Warga Tanah Tinggi Sampaikan Keluhan Infrastruktur dan BPJS dalam Reses DPRD

| PENAMARA . ID

Sabtu, 28 Maret 2026 - 16:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kegiatan reses kedua DPRD Kota Tangerang masa sidang 2025–2026 daerah pemilihan (dapil) Kota Tangerang 1 yang meliputi Kecamatan Tangerang dan Karawaci digelar di RW 06, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Sabtu (28/3/2026). Dalam forum itu, persoalan infrastruktur lingkungan hingga minimnya pemahaman masyarakat terhadap program jaminan sosial menjadi sorotan utama warga.

Dalam forum yang dihadiri warga dan perwakilan instansi terkait, Andri menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan instrumen penting untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.


Ia menyampaikan komitmennya untuk mendorong percepatan penyelesaian persoalan yang selama ini belum terakomodasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pembangunan lingkungan.

“Masukan dari warga ini akan menjadi bahan konkret untuk kami perjuangkan dalam pembahasan anggaran maupun kebijakan di DPRD. Tidak boleh ada aspirasi yang berhenti di forum saja, harus ditindaklanjuti,” ujar Andri.

Menurut dia, persoalan seperti akses BPJS dan pembangunan infrastruktur lingkungan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda. Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses informasi kepada masyarakat, terutama terkait program-program pemerintah yang sudah tersedia namun belum sepenuhnya dipahami warga.

“Kita akan dorong agar program yang sudah ada, baik dari pemerintah kota maupun pusat, bisa benar-benar dirasakan masyarakat. Kuncinya ada di pendataan yang akurat dan sosialisasi yang masif,” katanya.

Ketua RW 06 Kelurahan Tanah Tinggi, Ujang Anwar, mengungkapkan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi keluhan utama warga. Ia menyebut masalah BPJS, drainase, hingga kondisi jalan lingkungan yang rusak sebagai isu yang belum terselesaikan.

“Keluhan masyarakat itu soal BPJS, terus drainase, sama paving block. Masih banyak jalan yang rusak dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang,” kata Ujang.

Ia juga menyoroti bahwa sejumlah usulan pembangunan yang diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) belum terealisasi.

“Kami sudah ajukan dari RT 01 sampai RT 04, tapi tidak masuk dan tidak naik ke tingkat selanjutnya. Waktu itu memang harus melalui dewan, sementara di wilayah kami keterwakilan itu minim,” ujarnya.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terkait BPJS turut menjadi kendala tersendiri. Banyak warga, kata dia, belum memahami perbedaan maupun manfaat program BPJS secara menyeluruh.

“Warga itu masih minim pengetahuannya soal BPJS. Informasinya belum sampai dengan baik,” kata Ujang.

Ia berharap, melalui kegiatan reses ini, ada perbaikan nyata ke depan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan dan pembangunan lingkungan.

“Harapannya ke depan kondisi warga bisa lebih baik, terutama dari sisi kesehatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Hari Dwi Marwoko, menyampaikan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait program perlindungan pekerja.

Menurut dia, masih banyak warga yang belum memahami bahwa BPJS tidak hanya mencakup layanan kesehatan, tetapi juga perlindungan ketenagakerjaan.

“Selama ini masyarakat cenderung hanya tahu BPJS Kesehatan, padahal ada BPJS Ketenagakerjaan dengan manfaat yang berbeda,” kata Hari.

Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja, termasuk risiko kecelakaan kerja hingga kematian.

“Kalau peserta meninggal dunia, santunan yang diberikan bisa mencapai Rp42 juta untuk ahli waris. Sementara untuk kecelakaan kerja, biaya pengobatan ditanggung sampai sembuh sesuai indikasi medis,” ujarnya.

Hari menambahkan, Pemerintah Kota Tangerang saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk membantu iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

“Untuk tahun ini, sekitar 22.600 pekerja rentan sudah dianggarkan untuk mendapatkan perlindungan. Ini yang terus kami dorong agar jumlahnya bisa meningkat ke depan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa akses pendaftaran kini semakin mudah, baik melalui kantor layanan, situs resmi, maupun aplikasi digital.

“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana masyarakat mengetahui dan memanfaatkan program ini,” ujarnya.

Penulis : Pujiawan

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Dipangkas Rp402 Miliar, DPRD Tangerang Putar Otak Jaga Napas Fiskal Daerah
Waterway Terlupakan di Sungai Cisadane: Dermaga Apung Tidak berguna yang Kini Menjadi Daratan
Di Usia 30 Tahun Otonomi, Tangerang Pastikan Anggaran Menyentuh Masyarakat
Pegawai SPPG Kabupaten Serang Dursila Bocah SD
“Saya Ditarik dan Diinjak”: Ibu Yuli, Sengketa Tanah, dan Bentrok di Rawa Bokor
Aset Diperebutkan, Bentrok Warga dan Aparat Terjadi di Rawa Bokor
Gelombang Solidaritas HMR untuk Pelajar Korban Tambang Ilegal
10 KUA di Kota Tangerang Belum Layak, Terkendala Status Lahan Pemda

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 14:31 WIB

Dipangkas Rp402 Miliar, DPRD Tangerang Putar Otak Jaga Napas Fiskal Daerah

Selasa, 28 April 2026 - 21:06 WIB

Waterway Terlupakan di Sungai Cisadane: Dermaga Apung Tidak berguna yang Kini Menjadi Daratan

Senin, 27 April 2026 - 22:02 WIB

Di Usia 30 Tahun Otonomi, Tangerang Pastikan Anggaran Menyentuh Masyarakat

Jumat, 24 April 2026 - 19:43 WIB

“Saya Ditarik dan Diinjak”: Ibu Yuli, Sengketa Tanah, dan Bentrok di Rawa Bokor

Jumat, 24 April 2026 - 19:31 WIB

Aset Diperebutkan, Bentrok Warga dan Aparat Terjadi di Rawa Bokor

Berita Terbaru

Foto: Tribrata News-Polri

Opini

Antara Kepatuhan dan Kesadaran; Dilema Risiko di Indonesia

Selasa, 28 Apr 2026 - 00:16 WIB

Nasional

Reshuffle kabinet, Prabowo Lantik 6 Pejabat di Istana Negara

Senin, 27 Apr 2026 - 19:38 WIB