Tahun lalu Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semua orang sepakat PBAK nya harus berlangsung amat dan tertib, tidak ada yang membenarkan perusakan fasilitas tindakan yang merugikan orang.
Tetapi tepat 28 Agustus 2025 ada peristiwa yang hanya diceritakan sebagai “kericuan PBAK”, ada satu hal yang justru hilang dari pembicataan, yaitu, apa sebenarnya yang melatarbelakangi aksi mahasiswa waktu itu, dan mengapa kritik itu sampai ramai.
PBAK 2025 diikuti 2.356 mahasiswa baru selama tiga hari (26-28 Agustus). Pada hari kedua, seperti biasa ada pengenalan SEMA, DEMA, UKK, dan UKM. Di hari ketiga giliran organisasi tingkat fakultas seperti SEMA-F, DEMA-F, dan HMJ/HMPS.
Nah, kalau mahiswa baru memang sedang dikenalkan dengan dunia kemahasiswaan, kenapa mereka tidak sekaligus dikenalkan dengan budaya kritik dan cara menyampaikan aspirasi? Organisasi mahasiswa bukan cuma soal bikin acara atau lomba. Jelas ada fungsi advokasi dan kontrol sosial yang sepertinya luput dari kurikulum PBAK selama ini.
Tidak ingin membenarkan, kekerasan tetaplah salah, perusakan fasilitas tetap tidak bisa ditoleransi. Tapi menolak kerusuhan itu beda dengan menghapus substansi kritiknya. Sebuah aksi tidak pernah muncul dari ruang kosong. Selalu ada keresahan, ada kebijakan yang dipersoalkan, ada komunikasi yang mungkin berhenti di suatu tempat.
Kalau cara menyampaikan dianggap keliru — ya evaluasi caranya, tapi jangan sampai isi kritiknya ikut mengambang gara-gara caranya dipersoalkan.
PBAK harus jadi tempat pertama bagi mahasiswa baru untuk sadar bahwa kehidupan kampus bukan cuma ruang kelas dan aturan akademik. Cepat atau lambat mereka akan berhadapan dengan kebijakan kampus yang tidak selalu mereka setujui, dengan persoalan organisasi, bahkan mungkin dengan keputusan pimpinan kampus yang mereka anaggap keliru.
Pertanyaan pun muncul, apa yang harus mereka lakukan saat itu terjadi. Sekadar diam? tentu saja tidak. Mereka perlu “belajar berdialog, menuyusun kritik, dan kalau dialog buntu, memahami cara menyampaikan pendapat lewat aksi yang tertib dan bertanggung jawab. Ini juga menjadi bagian dari pendidikan politik, sesuatu yang mesti jadi bagian dari kehidupan mahasiswa, bukan hal asing yang baru mereka kenal setelah masuk organisasi.
Kembali pada peristiwa 28 Agustus, kita kita perlu agar berhati-hati menyusun ceritanya. Jangan cuma ambil bagian kericuhannya lalu itu dianggap mewakili keseluruhan peristiwa. Penulis menghimpun data, bahwa ada sekitar 300 mahasiswa di angkatan 2025 yang gagal melanjutkan registrasi karena penghasilan orang tua rendah, sementara UKT yang mereka terima justru tinggi.
Persoalan inilah yang mendasari domonstrasi mahasiswa waktu itu. Bukan sekadar “ribut tanpa alasan. Dan yang lebih menyedihkan, ini bukan kejadian sekali itu saja. Persoalan serupa terus berulang setiap tahun, sementara kampus sejauh ini belum pernah memberikan solusi yang jelas.
Pada akhirnya yang justru penting kita membangun pertanyaan kritis terkait peristiwa tersebut mencuat, apakah sebelumnya sudah ada ruang dialog yang dicoba soal ketimpangan UKT ini, dan apa yang bisa diperbaiki supaya ratusan mahasiswa tidak lagi kehilangan kesempatan kuliah gara-gara sistem penetapan UKT yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi para mahasiswa.
Tidak adil rasanya kalau mahasiswa yang mengkritik cuma dikenang sebagai pembuat onar, sementara alasan mereka bertindak menyangkut nasip pendidikan ratusan orang — yang tidak pernah dibahas. Kalau tuntutannya dianggap salah, ya jawab dengan argumentasi. Kalau datanya keliru, tunjukkan datanya. Tapi jangan menghilangkan substansi persoalan cuma karena kita tidak nyaman dengan kritiknya.
Ada anggapan bahawa “aksi mahasiswa bisa merusak citra kampus”. Justru sebaliknya, yang perlu dikhawatirkan adalah “ketika ‘kampus’ tidak punya ruang akal sehat untuk menerima kritik”. Kampus demokratis bukan kampus yang tidak pernah diprotes, tapi kampus yang ketika diprotes mau menjawab dengan argumen dan membuka ruang dialog, bukan menutup diri.
Kita tidak sedang meromantisasi gerakan lalu sampai menutup mata pada soal-soal lain. Kritik tidak boleh jadi alasan kekerasan, dan keberanian bukan diukut dari seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan. Yang kita butuhkan adalah mahasiswa yang kritis. Bukan cuma paham aturan, namun berani mempertanyakan aturan yang dianggap tidak adil.
Maka, PBAK 2026 sebaiknya jadi momentum untuk memulai kebiasaan baru, bukan tradisi kericuhan, tapi juga bukan tradisi membungkam kritik. Kampus sudah menempatkan pengenalan organisasi mahasiswa sebagai bagian dari PABK 2025, jadi tinggal dilanjutkan, jangan berhenti di nama organisasi dan struktur kepengurusan saja.
Kenalkan juga sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia, membangun kepekaan terhadap masyarakat sampai melalukan advokasi, dan menyusun rangkaian tuntutan berdasarkan kajian matang. Kalau suatu saat mahasiswa memang harus turun ke jalan, ajarkan pula caranya yang bertanggung jawab, bukan malah dihindari.
Kerusuhan memang tidak boleh jadi tradisi PBAK. Tapi ketakutan pada kerusuhan juga jangan sampai jadi alasan untuk menghapus tradisi kritik. Mahasiswa baru perlu belajar tertib, tapi mereka juga perlu belajar kritis dan berani bersuara. Kampus yang tidak pernah dikritik bukan berarti kampus yang sempurna, bisa jadi itu cuma kampus yang sudah lama tidak mau mendengar.
Artikel Lain :
Kenapa Semangat Kuliah Mahasiswa Baru Cepat Sekali Menurun
Tantangan Mahasiswa Baru: Membangun Karakter, Berpikir Kritis, dan Kesadaran Sosial
Penulis : Farid Hamdan Syakiron
Editor : Agsel Jesisca
