PENAMARA.ID – Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya Kabupaten Penajem Paser Utara serta Kabupaten Kutai Kertanegara. Upacara kemerdekaan yang di lakukan di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta sebagai simbol transisi perpindahan Ibu Kota juga terkesan memaksakan kehendak Jokowi yang terlanjur malu dan kabut pikirannya.
Masyarakat Indonesia saat ini (14/08) dari indikator Pendapatan Nasional Bruto (gross national income – GNI) masuk dalam kategori middle income trap – terjebak ditengah dan tidak dapat naik sebagai negara maju. Diyakinin oleh pemerintah kita sanggup untuk keluar bukan dikuatirkan akan turun, pemerintah yang optimis dengan pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat yang pesimis dan rendah daya kreatif dan inovasinya.
Mengurai kembali alasan perpindahan Ibu Kota untuk kemerataan pembangunan dan keberlanjutan ekonomi, pernyataan pemerintah yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dan dalam tulisan Kanwil DJKN Kemenkeu Kalbar Edward Nainggolan berjudul Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara, bahwa faktor utama untuk keluar dari middle income trap adalah sumber daya manusia dan pembangunan adalah yang kesekian. Menjadi pertanyaan apa pembangunan nasional ini memang untuk kepentingan umum atau kepentingan kaum menengah dan para usahawan/korporat.
Masyarakat diberikan suatu fantasmagoria – ilusi pembangunan infrastruktur yang dirangkai sebagai kemajuan bersama, sudah bertentangan dengan pokok utama agar keluar dari middle income trap sebelumnya dalam uraian mereka (SDM). Fantasmagoria pembangunan ini menjadikan masyarakat berimajinasi : banyaknya infrastruktur nantinya berdampak pada banyaknya pembeli, ramainya investor asing yang menengok kemajuan Indonesia, juga dapat mendongkrak segala-galanya, namun pada hari ini bertolak belakang dan menjadi kesuraman ekonomi.
Sebetulnya kita mungkin tidak terlalu rumit untuk keluar dalam middle income trap jika pemerintah sementara memberhentikan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan, juga pembangunan yang tidak perlu untuk waktu dekat yang merupakan prinsip utama pembangunan, tepat dan bermanfaat – ditengah wabah Covid-19. Juga bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan berlebihan. Bantuan sosial yang berlebihan ini menerima konsekuensi langsung yaitu kekurangan beras dan konsekuensi psikologis kemalasan masyarakat yang tentunya diluar dari analisa pemerintah yang sekedar menghabiskan APBN.
Lalu perpindahakan Ibu Kota Negara apa dapat menyelesaikan ketimbangan pendidikan yang semula berfokus pada Jawa, dan nanti menyebar dari Kalimantan ke timur Indonesia seperti dalam kajiannya bahwa Ibu Kota baru ini akan jadi katalis bagi daerah sekitarnya. Ini pun tidak akan menjadi solusi dalam persoalan pendidikan dimulai dari mahalnya pendidikan, acuan kurikulum yang berubah tahun ke tahun, korupsi beasiswa di tingkat sekolah dan kampus.
Belum lagi persoalan mental mahasiswa yang diasu dengan kemanjaan teknologi dalam mengerjakan berbagai tugas atau sekedar menjawab persoalan humaniora, minimnya tingkat literasi, menjamurnya opini yang menjauhkan dari prinsip ilmu utama dan menjadikan pemuda cepat mengambil kesimpulan – pemuda menjadi “baru tau sedikit seolah bisa segalanya”.
Memang ada baiknya visi pemerataan pembangunan, namun alangka baiknya jika diiringi dengan pengembangan masyarakat juga. Bagaimana kita bisa maju ke ekonomi digital sedangkan kita tidak berusaha di didik memanfaatkan elektronik dan digitalisasi, serta dikaji dan dibatasi keunggulan elektronisasi serta digitalisasi yang mempunyai dampak negatif. Ini tidak mungkin terlaksana jika menteri yang mengurusi informasi dan data negara saja masih dengan pertimbangan partai politik bukan kalangan profesional – yang peka akan persoalan rakyat juga.
Ditengah proses pemulihan rakyat pasca wabah, janganlah pemerintah atas nama demokrasi meminta dukungan untuk keputusan yang pilihannya tidak berdasarkan urgensi di masyarakat. Ini bahkan lebih buruh dari otoriter dalam negara demokrasi, pemerintah tipuan.
Penulis : Devis Mamesah
Editor : Redaktur
