PENAMARA.id — Di tengah perayaan Hari Ibu yang sentimental, Lingkar Studi Feminis (LSF) pada 24 Desember 2025 justru mengajak kita mundur sejenak. Mundur untuk mempertanyakan ulang tentang dari mana api perjuangan perempuan berasal?
Upaya dilakukan dengan diskusi publik bertajuk “Merawat Ingatan, membangun kekuatan, bersama Bangun Politik Perempuan Muda Banten” yang menghadirkan tiga narasumber menjadi salah satu cara untuk mempertanyakan ulang.
Ratna Batara Munti dari Komnas Perempuan, salah satu narasumber yang hadir turut menjelaskan secara konkret bagaimana makna perayaan 22 Desember kini telah sengaja digeser menjadi hanya sebatas ”Hari Ibu” yang sering tergelincir dalam state ibuism.
Mari mengembalikan hari ibu menjadi pergerakan perempuan yang sebenarnya. Untuk membongkar sejarah yang telah dikonstruksi oleh Orde Baru ini, kita perlu mundur ke ingatan kolektif untuk mempertanyakan ulang, apakah api perjuangan perempuan sengaja dipadamkan?
Orde Baru dengan agenda politiknya secara sistematis memberangus gerakan perempuan kritis (seperti Gerwani yang kemudian dilabeli tidak bermoral) dan menggantinya dengan model tunggal yang jinak dan apolitis: PKK dan Dharma Wanita.
Pada hari ini, kita masih merasakan bagaimana wilayah domestik itu telah sangat diidentikkan hanya sebagai peran pendukung, padahal di tanggal yang sama pada 22 Desember, pernah menjadi momen Kongres Perempuan Pertama di tahun 1928. Semua perempuan di sana memiliki berbagai peran dan juga bisa menyuarakan hak-hak perempuan dalam berbagai isu, mulai dari poligami, perdagangan anak hingga kekerasan.
Dalam renungan pengalamanya, Ratna memiliki ikatan personal ketika masih menjadi mahasiswi di IAIN , pada saat itu ia juga mendirikan gerakan perempuan bernama “Cut Nyak Dhien”.
“Cut Nyak Dhien ini lahir dari kritik kita para aktivis perempuan yang mengkritik struktur dan kultur organisasi-organisasi kepemudaan seperti HMI, PMII, IMM yang masih mendomestikasi teman-teman aktivis mahasiswi perempuan,” tegasnya sebagai upaya mengkritik terhadap organisasi mahasiswa yang dominan.
Baginya, Tragedi Mei 1998 menjadi titik balik dimana ia terlibat sebagai relawan di APIC Jakarta dan menyaksikan para korban yang mengalami trauma mendalam. Pengalaman mengerikan ini pula yang mendorong lahirnya Komnas Perempuan.
“Persis setelah Presiden B.J.] Habibie naik, kami menuntut sebuah lembaga sebagai pertanggungjawaban moral pemerintah atas kekerasan yang terjadi. Dan lahirlah pada 15 Oktober 1998, berdasarkan Keppres 181 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”
Komnas Perempuan bukanlah pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, itu lahir dari rahim gerakan perempuan pasca-1998 yang secara aktif menuntut pertanggungjawaban moral dari Presiden B.J. Habibie atas kekerasan yang terjadi.
Kita harus kritis ketika seorang pejabat berani menyebut pemerkosaan massal 1998 sebagai “rumor“. Ia tidak sedang lupa sejarah, ia sedang berusaha menghapusnya. Menghapus sejarah kekerasan berarti meniadakan legitimasi berdirinya Komnas Perempuan itu sendiri.
Di titik ini timbul kritik bahwa tidak cukup hanya teori, kita perlu bertemu dengan kenyataan. Kesadaran politiknya tidak hanya ditempa di forum-forum diskusi, tetapi dibakar oleh pengalaman langsung melihat, merasakan, dan selamat dari kekerasan negara.
Itu mungkin juga adalah sebuah petanyaan untuk komunitas dan pergerakan perempuan hari ini: Apakah gerakan kita masih terhubung langsung dengan pengalaman getir dari mereka yang tertindas?
Bangun Gerakan Politik Massa
Meskipun mengapresiasi berbagai pencapaian hukum seperti UU TPKS, Ratna memberikan kritik paling mendasar. Menurutnya, ratusan ribu laporan kekerasan setiap tahun adalah bukti bahwa undang-undang dan kerja-kerja layanan saja tidak cukup.
“Itu hanya memadamkan api di permukaan,” begitu esensi pesannya. Akar masalahnya, menurut Ratna, jauh lebih dalam: ”Akar masalah ketimpangan relasi gender juga dilapisi dengan kapitalisme”
Maka dari itu, panggilannya sangat radikal. Gerakan perempuan tidak boleh berhenti menjadi NGO yang menyediakan layanan atau melakukan advokasi kebijakan. Ia harus berevolusi menjadi gerakan politik massa yang berbasis kesadaran dari bawah ke atas.
Gerakan yang tidak hanya menuntut hak, tetapi bertujuan merebut kembali kedaulatan ekonomi dan politik. Dengan mencoba melihat sejarah dan mengembalikan posisi perempuan inilah, melampaui ingatan, tapi menjadi kesadaran. Dan menempa kesadaran politik itu menjadi kekuatan massa yang terorganisir.
Dalam tulisan ini, penulis ingin mengajak pembaca lagi-lagi untuk mengembalikan Hari Ibu menjadi Pergerakan Perempuan yang sesungguhnya.
Baca lagi tentang gerakan perempuan: Perempuan, 1965, dan Luka yang Membekas
Penulis : Irhamna
Editor : Redaktur
