Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menegaskan sikap berbeda dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Organisasi buruh ini memilih tidak bergabung dalam agenda May Day Fiesta di Monas yang dijadwalkan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat, 1 Mei 2026.
Ketua Umum KASBI, Sunarno, mengatakan pihaknya justru akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi tersebut diproyeksikan melibatkan sekitar 10.000 massa dan merupakan bagian dari konsolidasi bersama Aliansi GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat).
“Bahwa kami dari Konfederasi KASBI bersama Aliansi GEBRAK akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta dengan estimasi massa sekitar 10.000 orang,” ujar Sunarno saat dihubungi Penamara.id, Kamis (30/4).
Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan inisiatif independen yang sengaja dipisahkan dari perayaan May Day Fiesta di Monas. Menurutnya, perayaan tersebut dinilai sarat dengan narasi arus utama dan berpotensi mengaburkan persoalan riil yang dihadapi buruh.
“KASBI dan Aliansi GEBRAK tidak bergabung ke acara May Day Fiesta di Monas bareng Presiden karena kondisi perburuhan secara riil memang masih sangat memprihatinkan,” katanya.
Sunarno menyoroti praktik fleksibilitas pasar tenaga kerja (labour market flexibility) yang dinilai semakin memperlemah posisi buruh. Sistem tersebut, kata dia, membuka ruang pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja dan mendorong meningkatnya informalisasi tenaga kerja.
Ia menilai, kondisi ini diperparah oleh regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang dinilai semakin mempersulit buruh memperoleh status pekerja tetap.
“Sehingga pelanggaran hak-hak normatif buruh makin masif terjadi di berbagai sektor, jenis dan perusahaan. Misalnya upah rendah di bawah UMK, jam kerja panjang, tak ada jaminan sosial, pelanggaran K3, dan lain-lain,” ujarnya.
Selain isu ketenagakerjaan, KASBI juga menyoroti apa yang mereka sebut sebagai menguatnya gejala militerisme di ranah sipil pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mereka mengkritik keterlibatan unsur militer dalam sejumlah program sipil, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sunarno juga menyinggung adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya tindakan represif terhadap kritik publik.
“Dalam menyikapi kritik dan pendapat rakyat yang berbeda pandangan sering kali menggunakan tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap aktivis gerakan rakyat selama hampir dua tahun terakhir,” katanya.
Dalam aksi May Day 2026, KASBI dan Aliansi GEBRAK membawa sepuluh tuntutan utama, Di antaranya ialah:
- Pemerintah dan DPR segera mewujudkan UU Ketenagakerjaan pro buruh dengan melibatkan serikat buruh pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 168 tentang Omnibus Law Cipta kerja;
- Reformasi sistem pengupahan dan hilangkan disparitas upah. Berlakukan upah layak nasional yang adil dan bermartabat bagi kaum buruh;
- Jamin kepastian kerja: hapus sistem alih daya atau outsourching, kerja kontrak, kemitraan palsu, dan pemagangan eksploitatif;
- Ratifikasi Konvensi ILO 188 dan konvensi ILO 190. Jamin dan lindungi buruh perempuan dan disabilitas;
- Sejahterakan tenaga pendidik, dosen, pekerja platform, pekerja medis dan kesehatan.
- Setop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan pemberangusan serikat buruh;
- Wujudkan pendidikan gratis serta kesehatan gratis dan berkualitas;
- Tegakkan supremasi sipil, jaga demokrasi, setop militerisme, kriminalisasi gerakan rakyat, dan bebaskan aktivis yang ditangkap;
- Jalankan reforma agraria sejati dengan satu di antaranya menghentikan praktik penggusuran tanah rakyat;
- Hentikan perang, solidaritas untuk kedaulatan rakyat Palestina, Iran, Venezuela, Kuba, dan lainnya.
Mereka juga mendesak ratifikasi konvensi ILO, perlindungan buruh perempuan dan disabilitas, penyediaan pendidikan serta layanan kesehatan gratis, hingga penegakan supremasi sipil dan penghentian kriminalisasi terhadap aktivis.
Di luar isu domestik, KASBI turut menyerukan solidaritas internasional, termasuk dukungan terhadap perjuangan rakyat di Palestina, Iran, Venezuela, dan Kuba.
Sunarno menegaskan, May Day bukan sekadar perayaan atau hari libur nasional, melainkan momentum historis perjuangan kelas pekerja melawan eksploitasi.
“Karakter perjuangan gerakan buruh sejati di Hari Buruh (May Day) berarti menekankan kembali pada akar historis perlawanan terhadap eksploitasi, solidaritas kelas, dan independensi gerakan,” tegasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa gerakan buruh harus tetap mandiri dan tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan maupun modal.
“Gerakan buruh sejati harus mandiri dan tidak ‘dijinakkan’ oleh kepentingan modal atau kekuasaan politik yang merugikan buruh,” pungkasnya.
