Bayangin kamu lagi duduk santai, terus ada seseorang yang cerita pelan tapi dalem soal bagaimana sebuah partai yang dulunya jatuh tetapi bisa bangun lagi dan besar pula. Ceritanya dimulai dari satu nama yakni Dipa Nusantara Aidit atau biasa di kenal dengan nama D.N. Aidit. Di bawah kepemimpinannya, Partai Komunis Indonesia (PKI) bisa melenting kembali dan nggak mau tampil sebagai partai elit yang jauh dari rakyat. Mereka justru membangun citra sebagai partai massa—partai yang progres, tumbuh, konsisten dan bergerak bareng orang-orang kelas paling bawah, terutama di desa.
Cara mereka masuk ke hati rakyat itu konsisten dan nggak instan, bukan cuma lewat pidato janji-janji politik, terus bagi-bagi uang, atau bagi bagi bansos. Mereka konsisten turun langsung, ikut kegiatan sosial, bantu kehidupan sehari-hari masyarakat enggak seperti partai jaman sekarang yang dimana habis pemilu udah ga mau lagi tengok rumah rakyat. Nah dan dari sekian banyak cara, ada satu hal yang dianggap paling ampuh yaitu pendidikan kader dan pendidikan buat masyarakat kelas paling bawah. Buat PKI, pendidikan itu bukan sekadar ngajarin orang baca tulis, tapi juga pintu masuk buat membangun kesadaran.
Salah satu contoh nyatanya datang dari Gerakan Wanita Indonesia, atau Gerwani. Ini adalah organisasi yang terhubung dengan PKI. Mereka punya perhatian besar terhadap masalah buta huruf, yang waktu itu masih jadi persoalan serius di banyak daerah. Gerwani nggak cuma ngomong, tapi benar-benar ikut terlibat dalam kampanye melek aksara yang diorganisasi pemerintah. Bahkan, mereka punya program sendiri, namanya TK Melati, yang fokus ngajarin anak-anak baca dan tulis sejak kecil. Jadi dari usia dini, mereka sudah mulai disentuh oleh pendidikan.
Di sisi lain, PKI juga sadar bahwa kalau mereka mau kuat, mereka butuh kader militan yang benar-benar paham ideologi bukan sekadar ikut-ikutan. Maka pendidikan politik jadi hal penting. Mereka bikin kursus, sekolah politik bahkan sampai universitas. Salah satu yang cukup dikenal adalah Yayasan Universitas Rakyat (UNRA), yang didirikan di Jakarta pada 25 September 1958. Kalo ditanya Yayasan Universitas Rakyat masih ada atau engga, ya tentu saja udah tidak ada pasca tragedi 1965.
Di pidato saat peresmian pendirian UNRA itu, Aidit sempat memberi arahan soal mata pelajaran apa saja yang sebaiknya diajarkan. Bukan pelajaran sembarangan, tapi yang bisa membangun kesadaran politik mahasiswa. Misalnya Sejarah Perkembangan Masyarakat, Sejarah Indonesia, Sosial-Ekonomi Indonesia, Revolusi Indonesia, dan Bahasa Indonesia. Semua itu dirancang supaya mahasiswa nggak cuma pintar, tapi juga “melek situasi keadaan sekitar”.
“Tentu juga diperlukan mata pelajaran lain sesuai dengan perjuangan Rakyat untuk kebebasannya, tetapi mengenai yang saya sebutkan ini supaya tidak dilupakan, karena sangat erat hubungannya dengan tugas-tugas menyelesaikan Revolusi Agustus sampai ke akar-akarnya,” ujar Aidit dalam pidatonya yang termuat dalam bunga rampai D.N. Aidit, Pilihan Tulisan jilid 2 (1960, hlm. 516-517).
Dari sini kelihatan, pendidikan yang mereka bangun bukan netral. Ada arah, ada tujuan, ada visi besar ideologis yang ingin ditanamkan.
Lalu masuk ke tahap yang lebih teknis. Pada 10 Maret 1959, bagian Agitasi dan Propaganda (Agitprop) PKI Jakarta Raya mengeluarkan instruksi khusus soal bagaimana cara mengajar di sekolah politik. Mereka nggak main-main, bahkan sampai ke detail metode mengajar.
“Guru-guru sekolah politik mempunyai peranan penting dalam hal memasukkan pelajaran-pelajaran kepada para siswa, mengingat tingkat kemampuan para siswa untuk menangkap pelajaran,” tulis Bagian Agitasi dan Propaganda Comite PKI Jakarta Raya dalam instruksinya yang terhimpun dalam Inventaris Arsip KOTI, Nomor: 314, yang disimpan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Artinya, mereka sadar bahwa cara menyampaikan materi itu sama pentingnya dengan isi materinya. Pengajar nggak boleh cuma baca teks kaku dari diktat, karena itu bikin suasana jadi membosankan. Tapi di sisi lain, mereka juga nggak boleh terlalu melebar ke mana-mana, karena belum tentu semua siswa bisa nangkep.
Jadi, seorang tutor di sekolah politik PKI harus punya dua hal: paham materi dan paham siapa yang diajar.
Kelasnya sendiri biasanya berlangsung 3 sampai 4 jam setiap minggu. Waktunya fleksibel, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pengajarnya berasal dari Dewan Pengursus yang dibentuk oleh komite PKI setempat. Tempat belajarnya juga dipikirkan serius. Harus bersih, nyaman, dan kalau bisa agak jauh dari lingkungan pendukung partai lawan. Tujuannya sederhana yaitu menghindari gangguan dan memberi ruang bicara yang lebih bebas.
Hal-hal kecil juga nggak luput dari perhatian. Penerangan kelas, meskipun cuma pakai lampu petromax, harus dicek dulu sebelum kelas dimulai. Papan tulis, bangku kapur, peta—semuanya harus tersedia dan dalam kondisi baik. Bahkan bangku pinjaman pun harus dikembalikan setelah selesai.
Tapi dari semua itu, ada satu hal yang paling ditekankan yaitu disiplin, konsisten, dan tanggung jawab.
Di sekolah politik ini, disiplin bukan sekadar aturan tambahan, tapi bagian dari pendidikan itu sendiri. Siswa harus hadir tepat waktu, konsisten, dan bertanggung jawab. Pengajar juga sama—harus disiplin dalam waktu, penampilan, sampai evaluasi setelah kursus.
Menariknya, aturan ini muncul bukan tanpa alasan. Mereka belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana banyak kursus yang berjalan tidak tertib. Mereka itu berkali-kali mengevaluasi.
“Pengalaman di berbagai tingkatan kursus partai menunjukkan kurang kuatnya disiplin dalam kursus, misalnya: jam dimulainya kursus tidak tepat, pengikut kursus silih berganti (tidak konsisten), yang tidak hadir tidak dimintai pertanggungjawaban, hingga penyakit liberalisme dalam kursus-kursus partai merupakan penyakit yang menonjol. Belum lagi kita bicarakan soal tempat dan soal kemampuan, yang kadang-kadang sangat kurang memperhatikan garis kewaspadaan partai.”
Karena itu, absensi jadi hal serius. Kalau ada siswa nggak hadir, harus ada alasan. Kalau sampai tiga kali berturut-turut tanpa alasan jelas, akan ada tindakan.
“Kalau dua hari atau lebih sesudah kursus mereka yang tidak datang belum memberitahukan alasannya, pimpinan kursus harus segera memberi peringatan secara tertulis. Kalau peringatan secara tertulis belum mendapatkan jawaban, pimpinan kursus/Dewan Siswa mendatangi rumahnya untuk menanyakan sebabnya dia tidak datang mengunjungi kursus,” demikian tertulis di Tata Tertib Kursus yang juga terhimpun dalam Inventaris Arsip KOTI.
Bahkan soal keamanan juga diatur. Orang yang tidak berhak ikut kursus harus dikeluarkan sebelum kelas dimulai.
“Orang-orang yang tak berhak mengikuti kursus tersebut supaya segera dikeluarkan secara bijaksana sebelum kursus dimulai.”
Semua ini menunjukkan bahwa kursus politik bagi PKI bukan sekadar tempat belajar, tapi ruang pembentukan karakter—cara berpikir, cara bersikap, bahkan cara hidup.
Di sisi lain, materi yang diajarkan juga sangat terstruktur, bahkan cenderung kaku. Salah satu contohnya ada dalam materi “Sosialisme dan Komunisme Merupakan Kepastian Sejarah”. Di sini, pengajar tinggal mengikuti alur yang sudah disiapkan partai.
Materinya dimulai dari ide dasar: dunia itu selalu berubah, nggak ada yang tetap. Dari situ, siswa diajak memahami bahwa masyarakat juga akan terus berkembang, sampai suatu titik di mana tidak ada lagi penindasan.
“Bahwa sejarah manusia itu adalah sejarah rakyat pekerja, maka berikanlah contoh-contoh bahwa untuk kepentingan hidupnya, manusia itu harus bekerja dan tunjukkan sikap kaum komunis yang selalu menghargai kerja dan menganggap bekerja itu suatu kehormatan.”
Lalu masuk ke pembahasan tahap-tahap masyarakat. Dari masyarakat primitif, perbudakan, sampai feodal. Semua dijelaskan sebagai proses panjang yang menunjukkan bagaimana sistem kelas terbentuk dan bagaimana penindasan muncul.
Di masyarakat primitif, misalnya, semuanya masih sederhana. Alat produksi dimiliki bersama, hasilnya dibagi rata, dan belum ada kelas sosial.
“Timbulnya penghisapan atas manusia oleh manusia itu sesudah ada pembagian kerja kemasyarakatan, sesudah ada hak milik perseorangan atas alat-alat produksi, sesudah manusia bekerja mempunyai hasil lebih banyak daripada yang dibutuhkan secara langsung untuk hidupnya,” demikian tertulis dalam Pedoman Mengajar Sekolah Politik.
Masuk ke masyarakat perbudakan, mulai muncul kelas. Ada yang memiliki, ada yang dikuasai. Penindasan mulai terjadi.
Kemudian berlanjut ke feodalisme, di mana ada dua kelas utama: tuan tanah dan petani. Tuan tanah hidup dari hasil kerja petani, tanpa harus bekerja sendiri.
“Penghisapan pokok dari tuan tanah (feodal) itu adalah penghisapan kerja lebih kaum tani dalam wujud sewa tanah.”
Dari seluruh cerita ini, terlihat satu pola yang konsisten: PKI nggak cuma bergerak di ranah politik praktis, tapi juga membangun sistem pendidikan, mencerdaskan masyarakat, ideologis, terarah, dan penuh tujuan. Mereka nggak sekadar ingin punya banyak suara saja, tapi ingin membentuk cara berpikir bangsa indonesia.
Dan di situlah letak kekuatannya—mereka bukan cuma hadir di panggung politik, tapi juga pelan-pelan masuk ke ruang belajar, ke cara orang memahami dunia, memahami ideologi-ideologi, menganalisis, bahkan ke cara orang melihat hidupnya sendiri.
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
