Jokowi dan Partai Super Tbk: Gagasan Baru atau Manuver Politik?

| PENAMARA . ID

Jumat, 7 Maret 2025 - 19:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.

Presiden Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, kembali mengungkapkan rencana pembentukan Partai Super Terbuka (Tbk)—sebuah konsep partai yang dimiliki oleh seluruh anggotanya dan menerapkan sistem pemilihan ketua umum secara terbuka.

“Partai yang terbuka, yang super terbuka, yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Partai milik bersama,” kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/3/2025).

Gagasan ini pertama kali mencuat dalam wawancara Jokowi dengan presenter Najwa Shihab yang diunggah di YouTube pada 11 Februari 2025. Saat ditanya mengenai kemungkinan bergabung dengan partai lain setelah dipecat dari PDIP pada Desember 2024, Jokowi tidak memberikan jawaban pasti. Sebaliknya, ia menyinggung konsep partai politik baru yang lebih inklusif dan dimiliki bersama.

  1. Dipecat dari PDIP

Rencana Jokowi mendirikan partai sendiri muncul setelah PDIP secara resmi memecatnya. Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang diumumkan pada 16 Desember 2024 oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun.

“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” ujar Komarudin.

  1. Relawan Sarankan Jokowi Tidak Gabung Partai Tertentu

Sehari setelah pemecatan, Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustav, mengunjungi Jokowi di Solo dan menyarankan agar tidak bergabung dengan partai mana pun.

“Kalau bapak jadi ketum partai, relawan yang ada di semua parpol itu gamang,”ujarnya dalam perbincangan via telepon dengan Tempo, Kamis (13/2/2025).

Utje menyebut konsep Partai Super Tbk yang diajukan Jokowi mirip dengan koperasi, di mana kepemilikan partai akan berada di tangan seluruh anggotanya, bukan dikuasai oleh segelintir elite.

“Partai politik super tbk itu seperti koperasi dimiliki 100 persen anggotanya. Sekarang kan seperti perusahaan. Yang pegang segelintir orang,” kata Utje.

  1. Jokowi: Masih Dalam Pematangan

Beberapa hari setelah wawancara dengan Najwa Shihab, Jokowi kembali menegaskan bahwa rencana pembentukan Partai Super Tbk masih dalam tahap kajian.

“Masih dalam pematangan. Masih dihitung, masih dikalkulasi. Belum tentu juga direalisasikan,” ujar Jokowi saat akan bertolak ke Jakarta menghadiri HUT ke-17 Partai Gerindra, Jumat (14/2/2025).

  1. Jokowi Bertemu Relawan Bahas Pembentukan Partai

Pada 19 Februari 2025, Jokowi bertemu dengan relawan pendukungnya di Jakarta. Menteri Koperasi sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang hadir dalam pertemuan itu, mengungkapkan bahwa pembentukan Partai Super Tbk menjadi salah satu agenda pembahasan.

“Partai ‘Super Tbk’. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” kata Budi Arie, Kamis (20/2/2025).

Namun, Budi enggan memberikan detail lebih lanjut mengenai rencana tersebut.

“Terjemahkan sendiri saja,” katanya sambil tersenyum.

  1. Jokowi Sebut PSI Sudah Mewakili Gagasan Partai Super Tbk

Dalam pernyataan terbarunya pada Rabu (5/3/2025), Jokowi menyebut bahwa konsep Partai Super Tbk sudah diakomodasi oleh PSI, partai yang kini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

“Ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI. Konsepnya hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit,” kata Jokowi.

  1. Respons Partai Politik

Sejumlah partai politik memberikan tanggapan beragam mengenai wacana pembentukan Partai Super Tbk.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menilai bahwa pembentukan partai politik baru adalah hak setiap warga negara, tetapi tetap harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Silakan saja. Ini baik, tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,”ujar Adies, Kamis (6/3/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan bahwa partai politik tidak bisa disamakan dengan perusahaan.

“Enggak bisa misalnya sekarang mau bikin partai, tapi polanya bukan pola undang-undang di kita,”ujar Cucun.

  1. Pengamat: Jokowi Tak Akan Lepas dari Politik

Pengamat politik Agung Baskoromenilai bahwa wacana Partai Super Tbk adalah sinyal bahwa Jokowi akan tetap aktif berpolitik meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden.

“Ini menebalkan prediksi banyak pihak bahwa Pak Jokowi akan tetap mengawal politik Indonesia,”kata Agung.

Rencana Jokowi membentuk Partai Super Tbk menjadi salah satu isu politik terbesar setelah ia keluar dari PDIP. Meskipun belum final, gagasan ini telah menuai berbagai reaksi, mulai dari dukungan hingga skeptisisme. Pertanyaannya, apakah ini sekadar wacana politik, atau benar-benar akan menjadi pilar baru dalam perpolitikan Indonesia?

Artikel Lain :

RUU Perampasan Aset sebagai Janji yang Kembali Diingkari?

Ahmad Dhani Dikecam atas Pernyataannya yang Dinilai Melecehkan

Penulis : Ari Sujatmiko

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Retorika Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran; dari Janji ke Realisasi menuju Stagnasi
Krisis BBM Swasta; Rapuhnya Sistem Pengelolaan Energi Kita
DPR Bikin Emosi: Kok Bisa Orang-Orang ‘Kualitas Rendahan’ Duduk di Senayan?
GMNI Tangsel Kecam Arogansi Brimob, Tuntut Copot Kapolri
Tragedi Rantis Lindas Driver Ojol: GMNI Desak Evaluasi Total Pembinaan Personel Brimob dan Polri
Ketika ‘Reformasi Polri’ adalah Jawaban
GMNI Tangsel Kutuk Brutalitas Polisi dalam Aksi Demonstrasi di DPR RI
Kongres yang Disandera Kepentingan: Bandung dan Skandal Sebuah Perjalanan Ideologis yang Disesatkan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Oktober 2025 - 16:13 WIB

Retorika Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran; dari Janji ke Realisasi menuju Stagnasi

Minggu, 28 September 2025 - 13:55 WIB

Krisis BBM Swasta; Rapuhnya Sistem Pengelolaan Energi Kita

Minggu, 31 Agustus 2025 - 22:16 WIB

DPR Bikin Emosi: Kok Bisa Orang-Orang ‘Kualitas Rendahan’ Duduk di Senayan?

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 18:39 WIB

GMNI Tangsel Kecam Arogansi Brimob, Tuntut Copot Kapolri

Jumat, 29 Agustus 2025 - 23:02 WIB

Tragedi Rantis Lindas Driver Ojol: GMNI Desak Evaluasi Total Pembinaan Personel Brimob dan Polri

Berita Terbaru