PENAMARA.ID — Perdebatan antara Marxisme dan Anarkisme sesungguhnya bukan soal siapa paling radikal, melainkan soal satu pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan bisa dipakai untuk membebaskan manusia, atau justru setiap bentuk kekuasaan selalu menyimpan benih penindasan baru?
Di titik inilah dua tradisi kiri itu berpisah jalan.
Marxisme berangkat dari keyakinan bahwa negara dapat direbut, dikuasai oleh kelas pekerja, lalu digunakan sebagai alat transisi menuju sosialisme. Negara dipahami sebagai instrumen politik—ia bergantung pada siapa yang memegangnya. Karena itu lahirlah konsep diktator proletariat: fase sementara di mana kelas buruh mengambil alih negara demi menghancurkan kapitalisme.
Bagi saya Ini adalah konsep orang orang yang melawan dengan setengah hati. Ya bagaimana tidak ? Lantaran mereka tidak melenyapkan otoritas seutuhnya bahkan memiliki keinginan untuk berkuasa.
Anarkisme menolak asumsi tersebut dari akarnya. Bagi mereka, persoalannya bukan siapa yang memerintah, melainkan fakta bahwa ada yang memerintah. Negara, betapapun progresif namanya, tetaplah struktur dominasi. Ia dibangun di atas sentralisasi, monopoli kekerasan, dan kepatuhan paksa. Memberikannya kepada proletariat tidak otomatis menghapus watak otoriternya.
Karena itu, ketika kaum Marxis menyebut diktator proletariat sebagai “jalan menuju kebebasan”, kaum anarkis justru melihatnya sebagai kontradiksi. Bagaimana mungkin kebebasan lahir dari kediktatoran? Bagaimana mungkin alat yang sama—negara—yang selama ini menindas, tiba-tiba dipercaya sebagai sarana emansipasi?
Banyak pembela Marxisme menganggap posisi ini naif dan utopis. Tetapi sejarah modern justru memperlihatkan ironi yang sulit diabaikan: hampir setiap revolusi yang berhasil merebut negara tidak membuat negara menyusut, melainkan menguat. Aparatusnya membesar, birokrasinya menebal, kontrolnya meluas. Negara tidak “layu” sebagaimana dijanjikan teori. Ia justru menemukan bentuk baru yang lebih kuat.
Dari pengalaman konkret itulah kecurigaan anarkisme lahir—bukan dari romantisme, melainkan dari pembacaan sejarah yang pahit.
Bakunin sudah memprediksi ini sejak abad ke-19 “Negara rakyat sekalipun akan tetap menjadi penjara bagi rakyat, sebab setiap negara berarti dominasi.” Begitu katanya,
Negaranya mungkin lebih ramah, Tapi tetap negara. Dan bagi anarkis, penjara yang nyaman tetaplah penjara.
Jika anarkisme adalah ideologi kiri, maka ia berada di posisi kirinya kiri.
Ia bukan sekadar kritik terhadap kapitalisme, melainkan kritik terhadap seluruh bentuk dominasi—termasuk dominasi yang mengatasnamakan rakyat.
Di sinilah letak perbedaan radikalnya.
Marxisme masih percaya pada kekuasaan politik sebagai alat. Anarkisme mencurigai kekuasaan itu sendiri.
Bakunin, Kropotkin, hingga Emma Goldman sepakat dalam satu hal: diktator proletariat yang ditawarkan Marx bukan jembatan menuju kebebasan, melainkan potensi lahirnya tirani baru.
Bakunin menulis dengan nada nyaris profetik:
“Mereka mengatakan ini akan menjadi kediktatoran rakyat. Tapi siapa yang akan memerintah rakyat? Segelintir ilmuwan, kaum intelektual, para ahli. Dan rakyat akan kembali diperintah seperti sebelumnya.”
Kritik ini tajam: negara pekerja tetaplah negara. Dan negara, dalam logikanya, selalu membutuhkan penguasa.
Maka siapapun yang duduk di sana—bahkan revolusioner paling tulus—akan diserap oleh struktur itu.
Masalahnya bukan niat.
Masalahnya adalah bentuk.
Marxisme berangkat dari asumsi bahwa negara hanyalah instrumen. Dalam Critique of the Gotha Programme, Marx menulis:
“Antara masyarakat kapitalis dan komunis terdapat periode transformasi revolusioner… yang tidak lain adalah kediktatoran revolusioner proletariat.”
Bagi Marx, ini hanyalah fase sementara.
Tapi anarkis melihat persoalan mendasar: sejak kapan kekuasaan bersifat sementara?
Sejarah negara tidak pernah menunjukkan kecenderungan menghilang. Negara justru selalu mencari cara memperluas diri. Negara bukan palu yang bisa dipinjam siapa saja.
Ia adalah mesin birokrasi, disiplin, dan kekerasan yang terpusat. Dan setiap mesin memiliki logikanya sendiri.
Bakunin bahkan memperingatkan:
“Kekuasaan merusak mereka yang memegangnya, dan kekuasaan absolut merusak secara absolut.”
Kalimat itu bukan sekadar moralitas, tapi analisis sosiologis.
Negara menciptakan kelas baru seperti birokrat, pejabat, teknokrat, aparat. Alih-alih menghapus kelas, ia justru memproduksi kelas penguasa baru.
Inilah yang oleh Bakunin disebut “birokrasi merah”.
Revolusi Rusia memberi pelajaran getir.
Awalnya soviet—dewan buruh—tumbuh spontan. Demokrasi langsung bekerja. Rakyat mengatur diri sendiri.
Tapi perlahan, negara partai menggantikan soviet. Sentralisasi menggantikan partisipasi.
Yang tersisa bukan pembebasan, melainkan administrasi.
Emma Goldman, yang menyaksikan langsung situasi itu, menulis:
“Jika revolusi menghancurkan kebebasan atas nama mempertahankan dirinya, maka ia telah mengkhianati maknanya sendiri.”
Diktator proletariat berubah menjadi diktator partai.
Partai berubah menjadi negara.
Negara berubah menjadi penindas.
Lingkarannya lengkap dan gitu gitu aja.
Di sinilah anarkisme terasa seperti suara yang sejak awal sudah memperingatkan: jangan bermain-main dengan kekuasaan, atau ia akan membuat candu siapa aja.
Ada tuduhan klasik: anarkisme ingin dunia tanpa aturan.
Ini salah kaprah.
Yang ditolak anarkisme bukan struktur, melainkan hierarki.
Ini penting digarisbawahi.
Anarkisme tidak membayangkan masyarakat tanpa organisasi.
Ia hanya menolak negara sebagai bentuk organisasi.
Kropotkin dalam Mutual Aid menunjukkan bahwa solidaritas adalah naluri sosial manusia:
“Bukan kompetisi, melainkan bantuan timbal balik yang menjadi hukum utama kelangsungan hidup spesies.”
Artinya, keteraturan bisa lahir dari bawah, bukan dipaksakan dari atas.
Federasi bebas, komune, koperasi, serikat horizontal—itulah model anarkis.
Struktur tetap ada.
Tapi tanpa komando.
Koordinasi ada.
Tapi tanpa dominasi.
Di sinilah anarkisme jauh dari kekacauan. Ia justru menawarkan bentuk keteraturan yang lebih manusiawi.
Sering banget dikatakan “anarkisme itu utopis”
Baiklah.
Tapi mari kita balik pertanyaannya.
Jika anarkisme adalah utopia, lalu apa sebutan bagi kediktatoran proletariat yang berakhir pada kamp kerja paksa, polisi rahasia, dan sensor?
Jika anarkisme adalah mimpi, bukankah diktator proletariat sering menjadi mimpi buruk?
Maka perbandingan ini tak sesederhana realisme versus romantisme.
Anarkisme menolak satu hal yang dianggap wajar oleh banyaknya ideologi: menindas hari ini alih alih demi kebebasan besok.
Bagi anarkis, cara dan tujuan tak bisa dipisahkan.
Tak mungkin membangun masyarakat bebas lewat mesin represif.
Tak mungkin melahirkan kebebasan dari kediktatoran.
Karena itu anarkisme memilih jalan berbeda, simpelnya bukan menunggu negara hilang, melainkan membangun dunia baru di dalam dunia lama.
Bukan merebut istana, melainkan membuat istana tak relevan.
Membangun “keluarga baru di rumah yang lama”.
Itulah praksis anarkisme.
Di titik ini, anarkisme mungkin bukan strategi politik paling efisien, Tapi ia adalah kompas moral paling jujur.
Ia menolak menyerah pada kenormalan penindasan.
Ia menolak logika “sementara saja”.
Ia menolak “tunggu dulu”.
Karena sejarah menunjukkan: penindasan yang “sementara” sering menjadi permanen.
Anarkisme berdiri sebagai pengingat keras, revolusi tanpa kebebasan hanyalah pergantian manajer penjara.
Dan ketika saya berdiskusi panjang dengan Founder Semanggi Centre Tangerang, Mukafi—atau yang akrab disapa Babeh Mi’ing—muncul satu sisi lain yang jarang sekali dibicarakan dalam perdebatan kiri yang serba strategi merebut dan membangun kekuasaan itu.
Sisi yang nyaris tak pernah masuk buku-buku teori, Tak dibahas dalam rapat-rapat organisasi.
Tapi justru pikiran paling mendasar, pikiran yang telah lama hilang.
Ia menyebutnya: anarkisme mistika.
Istilah yang terdengar ganjil di telinga aktivis politik. Karena anarkisme biasanya diasosiasikan dengan barikade, pamflet, pemogokan, atau perlawanan jalanan. Sementara mistika identik dengan keheningan, tafakur, dan pencarian batin.
Namun justru di pertemuan dua kata yang tampak bertolak belakang itulah tersimpan kedalaman yang mengejutkan.
Sebab barangkali, kata Babeh Mi’ing, problem kekuasaan bukan hanya problem struktur sosial, tetapi problem kesadaran manusia itu sendiri.
Negara, dalam pembacaan mistikal, bukan sekadar institusi politik.
Ia adalah gejala psikologis.
Ia lahir dari ketakutan.
Ketakutan manusia terhadap kebebasannya sendiri.
Kita menciptakan penguasa karena takut mengatur diri sendiri.
Kita menciptakan hukum yang mengekang karena takut bertanggung jawab.
Kita tunduk karena merasa lebih aman diperintah daripada merdeka.
Negara, dalam arti ini, adalah proyeksi rasa takut kolektif.
Ia bukan cuma alat represi.
Ia adalah cermin kepengecutan manusia.
Karena kebebasan sejati memang menuntut sesuatu yang berat untuk tanggung jawab penuh atas hidup kita sendiri.
Dan tidak semua orang siap untuk itu.
Di titik inilah anarkisme berubah dari sekadar teori politik menjadi laku spiritual.
Dalam bahasa sufistik ada ungkapan:
“Barang siapa mengenal dirinya, ia telah meniadakan segala bentuk kerajaan di luar dirinya.”
Kalimat ini radikal.
Sebab ia mengatakan: sumber kekuasaan eksternal runtuh ketika manusia berdamai dengan dirinya sendiri.
Jika seseorang tak lagi takut hidup merdeka, maka tak ada raja yang bisa menakutinya.
Tak ada negara yang bisa mengintimidasinya.
Tak ada tiran yang bisa menguasainya.
Penindasan selalu membutuhkan ketakutan.
Tanpa ketakutan, kekuasaan kehilangan fondasinya.
Di sini, anarkisme bukan lagi sekadar ideologi sosial, melainkan disiplin batin.
Ia bukan cuma soal merobohkan istana.
Ia tentang merobohkan “istana” di dalam kepala: rasa tunduk, rasa kecil, rasa tak berdaya.
Sebab revolusi yang gagal sering kali bukan karena musuh terlalu kuat, melainkan karena mental kita masih mental budak.
Kita ingin bebas, tapi masih mencari tuan baru.
Kita ingin revolusi, tapi tetap ingin diperintah.
Dan sejarah kiri modern penuh dengan paradoks itu: menggulingkan satu rezim hanya untuk membangun rezim lain.
Seolah-olah manusia tak pernah benar-benar percaya pada kemampuannya sendiri.
Anarkisme mistika menolak lingkaran itu.
Ia berkata: pembebasan harus dimulai dari dalam.
Bukan dari istana.
Bukan dari parlemen.
Bukan dari senapan.
Tapi dari kesadaran.
Dari keberanian paling sunyi: berdiri sendiri.
Karena itu bentuk perlawanannya tidak selalu gaduh.
Tidak selalu berupa teriakan di jalan.
Tidak selalu berupa bentrokan.
Kadang ia hadir sebagai keheningan yang otonom.
Seseorang yang menolak tunduk.
Menolak diperintah.
Menolak menjadi alat kekuasaan.
Seseorang yang berkata “tidak” bahkan ketika sendirian.
Itulah bentuk paling purba dari anarkisme.
Bukan bom.
Bukan barikade.
Tapi martabat.
Emma Goldman pernah menulis:
“The most violent element in society is ignorance.”
Kebodohan—ketidaksadaran—itulah akar dominasi.
Maka perlawanan pertama bukan menghancurkan gedung negara, melainkan menghancurkan ketakutan dalam diri sendiri.
Di sini, anarkisme bertemu dengan laku asketik para sufi, para bhiksu, para peziarah batin: membebaskan diri dari hasrat menguasai dan dikuasai.
Sebab selama manusia masih ingin menguasai orang lain, selama itu pula negara akan selalu lahir kembali.
Negara hanyalah bayangan dari hasrat dominasi manusia.
Hancurkan hasrat itu, bayangannya ikut lenyap.
Maka revolusi, dalam pengertian paling dalam, bukan sekadar perebutan kekuasaan.
Ia adalah keberanian eksistensial.
Keberanian untuk hidup tanpa tuan.
Keberanian untuk bertanggung jawab penuh atas diri sendiri.
Keberanian untuk berkata: aku tidak perlu diperintah untuk menjadi manusia.
Di titik inilah anarkisme menjadi sangat sunyi—tapi justru paling radikal.
Karena ia tak bisa direpresi.
Negara bisa membubarkan organisasi.
Bisa membakar kantor.
Bisa memenjarakan aktivis.
Tapi ia tak bisa memenjarakan kesadaran yang merdeka.
Dan mungkin, seperti yang dikatakan Babeh Mi’ing malam itu, revolusi terbesar memang bukan yang paling keras suaranya.
Melainkan yang paling dalam akarnya.
Revolusi yang terjadi di dalam diri manusia.
Revolusi yang membuat seseorang tak lagi takut hidup tanpa penguasa.
Karena pada akhirnya, kebebasan bukan hadiah dari negara.
Ia adalah sikap batin.
Dan anarkisme—dalam bentuknya yang paling sunyi—adalah nama lain dari sikap itu.
Mungkin anarkisme memang tak punya rencana lima tahun.
Ia tak punya kementerian, Ia tak punya cetak biru negara pekerja. Tapi justru karena itulah ia penting.
Ia adalah suara yang terus mengganggu setiap penguasa—termasuk penguasa yang mengatasnamakan rakyat.
Ia adalah cermin yang bertanya:
apakah kamu membebaskan manusia, atau hanya mengganti seragam penindas?
Jika Marxisme membangun strategi, Anarkisme menjaga nurani.
Dan dalam sejarah yang dipenuhi revolusi yang berkhianat, nurani mungkin jauh lebih langka daripada strategi.
Maka menyebut anarkisme keliru terasa terlalu gegabah.
Karena mungkin, justru dialah satu-satunya yang sejak awal menolak duduk di singgasana.
Bukan karena tak mampu.
Tapi karena tahu: singgasana jabatan selalu menuntut korban.
Dan kebebasan, pada akhirnya, tak pernah lahir dari istana, Ia lahir dari manusia yang berani hidup tanpa Pemerintah.
Tulisan yang anda baru saja baca ini membantah tulisan : Kekeliruan Anarkisme dalam Melihat Diktator Ploretariat sebagai Alat Perjuangan
baca juga : Anarkisme: Sebuah Jalan Alternatif di Tengah Demokrasi yang Sakit
Penulis : Ari Sujatmiko
Editor : Redaktur
