Pengamat: Pelemahan KPK Jadikan Jokowi Pemimpin Korup Versi OCCRP

| PENAMARA . ID

Kamis, 2 Januari 2025 - 18:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi oleh: makassar.terkini.id/Hasbi Zainuddin

Ilustrasi oleh: makassar.terkini.id/Hasbi Zainuddin

PENAMARA.ID | Tangerang – Nama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam daftar pemimpin paling korup versi lembaga non pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Pemenang Person of the Year dipilih oleh panel juri yang terdiri dari para ahli, termasuk kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis. Sejak 2012, gelar ini diberikan kepada individu atau entitas yang dianggap paling berkontribusi pada kekacauan global melalui kejahatan terorganisasi dan korupsi.

Jokowi sebelumnya menyebut untuk membuktikan saja dugaan korupsi sebagaimana yang dimaksud OCCRP. Ia juga melanjutkab bahwa sekarang banyak fitnah dan framing jahat serta tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Kota Tangerang, Garry Vebrian mengatakan bahwa korupsi tidak melulu soal pembuktian kasus jika dilihat konteksnya dengan Jokowi.

“Saya meyakini OCCRP menilai bahwa Jokowi telah menciptakan ekosistem dan budaya koruptif, seperti pelemahan lembaga KPK, rusaknya institusi penegakan hukum, dan lainnya,” ujar Garry.

Garry juga menyoroti Prabowo Subianto sebagai Presiden terbaru pernah mengatakan terkait pemberantasan korupsi dan mengejar para koruptor sampai ke Antartika.

“Tentu kita bisa mengambil hikmah dari semua ini, bahwa di tangan Pak Prabowo citra kepemimpinan di Indonesia akan dikembalikan ke arah yang positif, semoga ini menjadi momen uji nyali Prabowo untuk berantas korupsi,” kata Garry dalam keterangan tertulis kepada media, Kamis (2/1).

Prabowo menurut Garry, persoalan ini bisa menjadi ajang pembuktian baginya sebagai petinggi negara yang benar serius ingin membersihkan korupsi di Indonesia.

“Iyaa tentu ini menjadi ajang pembuktian dan keberanian Prabowo untuk bersikap tegas tak pandang bulu atau malah menjadi melunak hanya karena persoalan ini disematkan kepada Jokowi,” pungkas Garry.


Artikel Lain : Kenaikan PPN 12% Buat Kemiskinan Tetap Terjaga

Penulis : Topan Bagaskara

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Pertanyakan Anggaran Makan Bergizi Gratis, SEMMI Tangerang Minta Aparat Turun Tangan
SEMMI Tangerang Kritik Pergantian Kepala BGN, Dinilai Politik Promosi Bukan Evaluasi
Ogah ke Monas, Ribuan Buruh Banten Pilih Kepung Senayan
Dekat Presiden Belum Tentu Sejahtera : Buruh Pilih Mayday di Jalanan
KASBI Tolak May Day di Monas, 10 Ribu Buruh Memilih Geruduk DPR
May Day 2026, KASBI Akan Kepung DPR
Gara-gara Ini, Said Iqbal Alihkan Demo Buruh dari DPR ke Monas
Ini Alasan Said Iqbal Batal Demo Besar Buruh di DPR saat May Day

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 21:33 WIB

Pertanyakan Anggaran Makan Bergizi Gratis, SEMMI Tangerang Minta Aparat Turun Tangan

Selasa, 2 Juni 2026 - 22:38 WIB

SEMMI Tangerang Kritik Pergantian Kepala BGN, Dinilai Politik Promosi Bukan Evaluasi

Jumat, 1 Mei 2026 - 18:27 WIB

Ogah ke Monas, Ribuan Buruh Banten Pilih Kepung Senayan

Kamis, 30 April 2026 - 19:05 WIB

Dekat Presiden Belum Tentu Sejahtera : Buruh Pilih Mayday di Jalanan

Kamis, 30 April 2026 - 18:14 WIB

KASBI Tolak May Day di Monas, 10 Ribu Buruh Memilih Geruduk DPR

Berita Terbaru

Ilustrasi: Bank Jago / jago.com

Esai

Bagaimana Filsafat Mengajarkan Cara Mengelola Uang?

Senin, 22 Jun 2026 - 13:00 WIB