Gagal Kelola TPA, Kepala DLHK Kabupaten Tangerang Diminta Mundur

| PENAMARA . ID

Jumat, 16 Mei 2025 - 22:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Fikri Fachri dalam aksinya bersama sejumlah Kader HMI Kabupaten Tangerang. | Dokumentasi: Spesial

Fikri Fachri dalam aksinya bersama sejumlah Kader HMI Kabupaten Tangerang. | Dokumentasi: Spesial

Tagih janji Bupati Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid terkait penuntasan persoalaan “pengelolaan sampah” di wilayah Kabupaten Tangerang. Desakan ini disampaikan oleh Fikri Fachri, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Tangerang, yang melihat adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang dari Rp 7,52 Triliun menjadi Rp 8,12 Triliun.

“Peningkatan APBD ini tidak diikuti dengan implementasi yang nyata di lapangan. Sampai hari ini masih banyak sampah menumpuk di jalan-jalan, mulai dari sampah pasar hingga sampah rumah tangga,” tegas Fikri dalam pernyataannya, Jumat (16/5).

Selain menagih janji Bupati — ia juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang untuk bertanggung jawab atas penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kecamatan Mauk. Penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 16 Mei 2025 itu dilakukan karena TPA seluas 31 hektare tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah.

“DLHK gagal menjalankan tugasnya dalam mengelola TPA Jatiwaringin. Dengan anggaran besar, seharusnya kerusakan lingkungan dapat dicegah. Kami menuntut Kepala DLHK Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi, untuk mundur dari jabatannya,” tegas Fikri.

Fikri juga menyoroti minimnya transparansi dan keterlibatan publik dalam perencanaan solusi alternatif pasca-penutupan TPA Jatiwaringin. Ia menilai bahwa hingga kini belum ada sosialisasi yang jelas dari pihak pemerintah daerah terkait rencana jangka pendek dan panjang untuk penanganan sampah.

Penutupan TPA Jatiwaringin memunculkan kekhawatiran baru terkait masa depan pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang. “Jika TPA Jatiwaringin ditutup, lalu ke mana masyarakat harus membuang sampah? Ini harus segera dijawab oleh pemerintah daerah,” tandas Fikri.

Masyarakat dan organisasi sipil kini menanti langkah yang benar konkret dari Pemerintah Kabupaten, Dengan meningkatnya APBD, masyarakat berharap permasalah sampah bisa menjadi prioritas utama, bukan hanya sekadar janji politik tanpa realisasi jelas.

Artikel Lain :

Perang Titipan untuk Kesehatan di Provinsi Banten

Digusur Tanpa ‘Kerohiman’ Pedagang Pasar Pisang Tangerang Teriak

Prostitusi Online di Aeropolis, Pemuda Neglasari Angkat Suara

Ratusan Warga Kecil Antri Beras dan Mie Instan di Kampus UTA’45 Jakarta

Penulis : Ginanjar Putro Wicaksono

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Trans Banten Belum Merata; GMNI Desak Anggaran Transportasi Umum dalam APBD 2027
Sambut HUT Banten ke-26; Banten Bergerak untuk Elite namun Semu bagi Rakyat
Sisi Kelam Cipondoh: Kali Sipon Jadi Lautan Sampah Hitam, Banyak Warga Resah
PD PRIMA DMI Tangerang Gelar Tabligh Akbar Maulid, Dorong Peran Remaja Masjid
PETIR Tangerang Kota Punya Nahkoda Baru, Nelson Nova Siap Konsolidasi Total!
Realisasi APBD Kota Tangerang Baru 50 Persen, Komisi III Minta Percepatan
Gantung & Buron! Korban Seksual Cipondoh Frustrasi: Biar Aku Cari Pelaku Sendiri!
Lintas OKP dan Ormas Polisikan Aksi Pembubaran Ibadah GKPI Tangerang

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 20:48 WIB

Trans Banten Belum Merata; GMNI Desak Anggaran Transportasi Umum dalam APBD 2027

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:29 WIB

Sambut HUT Banten ke-26; Banten Bergerak untuk Elite namun Semu bagi Rakyat

Senin, 28 September 2026 - 20:18 WIB

Sisi Kelam Cipondoh: Kali Sipon Jadi Lautan Sampah Hitam, Banyak Warga Resah

Minggu, 27 September 2026 - 21:30 WIB

PD PRIMA DMI Tangerang Gelar Tabligh Akbar Maulid, Dorong Peran Remaja Masjid

Minggu, 27 September 2026 - 18:06 WIB

PETIR Tangerang Kota Punya Nahkoda Baru, Nelson Nova Siap Konsolidasi Total!

Berita Terbaru