PENAMARA.ID | Tangerang – Langkah berani Sua.ra Logika mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto hari Kamis lalu (24/10/2024), surat itu menyampaikan kekuatiran yang hendak dihadapi masyarakat seperti korupsi, gemuknya tubuh kabinet, pertumbuhan ekonomi yang melambat, sampai isu-isu HAM yang ditinggalkan rezim-rezim sebelumnya.
Surat keresahan ini disampaikan usai diskusi publik yang digagas Topan Bagaskara, Pemantik Sua.ra Logika dan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan aktivis seperti, Raden Deden Fajarullah dari Agra Banten, Ahmad Sajali dari KontraS, dan Ray Rungkati Aktivis 98 sekaligus Pengamat Politik Nasional.
Surat Terbuka dengan judul perihal: Surat Terbuka untuk Prabowo Subianto dalam Mengikapi dan Mengingatkan tentang Negara Berpegang Teguh Terhadap Kedaulatan Rakyat, berikut isi lengkap suratnya:
Yang Terhormat Prabowo Subianto
Presiden Republik IndonesiaSebelumnya, kami ucapkan selamat atas keambisiusan besar yang akhirnya Anda bermuara ditampuk kekuasaan. Sekaligus menjadi tabir hitam untuk mengentaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang juga Anda diduga terlibat di dalamnya. Kita sama-sama pahami kerumitan perjalanan Anda untuk mendapatkan kursi kekuasaan, sampai pada konstelasi politik hari ini Anda harus bekerja sama dengan tukang kayu demi dibuatkan kursi kekuasaan. Namun seperti idiom yang pernah dikatakan oleh Milton Friedman Pemenang Nobel “tidak ada makan siang gratis,”. Kerja sama ini membuahkan transaksi politik. Kursi tidak dibuat cuman satu, melainkan dua kursi yang satunya disiapkan untuk si anak.
Kami melihat Anda menyadari harus menembus dosa pemerintahan sebelumnya, banyak permasalahan yang sampai hari ini terus dirasakan masyarakat adat, petani, buruh, nelayan, guru dan masyarakat menengah ke bawah. Sehingga Anda menciptakan ratusan Pembantu Presiden, alih-alih dapat efisien mengentaskan persoalan, tetapi disisi lain kami khawatir ini akan menciptakan lubang-lubang persoalan baru; ladang korup dan skenario menjadi maling.
Dalam surat terbuka ini, kami mengingatkan tentang batasan negara terhadap kedaulatan rakyat. Mengingat Anda memiliki sejarah hidup yang berdeketan dengan tubuh-tubuh otoriter. Kami mewaspadai perkembangan politik ke depan, kami menuding konsep keberlanjutan yang Anda kampenyekan tetap teguh melakukan industri ekstraktif, artinya persoalan rusak-merusak lingkungan, perampasan hak tanah dan jeritan masyarakat adat masih terdengung kencang. Mamak-mamak di Papua masih harus berlindung dari kebinalan penjahat kelamin, pertumbuhan ekonomi yang melambat, isu pelanggaran HAM yang belum menemukan cahaya dan represif aparat terhadap demonstran masih menjadi metode pembungkaman kebebesan berpendapat.
Kami berharap Anda dan kroni-kroni Anda memahami dan melaksankan apa yang dinamakan kedaulatan rakyat. Bahwa negara tidak boleh menciptakan kesejahteraan menurut versi negara, negara hanya boleh memberikan fasilitas yang kemudian rakyat yang menciptakan kesejahteraanya sendiri. Anda harus tahu batas, bahwa negara tidak dapat menyentuh perasaan-perasaan yang dimiliki individu. Negara harus mampu melindungi hak asasi manusia, dan hak asasi manusia-lah yang sebetulnya yang membatasi pergerakan pemerintah. Jika ini diabaikan, Anda akan terjebak pada keadaan negara kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pemegang kekuasaan harus tunduk dan patuh pada hukum. Pertanggungjawaban secara hukum atas semua hal yang dilakukannya wajib merujuk pada prinsip kedaulatan rakyat. Sekian.
Tangerang, 24 Oktober 2024
Sua.ra Logika.
“Sikap responsif dan inklusif penting sebagai jawaban atas apa yang dihadapi rakyat” ujar Topan, Koordinator dari Sua.ra Logika. “Kami berharap bahwa dengan surat ini, kami dapat mendorong tindakan nyata dari pemerintah untuk mengentaskan persoalan masyarakat kecil, memberantas korupsi yang malah membudaya, dan selesaikan isu pelanggaran ham.”
Artikel Lain : Prabowo Umumkan Susunan Kabinet Merah Putih 2024-2029
Penulis : Alda
Editor : Redaktur
