Di tengah gemerlap panggung, dentuman musik, dan semarak perahu hias di Sungai Cisadane, terselip aroma tak sedap dari balik penyelenggaraan Festival Cisadane 2025. Ajang tahunan kebanggaan Pemerintah Kota Tangerang itu kini disorot karena dugaan penyimpangan anggaran dan praktik duplikasi proyek.
Festival yang diklaim dikelola Dinas Pariwisata Kota Tangerang itu menyerap dana Rp805 juta dari APBD 2025, terdiri dari Rp640 juta lewat penyedia dan Rp165 juta melalui swakelola. Namun, di lapangan, pelaksanaan justru ditangani oleh event organizer (EO), bukan langsung oleh dinas terkait seperti yang tercantum dalam rencana kegiatan resmi.
Kejanggalan kian terasa ketika puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut mendirikan stand dengan biaya masing-masing, padahal kegiatan tersebut seharusnya sudah terwadahi dalam anggaran utama Dinas Pariwisata. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, terdapat 31 stand OPD dan 50 stand UMKM, dengan nilai sewa dan dekorasi yang disebut mencapai puluhan juta rupiah per stand.
“Satu kegiatan, banyak anggaran. Ini jelas rawan tumpang tindih dan berpotensi double budget,” ujar salah satu sumber internal Pemkot Tangerang yang enggan disebutkan namanya.
Kritik tajam datang dari Ketua GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrofa, yang menilai praktik semacam ini tidak bisa lagi ditoleransi.
“Festival rakyat berubah jadi proyek birokrat. Kalau sudah ada anggaran resmi di Dinas Pariwisata, kenapa dinas lain masih keluar uang untuk stand sendiri? Inspektorat harus turun tangan,” tegas Elwin, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, pelaksanaan festival juga melenceng jauh dari tema besar yang diusung tahun ini, yaitu ‘Kolaboratif yang Memadukan Unsur Budaya, Teknologi, dan Ekologi’.
“Yang ditampilkan bukan kolaborasi, tapi dominasi. Komunitas budaya dan teknologi nyaris tak terlihat. Yang ramai justru baliho dan tenda dinas,” katanya dengan nada geram.
Elwin menilai, semangat kolaboratif yang selalu digaungkan Pemkot Tangerang hanya berhenti di tataran slogan.
“Rakyat cuma jadi penonton. Uangnya keluar miliaran, tapi yang tampil tetap pejabat. Ini bukan festival budaya, ini festival kekuasaan,” ujarnya tajam.
Ia mendesak Inspektorat Kota Tangerang segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rangkaian anggaran dan pelaksanaan Festival Cisadane 2025, termasuk keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan kegiatan.
“Transparansi harus dibuka. Jangan biarkan festival berubah jadi ritual tahunan yang menguras APBD,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pariwisata Kota Tangerang belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tumpang tindih anggaran maupun peran event organizer dalam pelaksanaan festival yang digelar di sepanjang bantaran Sungai Cisadane tersebut.
Baca juga : Jika Soeharto Pahlawan, Maka Jutaan Rakyat yang Menggulingkannya Adalah Penjahat di Mata Negara
Penulis : Pujiawan
Editor : Redaktur
