Paruh pertama abad ke-20 di kawasan Hindia Belanda (kini Indonesia) ditandai dengan gejolak transformasi sosio-politik yang masif, periode transisi fundamental yang disebut sejarawan Takashi Shiraishi sebagai “Zaman Bergerak” (Shiraishi, 1990). Pada fase kesejarahan itu, kesadaran kebangsaan dan identitas anti-kolonial mulai mengakar dan bertransformasi dalam berbagai ragam gerakan massa yang bersifat sangat radix.
Dalam tinjauan literatur kontemporer, kajian historigrafi arus utama mengenai sejarah Indonesia moderen —yang secara signifikan dibentuk oleh kebijakan kebudayaan dan represi aparatur negara pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto— kerap mereduksi Islam dan Marxisme sebagai dua entitas ideologis yang selalu bertentangan dan menghancurkan.
Konstruksi sejarah pasca-1965 secara sistematis menanamkan diskursus anti-komunisme sebagai basis identitas nasional absolut, sehingga berdampak pada terpinggirkannya memori kolektif bahwa dua ideologi ini perbah bersimbiosis secara produktif pada awal abad ke-20.
Dalam penelusuran studi literatur akademik, memperlihatkan realitas historis periode masa pergerakan berbicara sebaliknya. Karya klasik Ruth McVey berjudul The Rise of Indonesian Communism, mengungkapkan gerakan komunis di Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di luar blok Sino-Soviet justru karena kemampuannya menjalin hubungan teknis dengan akar rumput Muslim yang memiliki kesamaan nasib sebagai “subjek terjajah”.
Argumentasi itu diperkuat oleh monograf terbaru dari Lin Hongxuan bertajuk Ummah Yet Proletariat, yang membuktikan bahwa identitas Muslim dan kerangka analitis Marxis hidup berdampingan di benak kaum pergerakan Indonesia melalui proses adaptasi dan penerjemahan kultural yang kreatif. Keduanya saling berjalan erat dalam artikulasi perlawanan terhadap kapitalis rasial dan imperialis Belanda.
Tulisan ini akan menyajikan tinjauan analitis mengenai dinamika perjumpaan dan sintesis antara Islam serta Komunisme dalam rentang waktu krusial pembentukan ide nasionalisme kaum intelektual (1912-1927). Struktur pembahasan ini diurai dalam tiga lokus—
Dari pertarungan diskursus dan sitesis awal di dalam Sarekat Islam beserta peran dari Haji Misbach, strategi font persatuan global yang digaungkan Tan Malaka di panggung Komintern, serta manifestasi fisik dari peleburan ideologis tersebut dalam pemberontakan agraria di Banten dan Sumatera Barat.
Esai ini menyajikan tinjauan analitis mengenai dinamika perjumpaan serta sintesis antara Islam dan Komunisme dalam rentang waktu krusial pembentukan ide nasionalisme kaum intelektual (1912-1927). Struktur pembahasan ini diurai dalam tiga lokus analisis utama, yakni: pertarungan diskursus dan sintesis awal di dalam Sarekat Islam beserta peran radikal Haji Misbach; strategi front persatuan global yang digaungkan Tan Malaka di panggung Komintern; serta manifestasi fisik dari peleburan ideologis tersebut dalam pemberontakan agraria di Banten dan Sumatera Barat.
Akar Sintesis Ideologis
Sarekat Islam atau SI merupakan organisasi pertama yang berkecamuk pada area politik sekaligus melebur pada “Zaman Bergerak”. Organisasi yang berevolusi dari Sarekat Dagang Islam (SDI) besutan Haji Samanhudi ini dengan cepat menjelma menjadi organisasi massa raksasa di bawah kepemimpinan karismatik H.O.S. Tjokroaminoto.
SI menjadi simbol protes kolektif terhadap ketidakadilan struktural dan dominasi modal kolonial. Eksistensi SI yang pada awalnya sangat inklusif dan memayungi seluruh kelas bumiputera menjadikannya kendaraan taktis yang ideal bagi infiltrasi ideologi sosialis yang dibawa oleh Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dimotori oleh tokoh-tokoh radikal seperti Semaun dan Darsono.
Masuknya paham Marxisme ke dalam tubuh SI memicu dialektika internal yang intens. Kelompok intelektual SI yang berhaluan kanan, dipelopori oleh Haji Agus Salim dan Abdul Muis, memandang infiltrasi ideologi Marxis sebagai ancaman terhadap asas fundamental Islam dan otonomi pergerakan (Noer, 1973).
Melalui Kongres SI tahun 1921, Agus Salim mendorong penetapan kebijakan “disiplin partai” yang secara efektif memaksa anggota untuk memilih afiliasi tunggal, sekaligus mendepak elemen komunis dari struktur formal kepengurusan SI (CNN Indonesia, 2023). Kebijakan tersebut melahirkan polarisasi organisasi menjadi dua kubu utama: SI Putih yang berhaluan kanan dan SI Merah yang berhaluan kiri.
Di tengah sengitnya polarisasi struktural dalam tubuh SI, muncul sebuah sintesis kultural yang sangat orisinal dari Surakarta melalui sosok Haji Mohammad Misbach, seorang mubaligh yang kelak dijuluki sebagai “Haji Merah”.
Berbeda dengan corak pembaruan Muhammadiyah di Yogyakarta yang bergerak di jalur reformasi pendidikan, serta di bawah bayang-bayang perlindungan tidak langsung dari keraton, pergerakan Islam di Surakarta bersifat jauh lebih egaliter, konfrontatif, dan populis. Melalui dua organ pers progresif yang didirikannya, yakni Medan Moeslimin (1915) dan Islam Bergerak (1917), Haji Misbach membangun corong perlawanan yang secara gamblang menggabungkan tauhid agama dengan kritik ekonomi-politik anti-kapitalis (Bistara, 2020).
Bagi Misbach, kapitalisme tidak sekadar persoalan rezim produksi ekstraktif. Lebih dari itu, bagi Misbach kapitalisme adalah entitas destruktif yang mencabut esensi kemanusiaan dan merusak keimanan umat beragama karena memuja materialisme (uang) di atas eksistensi tuhan. Ia menafsirkan ajaran Marxis mengenai perjuangan kelas sebagai padanan dari kewajiban suci (jihad) umat Islam untuk membebaskan kaum mustadhafin (mereka yang tertindas) dari rantai penindasan.
Teologi pembebasan ala Misbach menciptakan paradigma baru; bahwa melawan pemerintah Hindia Belanda melalui aksi pemogokan massa bukanlah deviasi dari ortodoksi agama, melainkan wujud keimanan yang paling sejati (Andriani, 2020). Sintesis ini melegitimasi praksis komunisme di mata para santri, ulama lokal, dan petani kecil.
Taktik Pan-Islamisme Visi Global Tan
Jika Haji Misbach merumuskan sintesis teoretis dan praksis dari akar rumput di Jawa, Tan Malaka berhasil mengangkat dan merasionalisasi diskursus perjumpaan Marxisme dan Islam ini ke ranah perdebatan sayap kiri global.
Momentum historis tersebut terjadi pada Kongres Keempat Komunis Internasional (Komintern) di Moskow pada bulan November tahun 1922. Dalam forum yang dihadiri oleh pimpinan Bolshevik sentris-Eropa—yang secara dogmatis sering kali memandang agama murni sebagai candu dan penghalang revolusi—Tan Malaka menyampaikan sebuah intervensi politik krusial melalui pidatonya yang bertajuk “Komunisme dan Pan-Islamisme”.
Dengan menggunakan data empiris dari keberhasilan Sarekat Islam di Hindia Belanda, Tan Malaka mempresentasikan tesis bahwa kaum komunis harus membangun front persatuan (united front) yang bersifat revolusioner dengan kekuatan Pan-Islamisme.
Ia menyadari bahwa di wilayah jajahan yang mengalami penderitaan akibat imperialisme absolut, basis material revolusi tidak terletak semata pada kaum buruh industri yang jumlahnya sangat kecil, melainkan pada massa tani Muslim yang sangat masif.
Keunggulan analitis Tan Malaka terletak pada kemampuannya untuk mendekonstruksi makna Pan-Islamisme; ia melepaskan konsepsi tersebut dari makna historisnya sebagai upaya restorasi imperium kekhalifahan fisik (seperti Turki Utsmani), dan merekonseptualisasinya sebagai wadah persaudaraan dan solidaritas pembebasan warga terjajah yang membentang dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara.
Secara filosofis, Tan Malaka merumuskan pemisahan tajam antara ranah keyakinan eskatologis dengan rasionalitas perjuangan material. Ketika para agen kolonial memprovokasi kaum tani Muslim dengan narasi bahwa Marxisme bertujuan untuk meruntuhkan surga dan menghancurkan akidah, Tan Malaka memformulasikan sebuah apologi kultural.
Ia menegaskan bahwa ketika berdiri di hadapan Tuhan, ia adalah seorang Muslim yang taat; namun ketika berdiri di hadapan eksploitasi manusia yang zalim, ia membuang atribut keagamaan yang pasif dan menggunakan rasionalitas perjuangan.
Pendekatan kosmopolitan ini memaksa Komintern untuk mengevaluasi ulang kebijakan orientalisme mereka, menyadarkan Moskow bahwa demi menumbangkan imperialisme Barat di dunia Timur, Marxisme harus beradaptasi dengan kosmologi spiritual massa tanpa harus menghilangkan basis filosofis kelas proletar.
Banten dan Sumatera Barat (1926-1927)
Kristalisasi dari fusi ideologis antara ketaatan religius dan militansi analisis kelas tervisualisasi secara paling nyata dalam sejarah resistensi bersenjata awal abad ke-20, khususnya pada peristiwa pemberontakan komunis di Banten (1926) dan Silungkang, Sumatera Barat (1927).
Berdasarkan studi literatur ekstensif yang dilakukan oleh Michael C. Williams dalam buku Sickle and Crescent: The Communist Revolt of 1926 in Banten, wilayah Banten menyajikan paradoks sosiologis yang menakjubkan. Banten dikenal dengan fanatisme keagamaannya yang sangat kental dan tradisi kemandirian kiai yang berjarak dari birokrasi kolonial.
Menyadari bahwa jargon-jargon materialisme dialektis ala Eropa tidak akan mendapat tempat, elit-elit PKI lokal seperti Achmad Bassaif mengubah strategi rekrutmennya dengan menginfiltrasi struktur patron-klien tradisional, yakni jaringan ulama pesantren, tokoh jawara, dan pimpinan kelompok mistik Islam seperti Tarekat Naqsyabandiyah.
Masifnya tekanan ekonomi akibat pajak kolonial yang mencekik mendorong para kiai Banten untuk beraliansi dengan PKI. Mereka mengadopsi struktur organisasi komunis bukan sebagai penolakan terhadap teologi Islam, melainkan sebagai instrumen politik-militer modern untuk menginisiasi Perang Sabil (perang suci) guna menggulingkan penguasa kolonial yang dianggap kafir.
Dalam proses konsolidasinya, perbendaharaan budaya setempat melebur bersama visi komunis; ritual zikir pembekalan, pembagian jimat kekebalan, hingga ibadah shalat persiapan perang dipraktekkan secara simultan dengan instruksi-instruksi gerilya PKI.
Dinamika integrasi kultural yang tak kalah kompleks juga terekam di wilayah Minangkabau melalui penelitian Audrey Kahin dalam Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998 . Sumatera Barat merupakan wilayah dengan basis kaum intelektual reformis Islam (Kaum Muda) dan memiliki masyarakat yang sangat memegang teguh asas adat matrilineal egalitarian.
Marxisme memasuki pusat budaya Minangkabau justru melalui persinggungan pemikir Muslim terpelajar yang menolak komersialisasi tanah ulayat dan penerapan pajak (belasting) oleh pemerintah Belanda. Para pemuka adat dan kaum intelektual agama mengawinkan doktrin pembebasan proletariat dari PKI dengan filosofi dan lisan pepatah-petitih Minangkabau tentang kesetaraan umat.
Kendati pemberontakan di kedua daerah ini pada akhirnya ditumpas secara brutal oleh kekuatan militer Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL), peristiwa sejarah ini secara valid menolak pandangan historiografi ortodoks yang memisahkan unsur agama dengan gerakan berhaluan kiri radikal.
“Zaman Bergerak”
Lanskap sosiopolitik pada fase “Zaman Bergerak” memperlihatkan spektrum kelonggaran diskursif yang sangat dinamis di kalangan kaum terpelajar dan massa akar rumput Indonesia. Berdasarkan studi literatur akademik yang komprehensif, terbukti bahwa perjumpaan sejarah antara Marxisme dan Islam di Nusantara bukan sekadar anomali sosial temporer, melainkan wujud dari rekayasa kultural dan sintesis adaptif untuk melawan hegemoni imperialisme.
Mulai dari pergulatan konseptual dalam tubuh Sarekat Islam yang memantik perdebatan mengenai asas disiplin partai, sinkretisme teologi perlawanan kelas yang didakwahkan oleh Haji Misbach di basis perkotaan Jawa, artikulasi keberanian Tan Malaka dalam mendefinisikan ulang Pan-Islamisme di markas besar Komintern, hingga pada manifestasi perlawanan senjata kiai-kiai tarekat di Banten dan tokoh adat di Sumatera Barat.
Seluruh rangkaian tapak tilas sejarah tersebut menegaskan bahwa pada awal perwujudan identitas keislaman dan pergerakan kiri beroperasi dalam satu napas perjuangan emansipatoris yang sama. Kendati epos hibrida ideologis ini kelak diinterupsi oleh koersi aparatur kolonial dan dikubur puluhan tahun kemudian oleh hegemoni budaya anti-komunisme rezim Orde Baru pasca-1965.
Historiografi obyektif tetap membuktikan satu hal mutlak jika Marxisme pernah diterima dan diterjemahkan oleh sekelompok cendekiawan serta ulama Muslim Indonesia tidak sebagai dogma ateistik yang merongrong akidah, melainkan sebagai praksis teologi pembebasan yang progresif. Keterbukaan kaum pergerakan awal terhadap asimilasi intelektual global ini menjadi teladan abadi mengenai kematangan rasionalitas politik dalam formasi awal sejarah kebangsaan negara ini.
Daftar pustaka lengkap dapat menghubungi penulis atau redaksi
Artikel Lain :
Isu Kehilangan Napas Panjang di Dunia Digital
Koruptor Layak Dihukum Berat, Tetapi Layakkah Dihukum Mati?
Sumpah Pemuda Era Digital, Literasi sebagai Perekat Persatuan Bangsa
Penulis : Daffa Farras Ardyansyah
Editor : Agnes Monica






