Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai “seratus hari” pertama, sebuah periode yang sering dijadikan tolok ukur awal kinerja pemerintahan baru. Dalam tiga bulan pertama itu, berbagai kebijakan telah dikeluarkan, dan tak sedikit telah menimbulkan kontroversi serta kegelisahan di masyarakat. Alih-alih memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa, berbagai kebijakan justru memperparah situasi yang ada.
Salah satu kebijakan yang paling berdampak adalah larangan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer. Kebijakan pemerintah harap dapat mengendalikan distribusi agar lebih tepat sasaran, justru menciptakan kelangkaan di banyak daerah. Masyarakat kecil yang biasa membeli gas dari pengecer kesulitan mengakses bahan bakar utama mereka, menyebabkan lonjakan harga dan meningkatnya keresahan di kalangan rakyat kecil.
Selain itu, pemerintah dikabarkan menghapus tunjangan dosen, yang memicu kemarahan para akademisi dan pekerja di sektor pendidikan tinggi. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan melemahkan kesejahteraan tenaga pengajarnya hanya akan menghambat kemajuan bangsa. Kebijakan ini tidak hanya merugikan dosen, tetapi juga mencerminkan sikap pemerintah yang kurang menghargai pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
Konflik agraria juga tetap terlihat, penggusuran rumah rakyat di berbagai daerah semakin meningkat. Warga yang memiliki sertifikat hak milik pun tak luput dari penggusuran paksa untuk kepentingan korporasi. Pemerintah tampaknya lebih berpihak kepada kepentingan bisnis besar dibandingkan dengan hak-hak masyarakat kecil yang telah lama tinggal di tanah mereka.
Untuk aspek kesehatan, kasus keracunan massal siswa akibat makanan berbahaya (MBG) mengindikasikan kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam pengawasan pangan di sekolah. Hingga kini, tidak ada tindakan konkret untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, mencerminkan kelalaian pemerintah dalam melindungi generasi muda.
Dari segi ekonomi, Indonesia mengalami stagnasi dan menunjukkan tanda-tanda menuju stagflasi, yaitu kombinasi dari stagnasi ekonomi dan inflasi tinggi. Harga-harga terus naik sementara pertumbuhan ekonomi melambat. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat menyebabkan krisis yang lebih dalam dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Kebijakan yang lebih kontroversial lagi adalah semakin luasnya peran TNI dan Polri di berbagai sektor sipil. Pemerintah semakin mendorong multifungsi militer, yang berpotensi mengancam demokrasi dan menciptakan ketimpangan kekuasaan di masyarakat. Padahal, reformasi TNI-Polri seharusnya diarahkan pada profesionalisme dan netralitas mereka dalam urusan sipil.
Militerisasi di Papua juga semakin nyata. Alih-alih mengedepankan pendekatan kesejahteraan, pemerintah justru memperluas operasi militer di wilayah tersebut. Pendekatan ini memperburuk konflik dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat, yang seharusnya lebih fokus pada dialog dan pembangunan yang inklusif.
Tak hanya itu, pendidikan dan kesehatan yang sebelumnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional kini justru diturunkan statusnya menjadi prioritas pendukung. Ini adalah langkah mundur yang berbahaya, karena pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Dengan menurunkan prioritas kedua sektor ini, pemerintah menunjukkan bahwa orientasi kebijakan mereka tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Di sisi lain, tindakan para menteri dan pejabat yang menggunakan patwal (pengawalan polisi) secara sembarangan juga menuai kritik. Kemacetan yang semakin parah di berbagai kota diperburuk oleh kendaraan pejabat yang merasa memiliki hak istimewa di jalan raya. Hal ini mencerminkan sikap elitis yang bertolak belakang dengan semangat pelayanan publik.
Harga buku yang semakin mahal juga menjadi masalah yang jarang disorot. Akses terhadap ilmu pengetahuan seharusnya dipermudah, bukan dipersulit dengan kebijakan yang menaikkan harga buku. Hal ini berpotensi menurunkan minat baca masyarakat dan menghambat perkembangan intelektual generasi muda.
Di sektor energi, masyarakat mulai mencurigai hilangnya bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta. Dugaan adanya permainan distribusi semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat, terutama bagi mereka yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Pemerintah harus segera menyelidiki fenomena ini dan memastikan pasokan BBM tetap stabil.
Ancaman terhadap kebebasan berpendapat juga semakin nyata. Kritik terhadap pemerintah semakin sulit disuarakan karena adanya tekanan dan ancaman terhadap individu maupun kelompok yang berani berbicara. Demokrasi yang sehat memerlukan kebebasan berekspresi, dan tanpa itu, pemerintah berisiko menjadi otoriter.
Eksploitasi Borobudur oleh PT. TWC dan MBC dengan izin Kementerian Agama juga menambah daftar kebijakan kontroversial. Candi Borobudur adalah warisan budaya dunia yang harus dijaga, bukan dijadikan lahan bisnis semata. Pengelolaan yang lebih berorientasi pada keuntungan daripada konservasi dapat merusak nilai historis dan spiritual dari situs tersebut.
Selain militerisasi, perampasan tanah di Papua dengan dalih swasembada pangan dan energi semakin memperburuk kondisi masyarakat adat. Tanah mereka yang secara turun-temurun diwarisi kini diambil untuk proyek-proyek pemerintah dan korporasi. Hal ini tidak hanya merampas hak hidup masyarakat Papua, tetapi juga memperlihatkan wajah asli pemerintahan yang lebih berpihak kepada modal besar dibandingkan rakyatnya sendiri.
Kebijakan pemagaran laut yang mengarah pada penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) juga menjadi polemik baru. Akses masyarakat terhadap laut kini semakin terbatas, yang berdampak pada kehidupan nelayan kecil. Sumber daya laut seharusnya menjadi hak bersama, bukan dimonopoli oleh segelintir pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.
Dalam seratus hari ini, arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran semakin menunjukkan keberpihakan pada kelompok elit dan korporasi dibandingkan rakyat kecil. Reformasi yang dijanjikan hanya sebatas retorika, sementara kebijakan yang diterapkan justru menyulitkan kehidupan masyarakat.
Pemerintahan yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat kini lebih banyak berfokus pada kepentingan bisnis dan militerisasi. Jika pola ini terus berlanjut, maka rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Tanggung jawab negara seharusnya adalah melindungi hak-hak rakyat, bukan mempersulit kehidupan mereka dengan kebijakan yang tidak berpihak. Dengan berbagai permasalahan yang muncul dalam 100 hari pertama ini, wajar jika muncul pertanyaan: apakah pemerintah ini benar-benar bekerja untuk rakyat, atau hanya untuk segelintir elit?
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Jika tidak, dampaknya akan semakin luas dan sulit diperbaiki dalam jangka panjang. Masyarakat sipil dan media harus terus bersuara, mengkritisi kebijakan yang merugikan, dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas janji-janji yang telah mereka ucapkan.
Jika 100 hari pertama ini dijadikan sebagai cerminan dari lima tahun pemerintahan ke depan, maka kita berada di jalur yang mengkhawatirkan. Diperlukan keberanian dari semua pihak untuk terus mengawal dan menuntut kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat.
Rakyat Indonesia tidak boleh diam. Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Jika suara rakyat diabaikan, maka sejarah akan mencatat pemerintahan ini sebagai periode yang penuh dengan kekecewaan.
Artikel Lain :
-
Kepung Gedung ESDM, Mahasiswa Desak Bahlil Mundur!
-
Ketika Ponsel Merampas Waktu Dan Kesadaran Manusia
-
Kontroversi Aturan Baru Gas Elpiji 3 Kg, Dampak Kebijakan Subsidi dan Distribusi
Penulis : Ginanjar Putro Wicaksono
Editor : Redaktur
