Ketidakpastian mendalam kini menggelayuti ruang hidup ratusan pedagang mikro di kawasan wisata Situ Bulakan, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Menyusul dilayangkannya Surat Peringatan Kedua (SP 2) oleh pemerintah daerah pada Sabtu (3/6/2026), kawasan yang biasanya riuh oleh roda ekonomi warga tersebut mendadak diliputi kecemasan.
Sebagian pedagang mulai membongkar lapak secara mandiri demi menyelamatkan sisa material bangunan, sementara sebagian lainnya bertahan di antara ketidakpastian dengan rasa waswas yang membayangi setiap hari.
Dalam pantauan PENAMARA di lokasi pada Minggu (7/6) menunjukkan perubahan lanskap yang cukup drastis. Beberapa bangunan semipermanen berbahan kayu dan terpal yang biasanya menjajakan kopi, kelapa muda, hingga alat pancing kini mulai dikosongkan.
Ketakutan akan kedatangan alat berat (excavator) menjadi pemantik utama mengapa para pedagang terpaksa mengambil langkah darurat ini. Mereka khawatir jika penertiban dilakukan secara sepihak dan mendadak, barang-barang modal yang menjadi urat nadi penghidupan mereka akan tertimbun dan rusak tak bersisa.
Bagi para pedagang, Situ Bulakan bukan sekadar ruang terbuka publik, melainkan episentrum tempat mereka menggantungkan nasib selama belasan tahun.
Salah satu seorang ibu pedagang kopi berusia 57 tahun yang meminta identitasnya dirahasiakan demi menghindari pro dan kontra, tidak dapat membendung air matanya sepanjang wawancara Satelitnews.
Ia merupakan salah satu saksi hidup perkembangan kawasan ini sejak tahun 2007. Berawal dari area pinggiran situ yang masih sepi, ia sempat memindahkan lapaknya pada tahun 2013 ke area yang lebih dekat dengan jalan pasca-adanya perbaikan infrastruktur oleh pemerintah.
Pola hidup “naik-turun” dan berpindah tempat demi menyesuaikan keadaan sudah menjadi makanannya sehari-hari. Namun, kali ini kondisinya berbeda. Pasrah dengan adanya surat peringatan, ia kini terpaksa memutar otak dan beralih berjualan menggunakan sepeda motor roda tiga (bentor).
“Sekarang saya siasati jualan pakai motor roda tiga begini. Supaya kalau sewaktu-waktu ada petugas yang mau menggusur, saya tinggal pergi saja, tidak perlu bongkar-bongkar lagi,” tuturnya dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Minggu sore (7/6).
Ibu dua anak ini menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat melawan kebijakan pemerintah. Ia mendukung penuh penataan kota demi kebaikan bersama. Namun, ia menyayangkan ketiadaan solusi konkret dan jaminan tempat pengganti pasca-penggusuran. Tanpa adanya jaminan atau relokasi resmi, para pedagang merasa seperti dibuang tanpa arah.
Beban psikologis itu kian berlapis jika melihat situasi ekonomi saat ini yang dirasakannya kian menjepit. Ia membandingkan, pada masa-masa sebelumnya, ia bisa mengantongi omzet hingga Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 per hari. Kini, mendapatkan Rp 100.000 atau Rp 200.000 sehari saja sudah dianggap keajaiban, itu pun sudah habis terpakai untuk menutup modal putaran hari berikutnya.
“Ekonomi sekarang berat sekali, Ya Allah Gusti. Anak saya yang satu sudah berkeluarga, yang satu lagi sudah kerja, tetapi jam kerjanya tidak menentu dan gajinya jauh di bawah standar UMR, kadang sehari cuma bawa pulang Rp 70.000 sampai Rp 90.000.
Buat diri mereka sendiri saja tidak cukup, boro-boro bisa bantu orang tua. Kami bertahan hidup di sini murni cuma urusan perut, bagaimana caranya bisa makan hari ini. Kalau dulu air situ meluap sampai banjir sepinggang atau seperut orang dewasa, kami tidak bisa jualan. Terpaksa dagangan yang ada dimakan sendiri karena uang buat beli beras tidak ada,” ungkapnya lirih.
Dilema sosial ini tidak hanya memukul pemilik modal, tetapi juga para pekerja atau buruh harian di kawasan tersebut. Bergeser beberapa meter ke warung sebelah, Iwan (42), seorang karyawan yang bekerja menjaga warung es kelapa muda sekaligus toko alat pancing, juga sedang mengemas barang-barang dagangan milik majikannya.
Nasib Iwan di ujung tanduk.
Sebagai seorang karyawan yang menggantungkan hidup pada upah harian, keputusan sang pemilik toko untuk gulung tikar berarti hilangnya pekerjaan utama yang menghidupi keluarganya.
Ia menceritakan bahwa beberapa rekan seprofesinya di sepanjang jalur Situ Bulakan bahkan sudah memilih langsung pulang ke kampung halaman karena kehilangan mata pencaharian dan tidak memiliki modal untuk menyewa tempat baru.
“Saya cuma pekerja, Kalau bos memutuskan menyudahi usaha ini karena digusur, ya mau tidak mau saya harus cari pekerjaan lain. Tapi di usia saya yang sudah 42 tahun ini, mencari kerja baru seperti di pabrik sudah sangat susah karena terbentur aturan batasan umur,” kata Iwan.
Padahal, menurut memori kolektif warga dan pekerja setempat, kehadiran para pedagang di sepanjang Situ Bulakan sejak tahun 2014 memiliki andil besar dalam mengubah wajah dan tingkat keamanan kawasan tersebut. Sebelum dipadati oleh warung kaki lima, area pinggir situ dikenal sebagai kawasan sepi yang gelap gulita jika malam tiba, menjadikannya titik rawan tindakan kriminalitas seperti pembegalan dan penodongan.
Kehadiran aktivitas ekonomi malam hari secara perlahan memotong rantai kriminalitas tersebut. “Dulu di sini tempat begal, serem kalau lewat. Begitu warung-warung mulai ramai, kawasan ini jadi hidup, terang, dan otomatis aman buat masyarakat yang melintas. Sekarang, sejak ada isu pembongkaran dan beberapa lapak sudah rata, suasana kembali sepi. Pengunjung enggan datang. Pendapatan harian yang biasanya berkisar Rp 300.000 sampai Rp 400.000 kini turun drastis, cuma cukup buat makan sehari-hari,” tambah Iwan.
Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya uang kompensasi atau dana kerohiman dari pihak berwenang selama masa transisi pembongkaran, Iwan tersenyum getir. Bagi rakyat kecil sepertinya, harapan tersebut terasa terlampau jauh.
“Pastinya senang kalau memang dapat (kompensasi). Tapi rasa-rasanya tidak mungkin,” cetus Iwan singkat.
Artikel Lain :
Kemiskinan Struktural Hasilkan Sandwich Generation — Terjepit Untuk Hidupi Dua Generasi
Izin 50 Hektare Tapi Operasi 196 Hektare, IMW Desak Usut PT Mineral Trobos
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
