Komisi I DPRD Kota Tangerang menyiapkan langkah pengetatan terhadap pemasangan kabel provider yang selama ini dinilai semrawut dan mengganggu estetika kota. Salah satu langkah yang disiapkan ialah meningkatkan aturan penataan jaringan utilitas dari Peraturan Wali Kota (Perwal) menjadi Peraturan Daerah (Perda), sekaligus menerapkan retribusi berlipat bagi jaringan internet yang masih menggunakan tiang udara.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Tangerang bersama jajaran Pemerintah Kota Tangerang di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang, Rabu (20/5/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi, mengatakan langkah tersebut diambil sebagai respons atas masih maraknya pemasangan kabel internet udara di sejumlah wilayah Kota Tangerang, meski izin pemasangan jaringan melalui udara disebut sudah tidak berlaku sejak 2021.
“Perwal ini nantinya akan ditingkatkan menjadi Raperda dan kemungkinan dibahas pada semester kedua, sekitar Agustus. Kami mengusulkan agar jaringan yang masih menggunakan tiang dikenakan retribusi dengan skema berlipat sebagai bentuk dorongan agar segera diturunkan dan dialihkan ke jaringan bawah tanah,” ujar Junadi.
Menurut dia, penguatan aturan menjadi Perda diperlukan agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam melakukan penataan jaringan utilitas, termasuk pengawasan terhadap provider internet yang masih memanfaatkan tiang udara.
Ia menjelaskan, berdasarkan penjelasan Bagian Hukum terkait Perwal Nomor 117, pemerintah daerah sejak 2021 tidak lagi memberikan izin pemasangan jaringan internet melalui udara. Sistem jaringan yang diperbolehkan ialah melalui bawah tanah.
Namun pada praktiknya, pemasangan kabel udara masih terus ditemukan di lapangan. Bahkan, sebagian pemasangan dilakukan melalui persetujuan di tingkat RT dan RW.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah segera menerbitkan surat edaran atau instruksi resmi kepada camat dan lurah agar tidak lagi ada izin pemasangan kabel internet udara melalui RT/RW.
“Saya tekankan kepada Pak Sekda melalui Asda dan OPD terkait agar segera memberikan edaran atau surat perintah kepada camat dan lurah untuk diteruskan kepada RT/RW, bahwa tidak ada lagi izin pemasangan jaringan internet melalui udara,” tegas Junadi.
Meski mendorong penertiban, DPRD juga mempertimbangkan aspek kebutuhan layanan masyarakat. Oleh sebab itu, pencabutan kabel udara yang sudah terpasang dinilai tidak dapat dilakukan secara mendadak dan membutuhkan masa transisi.
Skema retribusi berlipat yang diusulkan nantinya diharapkan menjadi instrumen pengendali agar provider secara bertahap memindahkan jaringan dari tiang udara ke jaringan bawah tanah.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Junadi dan dihadiri anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, yakni Christian Lois, Alfian Natsir Rafi, serta Kholilah.
Turut hadir jajaran Pemerintah Kota Tangerang, di antaranya Mulyani, Decky Priambodo Koesrindartono, dan Aa Chaerul Syamsudin, bersama perwakilan Forum Camat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
