Peringati September Hitam, Sua.ra Logika Mengkritisi Pemerintah Melalui Diskusi HAM

| PENAMARA . ID

Kamis, 19 September 2024 - 14:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

PENAMARA.ID | Tangerang – Komunitas Sua.ra Logika menggelar diskusi yang bertajuk Pengantar Hak Asasi Manusia (HAM). Bertempat di Sekolah Tingga Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (Stisnu) Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Rabu, (18/9) 2024.

Diskusi ini membahas diantaranya tentang sejarah Hak Asasi Manusia, Teori Hukum Kodrat serta hubungan negara dan HAM. Kegiatan ini dilaksanakan masih dalam mengenang peristiwa September Hitam, bahwa banyak tragedi di Indonesia tentang pelanggaran HAM di bulan September.

Hal ini disampaikan oleh Topan Bagaskara selaku pemantik diskusi tersebut bahwa hak asasi manusia adalah martabat yang telah melekat pada diri manusia sejak lahir.

“Iya merujuk pada hukum alamiah bahwa alam sudah memberikan kodrat (manusia) sebagai makhluk yang melekat atas hak asasi,” ungkap Topan dalam penyampaiannya.

Ia juga melanjutkan bahwa hak asasi manusia tidak boleh dirampas oleh situasi dan keadaan apapun. Setiap orang berhak atas hidup dan merdekakan dirinya setiap hari.

Topan dalam materinya juga menyinggung tentang peran negara harus melindungi hak asasi manusia dan setiap pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang merampas hak asasi manusia.

“Iyaa negara harus peduli tentang (HAM) itu, dan memandang manusia sebagai manusia,” lanjut Topan.

Menurutnya, negara Indonesia masih jauh dari praktik-praktik peduli tentang HAM. Ia pun mengkritisi pada pemerintahan Jokowi beragam kebijakan yang berujung pada perampasan hak asasi manusia.

“Pemerintahan Jokowi masih belum berdekatan pada persoalan HAM, kalau memang (Jokowi) peduli tentu tidak ada tragedi kanjuruhan, program Food Estate, pembabatan hutan untuk Ibu Kota Baru (IKN) yang itu semua berdampak pada masyarakat adat,” kata Topan.

Di akhir diskusi Topan menegaskan bahwa seyogyanya negara hanya boleh memberikan fasilitas kepada masyarakat demi melindungi hak asasi manusia.

“Jika negara tidak mampu melindungi HAM, ya konsekuensi alamiahnya pemerintahannya harus digulingkan,” tutup Topan.

Penulis : Alda

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Gebrakan Karang Taruna RW 09 Buaran Indah, Sukses Gelar Turnamen MLBB
Masalah Wartelsuspas dan Alasan Handphone Ilegal Masih Jadi Pilihan Warga Binaan Rutan
Gak Ikut Demo tapi Nikmati Hasilnya: Membedah Free-Rider Problem di Indonesia
Relokasi PKL Kiasnawi, DPRD Tangerang Minta Pemkot Pastikan Pedagang Tetap Berpenghasilan
Reses Jadi Ajang Konsolidasi, Teja Kusuma Dorong Keadilan Anggaran dan Kesejahteraan Warga
Usia 31 Tahun, Perumda Tirta Benteng Wujudkan Layanan Air Bersih Lewat 28 Aplikasi
Trans Banten Belum Merata; GMNI Desak Anggaran Transportasi Umum dalam APBD 2027
Sambut HUT Banten ke-26; Banten Bergerak untuk Elite namun Semu bagi Rakyat

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 03:23 WIB

Gebrakan Karang Taruna RW 09 Buaran Indah, Sukses Gelar Turnamen MLBB

Selasa, 13 Oktober 2026 - 02:55 WIB

Masalah Wartelsuspas dan Alasan Handphone Ilegal Masih Jadi Pilihan Warga Binaan Rutan

Minggu, 11 Oktober 2026 - 23:16 WIB

Relokasi PKL Kiasnawi, DPRD Tangerang Minta Pemkot Pastikan Pedagang Tetap Berpenghasilan

Minggu, 11 Oktober 2026 - 23:15 WIB

Reses Jadi Ajang Konsolidasi, Teja Kusuma Dorong Keadilan Anggaran dan Kesejahteraan Warga

Kamis, 8 Oktober 2026 - 19:49 WIB

Usia 31 Tahun, Perumda Tirta Benteng Wujudkan Layanan Air Bersih Lewat 28 Aplikasi

Berita Terbaru

Ilustrasi : Fimela.com

Penjeda

Bolehkah Dua Orang Berbeda, Berjalan ke Arah yang Sama?

Selasa, 13 Okt 2026 - 06:23 WIB