Oleh: Muh. Fadlul Rahman Arlan
PENAMARA.ID – Praktik Pemerintah Kota Tangerang Selatan kini menjadi sorotan setelah adanya upaya untuk membatasi gerakan mahasiswa dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan publik. Beberapa lembaga mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka menerima penawaran dari pemerintah untuk mengadakan program diskusi, namun dengan syarat yang mengejutkan, mereka diminta untuk tidak mengkritisi kebijakan pemerintah.
Penawaran ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membungkam suara mahasiswa, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan pendorong dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas (Agent of Control) Dalam beberapa tahun terakhir, mahasiswa di Tangerang Selatan aktif dalam berbagai aksi protes terkait dengan mengangkat isu-isu penting seperti pendidikan, lingkungan, serta kebijakan pemerintah yang di nilai tidak berpihak kepada masyarakat, dan mengingat pemerintahan yang bersih. Namun, dengan adanya tawaran ini, muncul kekhawatiran bahwa pemerintah berusaha menarik mahasiswa ke dalam kerangka yang lebih nyaman dan tidak kritis.
“Langkah ini sangat merugikan. Kami diharapkan untuk berperan sebagai pengawas, bukan sebagai pendukung buta,” ungkap salah satu perwakilan mahasiswa yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa mahasiswa seharusnya diberi ruang untuk kebebasan berdemokrasi (berargumen dan mengkritisi) kebijakan tanpa merasa tertekan.
Saya menilai bahwa tindakan ini merupakan bagian dari praktik pemerintahan yang tidak transparan dan manipulatif. Banyak yang khawatir bahwa jika praktik ini terus berlanjut, mahasiswa akan kehilangan peran pentingnya dalam mendorong perubahan sosial.
Dalam konteks ini, berbagai organisasi mahasiswa mulai menggalang dukungan untuk mengingatkan pemerintah akan pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Kita menyerukan agar pemerintah membuka ruang dialog yang konstruktif, dimana mahasiswa dapat dilibatkan berkontribusi tanpa adanya tekanan untuk diam.
“Partisipasi aktif dari mahasiswa adalah bagian integral dari demokrasi. Pemerintah harus menghargai hak-hak ini dan bukan justru membatasi mereka”
Dengan situasi ini, harapan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi kritis dan transparansi dalam pemerintahan tetap ada. Namun, tantangan yang dihadapi mahasiswa di Tangerang Selatan menunjukkan perlunya perhatian dan dukungan dari semua pihak agar suara mereka tetap didengar dan diperhitungkan dalam proses demokrasi.
Artikel Lain : Tangerang Selatan Darurat Demokrasi!
Penulis : Muh. Fadlul Rahman Arlan
Editor : Ibnu Haryadi
