PENAMARA.id — Di balik kekayaan alam Sumatera yang menghidupi negeri ini, tersimpan kisah tentang bencana yang datang tanpa permisi. Kisah yang tak selalu ditangisi negara, namun dirasakan penuh oleh rakyatnya. Akhir november 2025 menorehkan babak suram bagi pulau sumatera, tiga provinsi besar tersapu banjir bandang dan longsor yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam hitungan hari, hujan ekstrim dengan intensitas lebih dari 300mm dalam satu hari memaksa aliran sungai menjadi monster air berkekuatan dahsyat, meluluhlantakkan pemukiman warga dan menyapu jutaan jiwa dalam krisis kemanusiaan.
Menurut dashboard penanganan darurat BNPB, mencatat hingga 19 Desember 2025, tragedi ini telah menelan 1.068 korban jiwa, sekitar 190 orang masih hilang, dan lebih dari 7.000 orang terluka. Pengungsi yang diperkirakan lebih dari 1,1 juta penduduk harus meninggalkan rumah mereka yang rusak dan tertimbun lumpur bahkan pasir yang tingginya mencapai hampir 2 meter. Banjir yang melanda 52 Kabupaten dan Kota ini telah merusak dengan paksa lebih dari 186.000 rumah warga.
Bencana yang menggulung Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekedar drama alam biasa. Intensitas hujan luar biasa itu diperparah oleh fenomena tropis yang jarang terjadi di wilayah ini. Guru besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM, Dwikora Karnawati mengatakan bahwa ada yang tidak biasa dengan perilaku siklon tropis, kali ini bernama Siklon Senyar. “Siklonnya mampir-mampir. Anomali. Biasanya kalau masuk daratan energinya hilang, ini masih masuk ke dalam bahkan menyeberang” Jelasnya dalam forum Pojok Bulaksumur di Selasar Gedung Pusat UGM. Kamis (4/12/2025).
Sebelumnya, bibit siklon senyar terpantau muncul di kawasan Selat Malaka bagian timur Aceh. Umumnya siklon patuh pada lintasannya, siklon senyar ini bergerak zig-zag. Saat memasuki daratan yang harusnya melemah, ternyata tetap kuat. Akibatnya hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung beberapa hari mengguyur pulau sumatera.
Berdasarkan laporan situasi sementara BNPB, dalam 72 jam pertama sejak banjir meluas, setelah sekian juta warga terdampak dan ratusan ribu di antaranya harus mengungsi, akses darat di puluhan titik lumpuh total akibat jalan terendam dan jembatan putus di banyak lokasi, justru distribusi bantuan baru tercatat mulai menjangkau pengungsian setelah hari ketiga hingga keempat, ketika stok pangan warga sudah menipis dan layanan kesehatan darurat belum sepenuhnya tersedia.
Data lapangan juga menunjukkan ratusan desa sempat terisolasi tanpa listrik, air bersih, dan komunikasi, memaksa warga mengandalkan evakuasi mandiri dan bantuan swadaya. Ketimpangan antara skala bencana dan kecepatan respons ini memperlihatkan satu persoalan klasik yang kembali terulang: negara hadir, tetapi tidak selalu tepat waktu, sementara bagi korban, keterlambatan bukan sekadar soal administrasi, melainkan soal bertahan hidup. Ketika jalan sudah putus, ketika dapur warga mendidihkan air terakhirnya, baru sirene kebijakan terdengar. Rakyat kehilangan rumah, ladang, ternak, dan masa depan. Namun yang sering dibicarakan hanya jumlah angka kerugian.
Ketika skala kerusakan tak sebanding dengan respon kebijakan, ketika masyarakat berteriak meminta perhatian, namun penetapan status bencana nasional tak kunjung disebarkan. Kesiapsiagaan seharusnya bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional. Disinilah sering tampak jurang antara realita lapangan dan meja-meja keputusan. Direktur Eksekutif WALHI Nasional, dalam sejumlah pernyataan publik menegaskan bahwa pola bencana ekologis ini kerap berulang akibat akumulasi kebijakan yang buruk, kegagalan pengelolaan sumber daya alam, dan masifnya aktivitas industri ekstraktif seperti deforestasi serta alih fungsi lahan.
Negara terlalu berhati-hati mengakui skala bencana karena implikasi politik dan anggaran, padahal keterlambatan tersebut justru memperbesar beban kemanusiaan. Senada, pengamat kebijakan publik menilai bahwa ketakutan akan stigma kegagalan ada tekanan opini sering kali membuat pemerintah lebih sibuk mengelola persepsi ketimbang mempercepat pertolongan.
Dalam situasi darurat, kehati-hatian semacam ini bukan lagi soal tata kelola, melainkan soal prioritas. Apakah negara memilih melindungi citra atau menyelamatkan warganya terlebih dahulu. Respon atas krisis ini kerap dipenuhi kontradiksi antara klaim kecepatan aksi dan kenyataan di lapangan. Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menegaskan bahwa pemerintah bekerja “swiftly” dan mobilisasi sumber daya untuk menangani dampak banjir termasuk instruksi tujuh arahan operasional kepada institusi bantuan. Bahkan dalam pertemuan kabinet, Prabowo menyatakan bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana telah dipersiapkan dan didistribusikan ke wilayah terdampak dengan taksiran kebutuhan pemulihan mencapai puluhan triliun rupiah berdasarkan data BNPB.
Banjir Sumatera hari ini meninggalkan pelajaran pahit bahwa bencana tidak hanya lahir dari hujan dan siklon, tetapi juga dari cara negara memaknai tanggung jawabnya. Ketika peringatan datang lebih cepat daripada pertolongan, ketika korban lebih dulu bertahan sendiri sebelum bantuan tiba, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar efektivitas kebijakan, melainkan keberpihakan. Sumatra terlalu sering diposisikan sebagai ruang eksploitasi, namun terlalu lambat dihadirkan sebagai ruang perlindungan.
Dan di tengah lumpur yang belum kering, pertanyaan itu kembali menggema, siapa yang benar-benar menanggung akibatnya?
Bunga Rafflesia, hutan tropis, sungai besar, jalur tambang dan ladang minyak.
Kekayaan alam Sumatera milik negara, tetapi bencana alamnya?
Baca Lagi Soal Bencana: Tiga Provinsi Terendam, Pemerintah Bilang Belum Tetapkan Bencana Nasional
Penulis : Fakhira Nurrahmatika
Editor : Agnes Monica
