PENAMARA.id — Rakyat merupakan salah satu dari bentuk kekuatan besar adanya sebuah negara. Langgengnya budaya Feodal-Kolonial yang masih membumi di berbagai negara membuat para pendiri bangsa melirik konsep Republikan sebagai sebuah solusi atas budaya feodal dan kolonial yang ada di Indonesia. Bagaimana hal ini menjadi faktor utama kenapa para pendiri bangsa merumuskan Indonesia dibangun dengan konsep Republik?
Republikan merupakan sebuah filosofis politik bagaimana rakyat bisa hidup dan berperan aktif demi kepentingan umum. Republikan tidak hanya sebagai sebuah pemerintah non-monarki tetapi etos politik yaitu adanya kedaulatan rakyat, pemisahan antara ruang publik dan privat, dan kepentingan publik atau kemaslahatan umum. Tapi, hari ini Republik jauh dari bagaimana tujuan filosofisnya.
Pemerintah sebagai dalang di balik runtuhnya Republik secara makna filosofis membuat rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dikerdilkan dengan adanya kekuasaan yang terlalu didominasi oleh kekuasaan yang dekat dengan pemerintah, yaitu oligarki. Pada akhirnya konsep Republikan mulai di dekonsepsikan.
Pemisahan antara ruang publik dan privat yang kabur, para oligarki yang menggunakan kebijakan politik lewat tangan pemerintah untuk menindas kelas masyarakat tertentu dengan mengintervensi ruang privat individu. Ruang domestik individu yang diserang dan di kontrol oleh negara adalah bentuk dari ketidaksesuaian dengan prinsip pokok Republikan yaitu anti-dominasi dan keadilan sosial.
Demokrasi yang menjadi bagian pokok Republikan melalui kewarganegaraan yang aktif dalam merumuskan kepentingan umum telah di hancurkan secara konsep. Demokrasi di Indonesia hanya sebuah formil belaka lewat pemilu 5 tahun yang terekontruksi secara konsepsiah. Dominasi ekonomi dan politik yang dimiliki oleh Oligarki membuat pemilu sebagai alat penghancur Demokrasi Indonesia yang terus terawat hingga membuat rakyat pasif dan terfragmentasi. Tentu untuk mewujudkan konsep Republikan ini, diperlukan demokrasi yang sehat dengan di topang budaya Republikan yaitu bertanggung jawab, kesetaraan, dan partisipasi.
Tentu, kesadaran politik tentang matinya Republikan sebagai filosofis politik Indonesia membuat Indonesia harus segera melakukan banyak hal, seperti: pendidikan kewargaan republikan – menanamkan tanggung jawab publik, bukan hanya hak-hak individu, reformasi institusi publik – transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat dalam pengawasan.
Serta, kemandirian komunitas sipil – membangun kekuatan rakyat di luar negara untuk mengontrol kekuasaan, terakhir, moralitas publik – menghidupkan kembali nilai-nilai etis republikan seperti kejujuran, gotong royong, dan kebersamaan.
Baca lagi soal Demokrasi: Dominasi dalam Demokrasi
Penulis : Serena Tomira
Editor : Boy Dowi
