaknya sampai tumbangnya kekuasaan Orde Lama) mewarnai kancah perpolitikan gerakan di Indonesia.
Dalam Kongres Perempuan I yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta, tema sentral yang dibahas adalah konsolidasi perjuangan khusus perempuan pada perjuangan yang lebih besar yaitu “Memerdekakan Indonesia”. Dalam Kongres ini, kita diperlihatkan bahwa urusan perempuan sudah keluar dari hanya ‘sekedar’ urusan domestik. Perempuan pada massa itu sudah bergerak jauh lebih cepat dan pesat berbicara soal perjuangan memerdekakan Indonesia, walaupun mereka juga membahas beberapa agenda khusus seperti melawan perkawinan dini dan juga tentang hak bercerai dan poligami yang akan menjadi goal kebijakan untuk pemerintah kolonial.
Namun, sayang seribu sayang, peringatan Hari Ibu yang berulang setiap tahunnya mengalami reduksi setelah berkuasanya Orde Baru. Penghancuran gerakan perempuan signifikan terjadi pasca Suharto berhasil duduk di tampuk kekuasaan tertinggi negara Indonesia. Melalui rezim bengis dan busuk anyir korupsinya, Suharto berhasil menundukan kembali gerakan perempuan yang sudah progresif sebelum ia menjabat sebagai Presiden.
Gerwani, salah satu organisasi perempuan di Indonesia adalah korban kebengisan rezim Orde Baru dalam menundukan gerakan progesif perempuan. Gerwani telah melakukan gebrakan revolusioner dimana mereka mencampurkan sosok Srikandi yang progresif dengan peran tradisional perempuan sebagai ibu. Gerwani menentang keras cara pandang perempuan sebagai pelengkap suami. Bagi mereka, untuk melenyapkan pemahaman macam itu adalah dengan menyediakan akses pendidikan bagi kaum perempuan. Lewat kolom “Mak Ompreng” di majalah Api Kartini, Gerwani melancarkan kritik terhadap pola pikir yang menyisihkan kedudukan perempuan.
Sejak militer menjadi antek kekuasaan Orde Baru, perempuan haram dalam memperjuangkan hak nya karena adanya ideologi-politik patriarkal yang disematkan oleh Suharto atau biasa dikenal dengan Panca Dharma Wanita. Gerakan perempuan direduksi dengan hanya diperbolehkan menjalankan program nasional seperti Keluarga Berencana (KB) yang hanya diperuntukkan untuk perempuan. KB ini adalah alat politik negara untuk mengontrol perempuan pada titik yang paling rendah (keluarga).
Orde Baru membuat gerakan perempuan menjadi alat mobilisasi politik rezim militer yang pro-kapitalisme. Semua dikembalikan pada adat dan paham tua semata-mata untuk menundukan daya kritis organisasi perempuan. Perempuan ‘dianggap’ ideal ketika mereka berkarier dan tetap menjalankan peran domestiknya. Dan lagi-lagi, tubuh perempuan dijadikan pasar oleh Orde Baru bagi kapitalis pendukung Orde Baru.
Perayaan Hari Ibu di Indonesia mengalami penurunan kualitas yang signifikan karena kita semua pada akhirnya ‘sekedar’ mengingat bagaimana kuatnya peran domestik seorang Ibu yang dilakukan nya. Padahal, terdapat makna yang begitu revolusioner dari lahirnya Hari Ibu di Indonesia. Kita lupa mengungkap makna besar terhadap proses lahirnya Hari Ibu sehingga kita hanyut dalam buaian busuk Orde Baru dalam melihat domestifikasi perempuan adalah takdir perempuan secara utuh. Lagi-lagi, kita merawat ingatan terhadap rezim bengis busuk rawatan Suharto jika kita hanya berkutat pada perayaan peran domestik ibuisme negara yang dianggap sebagai simbol pengorbanan, padahal disaat yang bersamaan agensinya dikunci dalam lingkup domestik demi menjaga ketertiban sosial.
Alih-alih merayakan Hari Ibu ala ibuisme negara ciptaan Suharto, mari kita rayakan Hari Ibu yang lebih progresif dengan mulai me-rekonstruksi peran gender di dalam masyarakat agar terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara bagi perempuan. Hari Ibu bukan sekedar perayaan seremonial untuk memuliakan pengorbanan Ibu, tapi lebih jauh dan radikal, bagaimana setiap kita bisa memaknai Hari Ibu untuk merebut ruang-ruang politik perempuan yang lebih progresif demi kemajuan perempuan Indonesia yang lebih setara dalam hak dan perlindungannya. Jangan sampai kita terjebak dalam tipuan Hari Ibu ala Orde Baru secara berkepanjangan.
Baca lagi: Agama, Kuasa, dan Tubuh yang Dibungkam; Menelisik Kekerasan Seksual di Pesantren
Penulis : Agnes Monica
Editor : Redaktur
