Ketika kita menilik diskursus politik Indonesia kontemporer, terdapat kecenderungan untuk meminjam kacamata Barat dalam membaca peta ideologi politik di tanah air. Dikotomi “kiri versus kanan” atau “konservatif versus progresif” sering menjadi kerangka analisis yang dipaksakan. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan kesalahpahaman, tetapi juga mengaburkan ciri khas pembentukan identitas politik Indonesia yang berakar pada konteks historis yang khas dan unik.
Spektrum politik tidak pernah muncul dari ruang hampa. Ia selalu menjadi produk dari lintasan sejarah suatu bangsa. Di Eropa, kelahiran spektrum ideologi politik merupakan konsekuensi logis dari revolusi industri yang melahirkan ketegangan antara kelas proletariat dan borjuis. Pemikiran dialektika materialis historis yang digagas Hegel dan kemudian dikembangkan oleh Marx menjadi landasan teoretis bagi pergerakan sosialisme sebagai respons terhadap ketimpangan kelas yang akut.
Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya, tidak mengalami revolusi industri sebagaimana negara-negara Eropa. Ketiadaan proses industrialisasi masif ini berimplikasi pada tidak terbentuknya konflik kelas yang menjadi basis munculnya ideologi sosialisme. Tan Malaka, salah satu pemikir revolusioner Indonesia, dengan tepat mengidentifikasi bahwa konflik utama yang mewarnai lanskap politik Indonesia bukanlah pertarungan antar kelas, melainkan perjuangan melawan kolonialisme.
Perbedaan genealogis ini melahirkan konsekuensi signifikan: alih-alih sosialisme, yang tumbuh subur di bumi Indonesia adalah nasionalisme dengan cita-cita membangun negara yang kuat dan ekonomi yang mandiri. Liberalisme, dalam konteks ini, dipandang dengan kecurigaan sebagai perpanjangan tangan dan wajah lain dari penjajahan yang telah menguras sumber daya dan martabat bangsa selama berabad-abad.
Dua Kutub Pemikiran: Sukarno dan Hatta
Dinamika ideologi politik Indonesia dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui pertarungan pemikiran antara dua tokoh besar pendiri bangsa: Sukarno dan Mohammad Hatta. Meski keduanya berbagi visi kemerdekaan Indonesia, mereka memiliki perbedaan fundamental dalam cara pandang tentang bagaimana negara ini seharusnya dikelola.
Sukarno dapat dilihat sebagai personifikasi dari semangat nasionalisme yang mengutamakan proteksionisme ekonomi, sentralisasi kekuasaan, dan kesatuan nasional sebagai harga mati. Baginya, persatuan bangsa adalah prasyarat utama bagi kemerdekaan yang sejati, sehingga segala bentuk fragmentasi politik dan ekonomi harus ditolak. Retorika anti-imperialisme dan anti-kolonialisme Sukarno menjadi narasi dominan yang memperkuat posisinya sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni asing.
Di sisi lain, Mohammad Hatta mewakili kutub pemikiran yang lebih liberal. Ia mengusung ide demokrasi parlementer, desentralisasi kekuasaan, dan ekonomi yang lebih terbuka. Dukungan Hatta terhadap konsep federalisme bukanlah manifestasi dari keinginan untuk memecah-belah bangsa, melainkan upaya untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan antardaerah dalam kerangka Indonesia yang berdaulat. Pemikirannya tentang ekonomi koperasi juga mencerminkan visi tentang sistem ekonomi yang berkeadilan tanpa harus mengadopsi secara penuh baik kapitalisme maupun sosialisme.
Pertarungan ideologis antara nasionalisme dan liberalisme yang dipersonifikasikan oleh Sukarno dan Hatta ini kemudian mewarnai perdebatan politik Indonesia hingga era kontemporer. Namun, seiring berjalannya waktu, substansi ideologis dari perdebatan ini semakin memudar, digantikan oleh politik identitas dan pragmatisme kekuasaan yang jauh dari basis filosofis yang kokoh.
Pertarungan Konkret: Omnibus Law versus Nilai Lokal
Salah satu manifestasi kontemporer dari pertarungan ideologis nasionalisme-liberalisme dapat ditemukan dalam kasus Omnibus Law Cipta Kerja dengan regulasi lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Omnibus Law, yang diklaim sebagai upaya deregulasi untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, pada praktiknya membuka pintu lebar bagi eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali yang memadai. Kasus penambangan pasir di Gunung Merapi menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.
Di sisi lain, regulasi lokal DIY yang berpegang pada nilai-nilai Sumbu Filosofis – garis imajiner yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi – menekankan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan dimensi spiritual. Perlindungan kawasan berdasarkan nilai-nilai lokal ini merepresentasikan bentuk resistensi terhadap logika ekonomi kapitalistik yang cenderung mereduksi alam semata-mata sebagai sumber daya ekonomi.
Konflik antara kebijakan nasional yang pro-investasi dengan regulasi lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kultural dan ekologis ini seharusnya menjadi arena pertarungan ideologis di mana partai-partai politik mengambil posisi berdasarkan visi ideologis yang jelas. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya: partai-partai politik lebih sering mengambil sikap berdasarkan kalkulasi elektoral pragmatis ketimbang pertimbangan ideologis yang konsisten.
Krisis Ideologi dan Dominasi Personalitas
Salah satu persoalan mendasar dalam lanskap politik Indonesia kontemporer adalah memudarnya batas-batas ideologis antara partai politik. Alih-alih berfungsi sebagai wahana untuk memperjuangkan visi ideologis tertentu, partai politik lebih sering menjadi kendaraan elektoral bagi figur-figur politik yang populer. Akuntabilitas politik pun bergeser dari konstituen kepada elit partai, menciptakan kultur politik yang lebih berorientasi pada loyalitas personal ketimbang kesetiaan pada prinsip dan nilai.
Absennya peta ideologis yang jelas ini melahirkan fenomena oportunisme politik yang akut. Seorang politisi, tanpa risiko inkonsistensi yang berarti, dapat dengan mudah mengadvokasi proteksionisme ekonomi di pagi hari, lalu beralih memuji keunggulan perdagangan bebas di sore hari. Padahal, kedua posisi ini berangkat dari landasan ideologis yang berbeda: proteksionisme merupakan jargon khas nasionalisme, sementara perdagangan bebas adalah karikatur dari liberalisme ekonomi.
Tanpa kejelasan peta ideologi, pertarungan gagasan digantikan oleh kontestasi personalitas. Kebijakan publik tidak lagi dinilai berdasarkan koherensi filosofisnya, melainkan dari seberapa populer figur yang mengusung atau mengopposisinya. Dalam lanskap politik yang demikian, yang tersisa hanyalah oportunisme dan pragmatisme jangka pendek yang menciderai esensi demokrasi deliberatif.
Menuju Liberal-Nasionalisme: Sebuah Sintesis
Di tengah krisis ideologi politik ini, Indonesia membutuhkan kerangka berpikir yang lahir dari pergulatan sejarahnya sendiri, bukan sekadar adopsi mentah-mentah dari spektrum ideologi Barat. Liberal-nasionalisme – sebuah sintesis dialektis dari dua arus pemikiran yang telah mewarnai lanskap politik Indonesia sejak era kemerdekaan – menawarkan alternatif yang menjanjikan.
Liberal-nasionalisme mengakui pentingnya kedaulatan nasional dan proteksi terhadap kepentingan strategis bangsa, sembari tetap memberi ruang bagi kebebasan individu, desentralisasi kekuasaan, dan partisipasi ekonomi yang berkeadilan. Ia memadukan aspirasi untuk membangun negara yang kuat dengan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial.
Dalam kerangka liberal-nasionalisme, proteksionisme ekonomi tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen strategis untuk melindungi industri-industri nasional yang vital sebelum mereka mampu bersaing di arena global. Sebaliknya, keterbukaan ekonomi dilihat bukan sebagai keharusan ideologis, tetapi sebagai pilihan pragmatis yang harus dikelola dengan kearifan untuk memaksimalkan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kesimpulannya, Peta ideologi politik Indonesia tidak bisa dipahami melalui lensa Barat yang mengasumsikan universalitas pengalaman historis Eropa. Ia harus dibaca sebagai produk dari pergulatan spesifik bangsa Indonesia melawan kolonialisme, yang melahirkan ketegangan antara aspirasi nasionalistik dan liberal yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
Untuk mengatasi krisis identitas ideologis yang dihadapi partai-partai politik Indonesia, diperlukan upaya serius untuk mengartikulasikan kembali visi liberal-nasionalisme sebagai sintesis dari warisan pemikiran Sukarno dan Hatta. Hanya dengan kerangka ideologis yang jelas dan kontekstual, politik Indonesia dapat menemukan arah, dan kekuasaan dapat dibatasi oleh prinsip-prinsip yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa peta ideologis yang jelas, politik hanya akan menjadi arena pertarungan kepentingan tanpa prinsip. Dan dalam arena seperti itu, demokrasi yang substansial – yang dibangun di atas fondasi pertarungan gagasan yang sehat – tidak akan pernah benar-benar terwujud. Indonesia membutuhkan kembalinya politik berbasis ide, bukan sekadar politik berbasis figur. Hanya dengan demikian, cita-cita kemerdekaan yang sejati akan dapat diwujudkan secara penuh.
Mencari jati diri ideologis bukanlah kemewahan intelektual, melainkan kebutuhan politik yang mendesak. Ia adalah prasyarat bagi terwujudnya demokrasi Indonesia yang matang, di mana kekuasaan tidak hanya dirotasi melalui pemilu yang adil, tetapi juga dibatasi oleh prinsip-prinsip yang berakar pada pergulatan sejarah dan identitas bangsa sendiri. Di sinilah letak urgensi untuk kembali membaca ulang peta ideologi politik Indonesia dengan kejernihan dan kejujuran intelektual yang tinggi.
Artikel Lain :
Menjaga Pangan dan Keberlanjutan Tani
Dominasi dalam Demokrasi
Negara dalam Proyek Politik Neo-Liberalisme
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
