Hasto Kristiyanto: PDI Perjuangan di Pilkada Terima Tekanan Politik 

Wawancara lengkap Hasto Kristiyanto dapat disaksikan dalam program Akbar Faizal Uncensored di YouTube.

PENAMARA.ID – Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan, mengungkapkan adanya tekanan politik yang dialami oleh partainya dalam sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah strategis. Hal ini disampaikan Hasto menjelang penayangan wawancaranya bersama Akbar Faizal.

Dalam wawancara tersebut, Hasto memaparkan sejumlah kasus yang dinilai mencerminkan penggunaan instrumen negara secara berlebihan untuk kepentingan politik tertentu. Salah satu peristiwa yang ia soroti adanya pesan yang disampaikan oleh seorang figur yang disebut sebagai Mr. X. Figur ini, menurut Hasto, meminta dirinya untuk tidak terlibat dalam upaya memenangkan Pilkada di wilayah seperti Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

“Mr. X mengatakan bahwa wilayah-wilayah tersebut sudah diatur untuk kemenangan calon yang diusung Presiden Jokowi. Jika saya terus bergerak, status tersangka akan segera dikeluarkan terhadap saya,” ungkap Hasto.

Hasto juga menyoroti kejadian di Papua, di mana Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Hery Naap, ditangkap pada dini hari dengan pengerahan 30 personel Brimob dan tiga kendaraan baracuda. Hery yang juga merupakan calon Bupati Biak Numfor, disebut sebagai salah satu kandidat terkuat di wilayah tersebut. Namun, Hasto menilai bahwa tuduhan terhadap Hery bersifat mengada-ada dan kental dengan nuansa politik.

Selain Papua, Hasto menyoroti tekanan yang juga dirasakan kader dan calon kepala daerah PDI Perjuangan di Sulawesi Utara, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Ia menyebut bahwa penggunaan instrumen negara untuk menekan lawan politik, termasuk intimidasi terhadap pemimpin gereja di Sulut, sangat berlebihan.

Melihat situasi ini, Hasto menyatakan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan bahwa langkahnya dalam menyuarakan perlawanan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anak bangsa, bukan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

“Daripada ditetapkan sebagai tersangka, lebih baik saya mendahului dengan melakukan perlawanan. Semua pernyataan saya adalah tanggung jawab saya sepenuhnya,” tegasnya.

Ia juga mengkritik ambisi kekuasaan yang ia nilai semakin besar, bahkan setelah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Hasto mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya demokrasi di Indonesia agar tetap berjalan secara adil dan transparan. Menurutnya, jika perilaku haus kekuasaan ini dimulai di Jakarta, maka solusinya pun harus dimulai dari Jakarta.

“Ini bukan hanya soal politik, tetapi soal masa depan bangsa. Demokrasi harus kita jaga bersama,” pungkasnya.

Artikel Lain : Petinggi PDIP Sambangi Pemuda Tangerang, Ribka: Jangan Sampai Salah Pilih Pemimpin Daerah!

Penulis : Ari Sujatmiko

Editor : Redaktur